Tangani Pelanggaran Kampanye, Bawaslu Diminta Berlaku Adil

0
208

Jakarta, namalonews.com- Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI diminta untuk memproses dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal dari partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019. Sejauh ini sendiri, salah satu lembaga yang mengurus penyelenggaraan pemilu tersebut baru menindaklanjuti kasus pelanggaran terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Terkait dengan pelanggaran Pemilu, Indonesia Election Watch atau IEW mengklaim bahwa pihaknya memiliki data dari 11 partai politik yang diduga telah melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, pelanggaran tersebut adalah kampanye sebelum masa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

IEW sendiri telah memasukan laporan atas temuan mereka tersebut ke Bawaslu RI sejak Senin (11/5) lalu. Akan tetapi, laporan yang sudah tercatat dalam Surat Laporan No: 004/IEW/V/2018 tersebut yang tertanggal 11 Mei 2018 ternyata sampai sekarang masih belum ditindaklanjuti.

Nofria Atma Rizki, selaku koordinator IEW, menyatakan jika seharusnya jika mengikuti aturan penanganan pelanggaran pemilu, sebuah laporan seharusnya ditangani serta ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dalam lima hari sejak adanya pelaporan di Setra Gakkumdu.

Akan tetapi, setelah menemui perwakilan dari Bawaslu RI, diketahui jika ternyata laporan yang IEW laporkan ke Bawaslu tersebut masih belum ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Abhan.

“Tadi sudah masuk untuk ketemu orang Bawaslu, katanya sudah diproses. Tetapi sedang menunggu tandatangan dari ketua Bawaslu,” terang Nofria saat ditemui di kawasan Kantor Bawaslu RI pada hari Jumat (18/5).

Nofria menjelaskan jika pihak Bawaslu RI saat ini masih menunggu acc dari ketua. Dan setelahnya baru akan ditangani lebih lanjut.

Ia menambahkan jika nantinya Bawaslu RI akan menunjuk Bawaslu yang ada di tingkat provinsi sebagai delegasi untuk menindaklanjuti setiap temuan yang ada dalam laporan tersebut.

“Pelanggaran ini dikumpulkan semua. Lalu, kemarin kami lapor ke Bawaslu dan Bawaslu menindaklanjuti. Jika pelanggaran terjadi di daerah maka Bawaslu menyebarkannya ke daerah-daerah. Kalau ada di Jakarta, tentu diproses,” jelas Nofria.

Selanjutnya, Nofria berharap jika Bawaslu RI bisa berlaku adil dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap partai politik yang ikut serta dalam Pemilu 2019.

Sampai saat ini, seperti yang diketahui baru pimpinan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI saja yang dilaporkan Bawaslu RI ini ke Bareskrim Polri.

Padahal, menurut data yang dihimpun IEW, ada sejumlah parpol lain yang melakukan pelanggaran kampanye sebelum masanya seperti dugaan yang dikenakan ke PSI.

“Harapannya, Bawaslu adil pada setiap partai politik agar keadilan politik dapat terwujud. Jika memang ada pelanggaran dan dipanggil, ya ditindak seluruh parpol. Mau parpol baru, kecil atau besar,” terang Nofria.

Ia berharap jika Bawaslu RI tidak memandang sebuah partai itu kecil, besar, baru atau lama. Jika mereka melakukan pelanggaran, Nofria berharap Bawaslu bisa menindaknya secara adil.
Pelanggaran yang dilakukan oleh PSI sendiri adalah terkait dengan kampanye sebelum waktunya. Meskipun pihak PSI sendiri menjelaskan jika niat mereka adalah untuk mengedukasi publik, tetapi akhirnya hal tersebut disebut sebagai dugaan pelanggaran.

Pada 23 April silam, PSI memasang sebuah iklan di salah satu koran tentang alternatif Cawapres dan Kabinet Joko Widodo pada periode 2019-2024. Ternyata, iklan tersebut kemudian dipermasalahkan oleh Bawaslu.

Gara-gara adanya iklan tersebut, Bawaslu kemudian melaporkan PSI ke Bareskrim Polri karena dinilai sudah melanggar Undang-Undang Pemilu dan telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan umum.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menjelaskan jika pemasangan iklan di koran tersebut adalah bagian dari usaha PSI untuk menjalankan fungsi parpol yaitu melakukan edukasi atau pendidikan politik pada masyarakat.

