Jokowi Harus Jelaskan Utang Negara Untuk Apa

0
1552

Jakarta, namalonews.com- Tidak ada  negara di dunia ini yang tidak mempunyai utang. Utang merupakan hal yang biasa dan tidak dilarang bagi suatu negara selama utang tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif.

Bagaimana dengan utang pemerintah Indonesia selama dipimpin Presiden Jokowi?

Dalam tiga tahun terakhir pemerintahan, utang Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Setidaknya, jumlah utang Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun.

“Total utang atau outstanding Indonesia setidaknya telah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun, terdiri atas total utang pemerintah dan  swasta,”  kata Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), Enny Sri Hartati, di kantornya, Jakarta, belum lama ini.

Selama era Pemerintahan Jokowi pun utang digunakan untuk pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari kenaikan belanja infrastruktur dari Rp 290 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 410 triliun pada tahun 2018.

Menurut peneliti INDEF, Riza Annisa Pujarama, utang pemerintah tersebut digunakan  untuk membiayai defisit anggaran, sedangkan utang swasta dilakukan oleh korporasi swasta dan BUMN.

Riza Annisa Pujarama menambahkan bahwa posisi utang pemerintah terus meningkat secara agresif sejak tahun  2015. Peningkatan utang tersebut berlangsung seiring dengan kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja Pemerintahan Jokowi.

“Utang pemerintah melonjak dari Rp 3.165 triliun (2015) menjadi Rp 3.466, triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018-Februari menembus angka Rp 4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun,” kata Riza di Kantor INDEF, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Selama ini Presiden Jokowi amat berbangga atas raihan pembangunan infrasturktur di Indonesia. Akan tetapi, capaian tersebut tidak dinarasikan dengan benar.

Pengamat Ekonomi, Faisal Basri, mengkritik penggunaan utang luar negeri pemerintah yang selama ini dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Padahal, menurut data yang ia kumpulkan, utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai.

“Infrastruktur itu paling banyak dibiayai dari utang BUMN, yang tidak masuk dalam kategori utang yang direncanakan,” tambah Faisal  di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta,  belum lama ini.

“Beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek-proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan cash flow, mengeluarkan obligasi, dan pinjaman komersial dari bank. Selanjutnya, BUMN menekan pihak lain dengan berbagai cara,” katanya.

Pengamat ekonomi INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara, meminta pemerintah menjelaskan kepada  masyarakat soal penambahan utang dalam tiga tahun terakhir.

“Selain pemerintah menjelaskan tentang manfaatnya, masyarakat juga perlu diedukasi soal risiko yang muncul akibat penambahan utang dalam tiga tahun terakhir, jika penjelasannya berimbang saya pikir tidak perlu ada kegaduhan soal utang,” kata Bhima.

Presiden Jokowi pernah  menjelaskan soal utang Indonesia kepada pengurus-pengurus Persekutuan Gereja Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, tahun lalu.

“Beliau (Presiden Jokowi) jelaskan. Apa yang sekarang ini sebenarnya akumulasi utang yang diwarisi beliau, dan bunganya cukup besar, mengembang, menambah utang itu,” kata Gomar usai pertemuan pengurus Persekutuan Gereja Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta,  waktu itu.

Maka, wajar jika rakyat Indonesia minta Presiden Jokowi menjelaskan utang Indonesia sebesar Rp 7.000 triliun itu digunakan untuk apa.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here