Jokowi Luncurkan Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing Lewat Menaker

0
219

Jakarta, namalonews.com- Di indonesia belakangan ini isu tenaga kerja Asing (TKA) menjadi sebuah perhatian oleh berbagai pihak. Mulai dari pemerintah sampai dengan kalangan masyarakat.

Dengan adanya TKA, tenaga kerja yang ada di dalam negeri juga merasa khawatir yang bekerja di Indonesia. Jika dilihat dari data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada tahun 2017,maka diketahui jumlah TKA yang ada di Indonesia sebanyak 85.974 orang.

Adapun sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja asing adalah jasa sebanyak 52.633 pada 2017. Kemudian industri 30.625 orang, serta pertanian dan maritim 2.716 pekerja pada tahun lalu.

Tenaga kerja asli Indonesia khawatir bahwa bukan hanya mengenai banyaknya jumlah TKA saja, akan tetapi karena mereka diduga mengisi pos- pos pekerjaan yang sebenarnya masih bisa diisi oleh orang asli Indonesia sendiri, seperti profesi kerja unskill, alias pekerja kasar.

Bukan hanya sampai di situ saja, TKA disebut ada yang bekerja di Indonesia dengan cara ilegal. Mereka bekerja tanpa pernah mengindahkan aturan yang berlaku di negara Indonesia.

Untuk mengusut dan memperbaiki semua itu, akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membentuk Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Satgas ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan TKA.

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Satuan Tugas Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Kamis, 17 Mei 2018, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.

Pembentukan satgas tersebut menindaklanjuti rekomendasi Panitia Kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.

Satgas ini telah diluncurkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri. Hanif mengatakan, pembentukan Satgas TKA ini dituangkan melalui Surat Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun 2018 tentang pembentukan Satgas TKA. Selaku ketua satgas adalah Direktur Bina Penegakan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan lswandi.

Pernyataan Hanif saat ditemui di Kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (17/5/2018) dirinya menyatakan “Intinya hari ini dalam rangka tindak lanjut rekomendasi dalam Panja komisi IX DPR RI mengenai perlunya dibentuk satgas dan sekaligus tindak lanjuti perpres TKA, maka kita sama sama dengan 24 kementerian/lembaga membentuk satgas.”

Satgas Pengawasan TKA memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma terkait penggunaan TKA. Di dalamnya ada 45 kementerian/lembaga terkait.

Dibentuknya satgas Pengawasan TKA untuk masa kerja enam bulan dan bisa diperpanjang. Selanjutnya, satgas juga mesti melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada menteri ketenagakerjaan secara periodik tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

“Satgas ini akan bekerja dalam waktu 6 bulan ke depan, kemudian kita evaluasi mengenai peranan dan fungsinya di masa berikutnya. Kehadiran satgas penting untuk jembatani informasi yang hadir di masyarakat terhadap penggunaan TKA,” lanjutnya.

Hanif menuturkan bahwa kedua tim ini memang semuanya saling berkaitan. Akan tetapi masing- masing mempunyai perbedaan kerja. Salah satu perbedaannya, Hanif kemudian menjelaskan bahwa level Satgas TKA pada direktur yang ada di Kemenaker, sedangkan Timpora pada level direktur jenderal di Kemenkumham.

Semua satgas ini diberi waktu selama 6 bulan untuk menangani 1.600 tenaga kerja asing sebelum evaluasi. Kebijakan ini diambil sebagai penyeimbang atas kebijakan pemerintah yang memudahkan masuknya tenaga kerja asing.

Tim ini berkewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya ke Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri setiap 3 bulan dan akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan sebelum ditentukan langkah berikutnya.

Pengawasan tenaga kerja bisa dilakukan mulai dari administrasi hingga aktivitas di lapangan, pasalnya pelanggaran penggunaan TKA bisa terjadi di kedua area tersebut.

“Jadi pelanggaran TKA kan bisa macam macam. Bisa orang kerja tanpa izin, itu kan pelanggaran. Ada juga yang salahi izin seperti kasus di Halim dulu, kalau nggak salah. Jadi dia izinnya apa kerjanya apa. Nah kayak gitu juga pelanggaran,” paparnya.

Tentunya karena fungsi satgas lakukan pembinaan, dan pencegahan, dan penegakan hukum terkait penggunaan TKA itu, maka tentu yang jadi target daerah-daerah yang mobilitas tenaga asingnya cukup tinggi dan terindikasi ada pelanggaran.

Pembentukan satgas sendiri belum sampai ke daerah. Namun bakal dipertimbangkan untuk membentuk satgas di tingkat daerah bila benar-benar diperlukan.

Menurut dia, Indonesia pada dasarnya terbuka dengan tenaga kerja asing apabila sesuai peraturan yang berlaku, namun jika tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran maka harus ditindak.

Apabila ditemukan pelanggaran, maka sanksinya disesuaikan dengan ketetapan masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L), serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk tenaga kerja asing bisa dideportasi. Untuk perusahaan sesuai aturan masing-masing kementerian/lembaga.

Selama ini pemerintah telah memiliki sistem pengawasan untuk TKA, yaitu melalui badan imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Demi memperkuat pengawasan tersebut maka dibentuk Satgas TKA.

Adnan selaku Kasubdit Pengawasan dan Penegakan Ditjen Keimigrasian Kemenkumham mengatakan Timpora sudah dibentuk sejak lama untuk mengawasi masyarakat asing yang datang ke tanah air. Dirinya menyatakan bahwa keberadaan Satgas TKA yang dibentuk Kemenaker justru dapat semakin memudahkan Timpora dalam mengawasi orang asing.

Oleh sebab itu, Adnan menuturkan, bahwa dua tim ini dipastikan tidak akan saling ‘sikut’ dalam bekerja karena ranahnya pun berbeda. Satgas TKA hanya akan fokus pada penagangan tenaga kerja asing yang melanggar aturan, tidak semua orang asing.

“Jadi ini tidak masalah (ada dua tim). Justru akan ada sinergitas antara Timpora dan Satgas TKA,” ujar Adnan.

Dede Yusuf sebagai Anggota DPR RI Komisi IX mengatakan DPR tidak menolak bila ada tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia. Akan tetapi faktanya saat ini masih ada penemuan-penemuan TKA ilegal di berbagai tempat, untuk itu Komisi IX merekomendasikan adanya pembentukan satgas tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Dirjen PPK dan K3) Sugeng Priyanto di tempat yang sama, menyampaikan nantinya satgas ini akan bekerja sesuai dengan hasil laporan-laporan yang beredar di masyarakat.

“Rencana kerja satgas akan lakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA secara selektif, mana mana yang jadi diskusi masyarakat selama ini akan kita prioritaskan,” ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa satgas ini bakal melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari sisi administrasi penggunaan TKA, hingga implementasinya di lapangan.

“Semuanya lah, baik itu terkait administrasinya, misal orang berizin atau tidak berizin. Lalu juga di lapangannya,” kata Hanif.

Pengawasan dilakukan mulai dari administrasi hingga aktivitas di lapangan, pasalnya pelanggaran penggunaan TKA bisa terjadi di kedua area tersebut.

“Jadi pelanggaran TKA kan bisa macam macam. Bisa orang kerja tanpa izin, itu kan pelanggaran. Ada juga yang salahi izin seperti kasus di Halim dulu, kalau nggak salah. Jadi dia izinnya apa kerjanya apa. Nah kayak gitu juga pelanggaran,” paparnya.

Pembentukan satgas ini tentu dengan mempertimbangkan lalulintas investasi di sana, iklim kawasan industri di suatu daerah, atau pun lalulintas orang asing yang ada di daerah.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here