Dalam iklan yang dimuat di Jawa Pos tersebut, PSI menampilkan 12 nama dan foto calon presiden alternatif untuk Joko Widodo. Selain itu, foto serta nama calon-calon menteri yang bisa menempati kursi kabinet Jokowi 2019-2024 juga ditampilkan.

Dibagian atas kemudian tertulis ajakan untuk masyarakat agar ikut berpartisipasi memberi masukan dengan mengunjungi situs resmi PSI. Dalam hal ini, ajakan tersebut adalah untuk mengikuti voting yang bersedia di situs PSI tersebut.
“Kami ingin rakyat tahu siapa yang memimpin mereka, jadi berhenti memilih kucing dalam karung. Itu sebenarnya tujuan kami,” jelas Raja.

Yang menjadi persoalan disini adalah adanya logo PSI yang dicantumkan beserta nomor urut partai peserta pemilu 2019 tersebut dalam iklan. Terkait hal tersebut, Raja menjelaskan jika logo itu untuk memperjelas jika yang mengadakan voting adalah lembaga yang jelas, yaitu salah satu parpol peserta Pemilu 2019.

Akan tetapi hal tersebut dinilai berbeda oleh Bawaslu. Bawaslu menganggap jika hal tersebut merupakan upaya untuk mencuri start kampanye. Isi yang ada dalam iklan tersebut termasuk logo dan nomor urut PSI, foto Jokowi dan foto-foto tokoh lainnya menurut Bawaslu masuk dalam kegiatan kampanye.

Dalam hal ini Bawaslu menyampaikan jika iklan PSI tersebut sudah memenuhi ketentuan pelanggaran pada Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Pemilu tentang Kampanye.

Menurut Bawaslu, pemasangan logo serta nomor urut partai yang ada dalam iklan tersebut adalah bagian dari citra diri dan hal tersebut termasuk bagian dari kampanye. Atas dasar itulah, kemudian Bawaslu melaporkan PSI ke Bareskrim agar ditindaklanjuti.

“Kepolisian menetpkan tersangka dan selanjutnya diproses ke penuntutan,” terang Abhan, Ketua Bawaslu saat membacakan temuan Bawaslu pada Kamis (17/5) di kantor Bawaslu, Jakarta.
Namun pihak PSI masih bersikeras jika mereka tidak melakukan pelanggaran UU Pemilu seperti yang disebutkan Bawaslu.

Dalam hal ini, mereka mengacu pada ketentuan Pasal 274 UU Pemilu yang menyebutkan jika kampanye adalah bentuk penyampaian visi, misa serta program kerja.

Terkait dengan hal tersebut, Andi Saiful Haq, Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans) menilai jika Bawaslu RI telah melanggar kode etik dalam menindaklanjuti temuan mereka terkait dengan iklan yang dikeluarkan oleh PSI tersebut.

Andi mengomentari hal tersebut karena melihat jika sejauh ini baru partai pimpinan Grace Natalie itu saja yang sudah diproses terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu. Padahal menurutnya ada sejumlah partai politik lain yang juga melakukan pelanggaran yang sama.

“Tindakan Bawaslu ini membahayakan demokrasi. Tidak adil, tidak profesional dan tidak proporsional,” terang Andi pada Jumat (18/5).

Andi menganggap perilaku Bawaslu ini dapat membahayakan Pemilu 2019 karena tidak adil. Dan ia pun mendesak agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk mengambil tindakan yang tegas terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Bawaslu RI tersebut.

Andi kemudian melanjutkan jika dalam kasus ini PSI seharunya bisa menempuh sanggahan ke KPU dan DKPP terlebih dahulu sebelum diadukan sebagai sebuah tindak pidana pemilu. Sehingga nantinya temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan prinsip free and fair yang merupakan prinsip Pemilu di masa demokrasi ini.

“Bawaslu seharusnya secara etik menjaga kehormatan untuk tidak menindak (kasus) yang mencederai prinsi proporsionalitas dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu,” tutupnya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here