Facebook Hadirkan Fitur Iklan Politik di Indonesia

0
185

Jakarta, namalonews.com- Memasuki tahun politik di Indonesia dengan mulai panasnya perhelatan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2018 ini, Facebook Indonesia berencana untuk menghadirkan sebuah fitur baru yaitu fitur iklan politik.
Facebook memang diketahui sebagai salah satu jejaring sosial terbesar di Indonesia dengan jumlah pengguna aktif yang sangat banyak. Selain menjadi sarana untuk berkomunikasi secara online, Facebook ini memang sudah dikenal sebagai sarana beriklan juga.
“Ads Transparency sebenarnya belum landing disini (Indonesia), tetapi rencananya 2018 ini akan landing, tapi saya belum mengetahui persisnya kapan,” ungkap Public Policy Lead dari Facebook Indonesia, Ruben Hattari saat ditemui awak media di kantor Facebook Indonesia pada Jumat (18/5).
Di Amerika Serikat sendiri, fitur Ads Transparency ini bukan suatu hal yang baru. Di Negeri Paman Sam tersebut, Ads Transparency ditujukan untuk pengiklan yang mengeluarkan uang untuk pembelanjaan iklan hingga di atas US$ 500.
Namun terkait dengan pengaplikasiannya di Indonesia, angka 500 dolar AS tersebut akan disesuaikan dengan Indonesia.
“Kalau kandidat atau partai yang menggunakannya iklan tersebut untuk berkampanye atau kepentingan politik, nanti pada iklan tersebut akan bertuliskan ‘political ads’ (tepatnya) di kanan atas,” lanjut Ruben.
Selanjutnya, Ruben juga menjelaskan jika tanda bertuliskan ‘political ads’ atau ‘iklan politik’ tersebut apabila diklik maka akan muncul informasi terkait dengan kandidat mana atau partai apa yang berbelanja iklan tersebut. Bukan hanya itu, akan ada informasi juga terkait dengan partai atau kandidat tersebut sudah berbelanja apa saja dan di mana saja.
“Mengapa itu penting, sebab kita tak mau platform kami dipakai untuk kepentingan politik yang tidak selayaknya, seperti iklan terselubung,” katanya.
Ruben juga menambahkan jika pihaknya ingin mencoba menghilangkan hal-hal seperti iklan terselubung tersebut. Karena itulah disediakan informasi seperti itu yang bisa diakses.
“Jadi iklan yang dibelanjakan olah partai dan para kandidat politik tersebut memang sesuai dengan visi serta misi mereka semua,” terangnya.
Ads Transparency tersebut sebelumnya memang diketahui sebagai kebijakan yang diluncurkan oleh Facebook Global setelah pada April lalu terjadi isu mengenai pemakaian Facebook sebagai sarana Donald Trump untuk berkampanye melalui agensi dari Rusia.
Sebelumnya, Kongres Amerika Serikat juga telah mengumumkan bahwa ada lebih dari tiga ribu iklan yang tersebar di Facebook yang sudah dibeli oleh agensi yang masih berhubungan dengan Rusia khususnya terkait dengan Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat pada 2016 lalu.
Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kongres Amerika Serikat tersebut karena pihaknya menilai jika hal tersebut merupakan cara dari Rusia untuk mengobrak-abrik kepentingan Amerika.
Dan terkait dengan Ads Transparency yang diterapkan oleh Facebook tersebut, pihak Facebook akan meminta mereka yang akan memasang iklan untuk memberi informasi tentang siapa yang mereka ingin capai dan selanjutnya Facebook akan melakukan penempatan.
Selain itu, pengiklan juga wajib melakukan verifikasi identitas, lokasi serta entitas mereka. Hal ini juga disebut bukan hanya akan berlaku di Facebook saja tetapi juga akan diberlakukan di Messenger dan Instagram.
Jika ada pembuat konten dengan nada iklan politik di Facebook tetapi pembuat konten tersebut tidak bisa memenuhi syarat yang sudah ada, maka pembuat konten tersebut akan diburu oleh mesin pembelajaran.
Jadi, pada akhirnya pembuat konten tersebut harus tetap memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh Facebook dalam hal ini. Jika tidak dilakukan, konten yang ditemukan oleh mesin pembelajaran tersebut nantinya akan diturunkan kontennya oleh Facebook.
