Citra Politik dan Bulan Suci Ramadhan di Pilkada Serentak 2018

0
89

Jakarta, namalonews.com- Umat Muslim pekan ini memulai ibadah puasa di bulan Ramadhan. Seperti yang diketahui bulan Ramadhan adalah bulan yang spesial bagi umat Islam di seluruh Indonesia termasuk di Indonesia. Dalam hal Indonesia, adanya bulan suci Ramadhan ini juga tentunya diharapkan dapat mendinginkan panasnya Pilkada Serentak 2018.
Harapan ini tentu tidak berlebihan apalagi jika mengingat apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang bisa dibilang kental dengan politik identitas. Apalagi ditambah dengan luka yang semakin mengiris bangsa ini karena adanya aksi terorisme di sejumlah wilayah.
Sebelumnya, aksi terorisme memang terjadi di sejumlah wilayah dan menyasar aparat keamanan. Dan yang paling menyakitkan tentu kenyataan bahwa aksi tersebut melibatkan anak-anak dan menyasar tempat ibadah.
Disisi lain, adanya momen Ramadhan ini yang akan dibarengi dengan pelaksanaan Pilkada 2018 dapat dikatakan sebagai kesempatan untuk para pemburu kursi kekuasaan untuk menjual diri. Salah satunya adalah dengan cara menunjukan tingkat kesalehannya masing-masing.
Hingga kini, menonjolkan citra dengan identitas agama menjadi salah satu strategi yang selalu dilakukan sebagai upaya komunikasi politik di Indonesia. Kesalehan dalam bungkus semiotika dan ritus melalui berbagai atribut menjadi suatu hal yang penting.
Sebab agama menjadi suatu hal yang serius, agama menjadi suatu senjata yang dianggap ampuh untuk mengumpulkn dukungan. Integritas agama kemudian menjadi suatu hal yang penting dalam kegiatan politik di tanah air ini karena bagaimana pun agama menjadi suatu kecenderungan bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia.
Karena itu pembentukan citra politik dari aspek agama dilakukan oleh para elit politik dengan harapan hal tersebut akan relevan dengan pemilih.
Dalam kampanye yang berorientasi pada kandidat atau istilahnya candidate-oriented campaigns di Indonesia, bukan suatu hal yang aneh jika tahun politik dan masa kampanye tiba, mendadak banyak kabar soal rajinnya seorang calon pemimpin melakukan kesalehan.
Padahal, bisa dibilang jika hal tersebut seharusnya menjadi sesuatu yang personal tetapi kemudian ditunjutkan secara masif dan terbuka dengan menggunakan berbagai saluran atau channel.
Harapannya tentu agar bisa mendapatkan respons positif dari pemegang hak suara. Karena bisa jadi dengan harapan jika calon pemimpin tersebut memiliki citra yang saleh maka ia akan bisa menjalankan amanat masyarakat dengan baik.
Bukan hanya bisa menjalankan perubahan ekonomi dan sosial, namun juga akan takut jika harus melakukan sebuah keputusan yang ternyata menyimpang dari ajaran agamanya.
Dalam kajian komunikasi politik ada yang disebut sebagai paradigm mekanistik. Dalam hal ini terdapat unsur pesan, media, komunikator, efek dan khalayak dalam komunikasi politik. Kajian ini fokus pada efek bisa diciptakan, dibina, direkayasa dan juga diperkuat oleh komunikator sendiri.
Itulah mengapa citra politik dinilai sebagai suatu efek yang dibuat dari komunikasi politik. Baik yang secara langsung maupun tidak langsung melalui media seperti media sosiala, televisi dan media massa lainnya.
Seperti yang diketahui, televisi menjadi satu yang hal sangat kuat di Indonesia untuk menggiring opini masyarakat. Karena itu, televisi selalu menjadi media yang banyak dipilih oleh para kandidat pilkada atau parpol untuk secara luas berkampanye dan melakukan pencitraan.
Namun untuk tahun politik kini, akan sulit untuk memanfaatkan televisi sebagai suatu alat untuk membentuk opini publik karena adanya peraturan dari KPU yang ketat soal hal tersebut. Yaitu adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 7 Tahun 2015 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No. 123/Ktps/KPU/Tahun 2016.
