KPK Bidik Korporasi di Kasus Suap Bupati Kebumen

0
231

Jakarta, namalonews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik peran dan dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka yang masing-masing adalah Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad (MYF), komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi, dan Hojin Ansori dari unsur swasta. Diduga, korporasi itu mempunyai peran dalam kasus suap tersebut.

“Selain menangani perkara dengan tersangka MYF, KPK juga sedang mencermati indikasi peran dan keterlibatan korporasi terkait dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah saat berada di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Disamping itu, KPK juga telah mengantongi bukti keterlibatan pihak korporasi terkait kasus suap ini. Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan, pihak korporasi tersebut telah berperan sebagai pengelola uang suap yang berasal dari fee proyek-proyek.

Hanya saja, Febri belum mau merinci mengenai perusahaan yang sedang dibidik oleh lembaga Antirasuah tersebut.

“Diduga terdapat pengelolaan sejumlah uang yang melibatkan korporasi yang terkait dengan tersangka,” pungkas Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad (MYF) dengan Hojin Anshori (HA) sebagai tersangka terkait dua perkara.

Tak hanya keduanya, penyidik juga telah menetapkan Komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi (KML) sebagai tersangka yang memberi suap.

Proyek yang sudah dibagi-bagikan diantaranya yaitu yang bersumber dari dana alokasi khusus infrastruktur APBN 2016 yang jumlahnya sebesar Rp. 100 miliar, yakni kepada Khayub Muhamad Lutfi mengenai proyek pembangunan RSUD Prembun sebanyak Rp. 16 miliar, kepada Hojin Anshori serta grup Trada proyek sebesar Rp. 40 miliar, dan kontraktor lainnya sebanyak Rp. 20 miliar. Diduga, fee yang telah disepakati senilai 5 sampai dengan 7 persen dari nilai proyek.

Mohammad Yahya Fuad diduga telah menerima suap mengenai sejumlah proyek di Kebumen. Ada sekitar Rp. 2,3 miliar fee sejumlah proyek yang sudah dikumpulkan Khayub Muhamad Lutfi yang berasal dari sejumlah kontraktor.

Fee proyek tersebut diberikan Khayub Muhamad Lutfi kepada Mohammad Yahya Fuad melalui Hojin Anshori.

Tersangka Hojin Anshori yang adalah rekanan Muhamad Yahya Fuad sekaligus kontraktor di Pemkab Kebumen, sebelumnya ialah anggota tim sukses Bupati Kebumen.

Dalam kasus suap tersebut, Mohammad Yahya Fuad dan Hojin Anshori dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak hanya berstatus sebagai tersangka suap, Hojin Anshori dan Mohammad Yahya Fuad juga dijerat sebagai tersangka terkait penerimaan gratifikasi.

Mohammad Yahya Fuad dan Hojin Anshori dijerat dengan Pasal 12 B UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk Khayub Muhamad Lutfi selaku pihak pemberi gratifikasi serta suap dari pengadaan barang dan jasa APBD Kebumen itu dijerat dengan pasal 5 ayat 1 atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam penyidikan kasus suap tersebut, KPK pun baru saja telah memperpanjang penahanan Mohammad Yahya Fuad selama 30 hari yang dimulai dari tanggal 20 Mei sampai dengan 18 Juni 2018. Ini merupakan perpanjangan masa tahanan untuk kedua kali mengenai Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang telah Mohammad Yahya Fuad lakukan.

Sebelumnya, KPK juga sudah memperpanjang penahanan akan Hojin Ansori juga selama 30 hari ke depan, yakni mulai dari tanggal 16 Mei sampai dengan 17 Juni 2018. Dalam hal ini, Hojin Anshori adalah tim sukses Mohammad Yahya Fuad saat maju dalam kontestasi Pilkada 2015.

Mengenal Sosok Mohammad Yahya Fuad

Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada tanggal 15 Maret 1965. Mohammad Yahya Fuad adalah Bupati Kebumen ke-34 yang telah menjabat sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 2021 mendatang.

Mohammad Yahya Fuad dikenal sebagai pengusaha di bidang kontraktor bangunan, pabrik pupuk organik (petroganik), pengembang perumahan (developer), SPBE (stasiun pengisian bahan elpiji), SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum), serta biro perjalanan (tour & travel) yang diberkedudukan di Gombong.

Tak hanya itu, Mohammad Yahya Fuad juga aktivis organisasi keagamaan Muhammadiyah. Mohammad Yahya Fuad juga sebagai Pembina Dewan Kesenian Kebumen, dewan kehormatan PMI Kebumen. Bupati Kebumen ini juga ternyata adalah salah satu ketua PDM atau Pengurus Daerah Muhammadiyah di Kebumen. Selain sebagai politikus, Mohammad Yahya Fuad juga berprofesi sebagai pengusaha. Mengenai pendidikan, Mohammad Yahya Fuad adalah lulusan Institut Teknologi Bandung Universitas Padjadjaran.

Pemeriksaan 3 Bupati Oleh KPK
Selain memeriksa Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, KPK ternyata juga memeriksa 2 bupati lainnya dengan kasus yang berbeda. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan kasus pertama, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (NSW). Nyono Suharli Wihandoko diperiksa sebagai tersangka terkait kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Kasus ini berkaitan dengan perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang.

“Kasusnya terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang,” ungkap Febri pada Kamis (17/5).

Nyono Suharli Wihandoko diduga telah menerima suap dari hasil pungutan liar (pungli) yang berasal dari dana kapitasi Rp. 434 juta pada 34 puskesmas, yang sudah dikumpulkan sejak Juni 2016. Tiap puskesmas telah dikutip sebanyak 7 persen. Dari angka tersebut dibagi-bagikan satu persen untuk kepala paguyuban puskesmas, satu persen untuk kepala dinas, dan lima persen untuk bupati.

Uang tersebut dikumpulkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Jombang Inna Silestyanti. Inna Silestyanti pun sudah memberikan uang kepada Nyono Suharli Wihandoko sebesar Rp. 200 juta pada bulan Desember lalu.

Selanjutnya, KPK juga telah menjadwalkan memeriksa Pelaksanatugas (Plt) Bupati Subang sebagai saksi. Ia diperiksa mengenai TPK perizinan di Pemerintah Kabupaten Subang.

“Diperiksa untuk kasus perizinan Pemkab Subang,” ungkap Febri.
Imas ditetapkan sebagai tersangka dengan Miftahhudin selaku pihak swasta, Data selaku pihak swasta, serta Asep Santika sebagai Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang.

Imas bersama Miftahhudin, Data, serta Asep Santika, ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Dalam kasus tersebut, Imas diduga telah menerima uang dari Miftahhudin.

Komitmen fee yang dilakukan antara Imas dengan perantara suap senilai Rp. 1,5 miliar. Sedangkan komitmen fee yang dilakukan antara perantara suap Imas dengan pengusaha sebanyak Rp. 4,5 miliar. Akan tetapi, saat operasi tangkap tangan, pihak KPK hanya menyita sebesar Rp. 337,3 juta.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here