Buntut Iklan di Koran, Bawaslu Laporkan PSI ke Bareskrim

0
216

Jakarta, namalonews.com – Dianggap telah mencuri start kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim. Hal ini terkait iklan PSI di koran. Muatan iklan yang dilaporkan dalam koran Jawa Pos yang dipasang oleh PSI berbuntut panjang. Setelah diproses oleh Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, saat ini PSI harus bersiap berurusan dengan pihak kepolisian.

“Proses penanganan pelanggaran terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran terkait dugaan Iklan Kampanye melalui media cetak Jawa Pos yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, telah selesai ditindaklanjuti oleh Bawaslu,” kata Ketua Bawaslu, Abhan, Kamis (17/5).

Abhan menyebutkan sebagaimana hasil pembahasan kepada Sentra Gakkumdu, serta disepakati bersama antara Bawaslu, Kepolisian Negara RI, serta Kejaksaan Agung RI, PSI diduga sudah melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

“Setelah direkomendasikan oleh Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti ke Penyidik Kepolisian RI dalam Gakkumdu Pemilihan Umum. Ini saya sudah meneruskan ke sini nanti kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Abhan.

Iklan PSI yang telah dimuat dalam Harian Jawa Pos pada tanggal 23 April 2018 tersebut, disebutkan Abhan, sudah memenuhi unsur kegiatan melakukan kampanye. Maka dari itu, Bawaslu telah memutuskan untuk melaporkan Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, serta Wakilnya Chandra Wiguna.

“Yang dilaporkan adalah Sekjen dan Wasekjen PSI, sementara. Dugaan perbuatan tindak Pidana Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” ucap Abhan.

Laporan tersebut sudah diterima oleh Bareskrim Polri, Kamis (17/5) pukul 09.30 WIB, Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM.

Abhan juga menjelaskan mengenai tahap berikutnya di Kepolisian, yang oleh Undang-Undang telah diberikan waktu penyidikan paling lambat selama 14 hari sejak diterima, Kepolisian segera menetapkan tersangka dan selanjutnya masuk dalam proses penuntutan.

Materi Iklan PSI

Bawaslu RI menyatakan bahwa materi iklan PSI yang dimuat dalam Harian Jawa Pos pada 23 April 2018 telah memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Ketua Bawaslu RI Abhan saat di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/5), pun menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap iklan PSI sudah selesai dan telah dibahas di Sentra Gakkumdu.

Dalam pemeriksaan tersebut telah diungkapkan hasil yang menunjukan ada tujuh materi dalam iklan PSI yang dinilai tergolong dalam kegiatan kampanye. Hal ini khususnya memuat unsur citra diri partai, sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu.

Adapun tujuh materi iklan tersebut ialah sebagai berikut.

  1. Ayo ikut berpartisipasi memberi masukan! Kunjungi https://psi.id/jokowi2019. Kami tunggu pendapat dan voting anda semua;
  2. Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024;
  3. Foto Joko Widodo;
  4. Lambang Partai Solidaritas Indonesia;
  5. Nomor 11 (Nomor urut partai sebagai peserta Pemilu 2019).
  6. Calon Wakil Presiden dengan 12 foto dan nama;
  7. 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan menteri dan/atau pejabat tingginegara.

Tak hanya itu, iklan PSI yang memuat citra diri partai tersebut, juga telah diindikasikan sebagai bentuk kampanye di luar jadwal atau bisa dibilang telah mencuri start kampanye. Hal ini dikarenakan Bawaslu menilai bahwa kampanye Pemilu 2019 baru akan dimulai pada tanggal 23 September 2018 mendatang.

“Bahwa perbuatan Raja Juli Antoni Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia dan Chandra Wiguna Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, yang melakukan kampanye melalui iklan media cetak, merupakan perbuatan tindak pidana Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 UU tentang Pemilihan Umum,” kata Abhan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekjen PSI dan Wakil Sekjen PSI terancam mendapat pidana kurungan penjara paling lama 1 tahun. Tak hanya itu, keduanya juga terancam denda paling banyak Rp. 12 juta. Bawaslu sudah melaporkan dua pimpinan PSI tersebut, yang tak lain adalah Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni serta Wasekjen Chandra Wiguna.

PSI Melawan Secara Hukum

Di sisi lain, PSI mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan hak dalam melakukan perlawanan secara hukum.

Hal ini dikarenakan PSI memandang adanya perbedaan tafsir hukum. PSI menilai bahwa materi iklannya tidak memuat visi, misi, dan program partai, dimana definisi kampanye berdasarkan Pasal 274 UU Pemilu.

“Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU Pemilu,” ungkap Raja Juli, Kamis (17/5).

Mengenai pelimpahan kasus itu, PSI juga merasa bahwa pihaknya dizalimi.

Beberapa hari yang lalu ada pelaporan ke Bawaslu akan beberapa partai yang telah melakukan kampanye di berbagai media.

“Kami merasa dizalimi. Kok tidak ada tindak lanjut dari pelaporan itu? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain.

Apakah karena kami partai baru? Apakah karena tak ada beking besar di belakang PSI sehingga kami dilakukan seperti itu?” ucap Raja Juli.

Raja Juli juga mengatakan bahwa partainya akan segera mengajukan uji materi mengenai pasal-pasal dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang memuat tentang definisi kampanye.

Secara spesifik, PSI ingin menegaskan arti serta batasan tentang citra diri yang menjadi salah satu definisi kampanye menurut UU pemilu tersebut.

Menurut Raja Juli, rencana mengajukan uji materi telah dibicarakan secara internal oleh PSI. Pihaknya telah membahas langkah-langkah persiapan sebelum langkah menggugat ke MK.

“Kami akan maju ke MK, meminta pemaknaan yang paling tepat dari MK soal apa yang dimaksud dengan citra diri,” kata Raja Juli di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).

Sebagaimana yang diketahui bahwa citra diri masuk sebagai salah satu definisi kampanye. Citra diri itu ada dalam pasal 35 ayat 1 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Bunyi pasal tersebut merupakan kegiatan kampanye pemilu ialah kegiatan peserta pemilu ataupun pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Hal ini untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/citra diri peserta pemilu. Raja Juli mengatakan bahwa PSI tak merujuk kepada pasal tersebut.

“Sebab, itu terlalu fleksibel. Kemarin kami lihat kalau siluet saja bisa disebut citra diri. Kalau sudah ada calon cawapres yang muncul sekelebat saja itu sudah masuk citra diri juga,” kata Raja Juli.

Dengan alasan itulah, PSI mempertanyakan pengertian yang konkret dari citra diri. Partai yang dibesut oleh Grace Natalie ini juga berpendapat bahwa definisi kampanye yang lebih operasional terdapat dalam pasal 274 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Seperti yang diketahui, PSI memuat iklan materi voting tentang Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2019-2024. Pada iklan tersebut juga tercantum foto Jokowi, lambang PSI, nomor urut PSI 11, 12 foto dan nama Cawapres, serta 129 foto dan nama calon jabatan-jabatan menteri dan/ pejabat tinggi negara.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here