Lalu, bagaimana dengan pemanfaatkan media sosial? Bawaslu dan KPU memang melakukan pengawasan ketat terhadap hal tersebut juga. Yang akan menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kedua lembaga tersebut akan mengawasi peredaran informasi dari para calon ini melalui aplikasi chatting dan media sosial.
Padahal untuk saat ini sesuai dengan data survei yang diselenggarakan oleh APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017, pola pengguna internet di Indonesia ini didominasi oleh chatting sebesar 89,35 persen dan media sosial 87,13 persen.
Kita bisa menghibur diri dengan anggapan jika pemerintah dalam hal ini Polri dan Kemenkominfo menjalankan patrol siber untuk membantu KPU dan Bawaslu. Namun, pada kenyataannya pesan-pesan yang bersifat politis terkait dengan penyelenggaraan Pilkada mulai marak tersebar di chatting maupun media sosial.
“Penanganan sudah dilakukan tetapi menurut saya belum efektif,” terang Algooth Putranto seorang praktisi komunikasi politik yang merupakan alumni dari Paramadina Graduate School tersebut.
Ia menambahkan jika saat ini indikasinya bisa dilakukan dengan pelacakan isu yang tersebar dengan social media analytic tools. Adanya alat ini bisa membantu untuk melihat dan memetakan apa yang saat ini sedang terjadi di medsos maupun media mainstream yang berbasis online.
“Misalnya dengan memakai dua platform berbeda, bisa dilihat isu ‘2019 Ganti Presiden’ yang mulai ada sejak 5 Maret 2018,” terang Algooth.
Dengan menggunakan alat ini, Algooth menilai akan bisa dilihat bagaimana isu-isu tersebut didorong oleh mereka yang memiliki kepentingan dalam isu tersebut.
Dan terkait dengan citra kesalehan yang didorong oleh para calon pemimpin di masa awal kampanye yang berbarengan dengan bulan Ramadhan ini, Algooth menilai jika hal tersebut telah menjadi jualan utama yang dilakukan oleh para pemburu kekuasaan tersebut.
“Simak saja bagaimana suara para pemimpin agama tertentu diperebutkan. Contohnya seorang tokoh agama tertentu diklaim memberi dukungan pada paslon (pasangan calon) tertentu,” jelas Algooth dalam keterangan tertulis.
Karena adanya klaim-klaim semacam ini, Algooth melanjutkan, di Pilihan Kepala Daerah Jateng (Jawa Tengah) bahkan ada satu keluarga kiai yang sampai harus mengklarifikasi soal klaim bahwa dirinya mendukung salah satu pasangan calon yang ada.
“Sejumlah calon mendadak memakai pakaian yang identik dengan kesalehan,” imbuhnya.
Bahkan, Algooth juga memperhatikan jika di Pilkada Jatim dan Jateng bahkan tim sukses dari suatu pasangan calon bahkan secara terang-terangan menggunakan jargon saleh untuk mengkampanyekan paslonnya.
Yang menjadi masalah sekarang adalah kedua pasangan calon tersebut kemudian sama-sama mengenakan identitas keagamaan yang merepresentasikan kesalehan.
Algooth juga ikut menyoroti soal adanya tagar ‘2019 Ganti Presiden’ yang tadinya beredar nasional sekarang ikut turun ke ranah Pilihan Kepala Daerah. Khususnya hal ini terjadi di daerah yang tentunya didukung oleh kelompok yang memiliki kepentingan dengan hal tersebut.
“Pilkada Jatim dan Sumut tidak muncul narasi ‘2019 Ganti Presiden,” terangnya.
Ia menjelaskan jika hal ini disebabkan di Jatim, calon wakil Gubernur yang ada ini merupakan keluarga dari Ketum PDIP yang didukung oleh partai politik dengan slogan 2019 Ganti Presiden tersebut.
Sedangkan di Sumatera Utara, pasangan calon yang ada didukung oleh Partai Nasdem dan Golkar yang merupakan pendukung dari Presiden pertahanan.
Dengan peta dukungan yang cukup rumit tersebut, menurut Algooth, “Ramadhan ini akan menarik untuk menyaksikan bagaimana kesalehan ditunjukan oleh tiap paslon,” tutupnya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here