Terkait dengan kebijakan Facebook yang semakin ketat ini, pihak Facebook sendiri mengaku bahwa mereka tidak takut apabila nantinya para pengguna mereka akan semakin berkurang.
“Kalu memang begitu resikonya, kita harus dapat komitmen. Tujuan Facebook ialah untuk membuat pengguna dapat memakai platform tersebut secara nyaman dan aman,” jelas Ruben.
Ruben juga menambahkan jika Standar Kebijakan seragam yang tepat memang harus diaplikasikan pada 2,2 miliar pengguna yang sangat beragam dari platform buatan Mark Zuckerberg tersebut.
Facebook sendiri sudah mempunyai Standar Komunitas yang digunakan untuk panduan konten apa saja yang dilarang dan diizinkan oleh Facebook. Hal tersebut dilakukan demi keamanan dari platform tersebut.
Dalam konferensi pers yang digelar Facebook Indonesia pada Jumat (18/5) tersebut, pihak Facebook Indonesia memang bukan hanya menceritakan soal Ads Transparency dan iklan politik yang bisa dipakai oleh partai politik dan kandidat Pilkada atau Pilpres mendatang untuk berkampanye.
Pada kesempatan tersebut, Facebook juga memaparkan panduan internal yang akan dipakai untuk menegakkan standar yang akan diterapkan tersebut. Facebook sendiri menyatakan jika mereka sudah mempertegas garis batas terkait dengan ujaran kebencian, sindiran atau humor.
Lebih lanjut, Sheen Handoo selaku Content Policy Facebook APAC menjelaskan jika Standar Kebijakan yang akan diterapkan Facebook tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengguna bisa mengekspresikan pendapat mereka secara bebas tetapi tetap dalam artian menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua orang.
“Mengetahui tujuan dan konteks sangat penting. Harus diketahui konteks di balik ucapan tersebut, apakah memang hate speech atau ada tujuan dan maksud lain dari ujaran tersebut,” kata Sheen.
Shen juga menjelaskan jika selama ini ada yang berpendapat jika pihaknya sudah cukup banyak dalam menurunkan postingan yang berisi hate speech atau ujaran kebencian. Tetapi, ada juga yang memiliki pendapat sebaliknya.
Saat dipertanyakan soal aplikasi kebijakan tersebut pada layanan lainnya yang saat ini dinaungi Facebook, Shen menjelaskan jika secara garis besar kebijakan yang ada di Facebook tersebut juga diterapkan di Instagram.
Yang membedakan adalah, Instagram masih memungkinkan hewan atau suatu benda tidak hidup untuk memiliki sebuah akun sendiri. Sedangkan di Facebook, hal tersebut tidak diizinkan karena haya manusia secara nyata saja yang boleh memiliki akun Facebook.
Sementara untuk WhatsApp, Sheen sendiri menjelaskan jika layanan pesan instan tersebut memiliki platform yang tidak sama. Facebook sendiri tidak memiliki akses pada konten yang dibagikan melalui aplikasi tersebut karena adanya sistem enkripsi yang dipunyai oleh WhatsApp.
Akan tetapi, Facebook menjelaskan jika pihaknya telah menyiapkan suatu fitur untuk masyarakat jika mereka ingin menyampaikan sebauh konten ternyata berisi berita palsu. Nantinya, konten tersebut akan diperiksa tim pemeriksa fakta yang disiapkan oleh WhatsApp.
Sayangnya fitur pemeriksa konten tersebut baru ada di Kolombia saja. Akan tetapi, Sheen menyebutkan jika fitur tersebut segera akan datang di Indonesia.
Terkait dengan adanya iklan politik yang fiturnya akan segera diterapkan di Indonesia tersebut, hal ini tentu bisa menjadi salah satu cara bagi partai politik dan para kandidat yang akan bertarung di Pilkada serentak 2018 atau pun Pilpres 2019 mendatang.
Seperti yang diketahui saat ini Indonesia sedang memasuki tahun politik dengan Pilkada 2018 yang akan mulai mencapai puncaknya dan Pilpres di 2019 mendatang.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here