Wiranto: Konsep Komando Operasi Khusus Masih Disusun

0
187

Jakarta, namalonews.com- Pernyataan disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto, bahwasannya pembentukan Komando Operasi Khusus masih disusun konsepnya oleh aparat keamanan. Namun, dia masih enggan menjelaskan bagaimana nanti cara penggabungannya.

Ditemui di kantornya Kamis, 17 Mei 2018, kemarin dirinya menjelaskan,”Biarkan aparat keamanan menyusun konsep-konsep penanggulangan terorisme.

“Enggak usah kemudian gimana caranya, penggabungannya gimana saja. Itu kan sudah memberitahu kepada musuh apa yang akan kita lakukan namanya. Kan enggak bagus.”

Dirinya juga telah meminta pihak yang berwenang untuk tidak membicarakan hal ini terhadap publik.”Saya minta maaf untuk tak menjelaskan apa yang kita lakukan. Apa yang akan kita gunakan, caranya gimana. Saya sudah minta kepada aparat keamanan untuk tidak menjawab.”

Sebelumnya, Moeldoko juga telah menyebut, pasukan Komando Operasi Khusus Gabungan telah disiapkan. Mereka bisa digerakkan kapan saja jika terjadi serangan teror.

Dia menambahkan, tidak perlu menunggu Peraturan Presiden (Perpres) baru satuan ini bergerak. “Enggak perlu payung hukum,” lanjut dia.

Kerja Komando Operasi Khusus Gabungan nantinya akan berada di bawah koordinasi Panglima TNI. Namun menurut Moeldoko, mereka tetap bekerja sama dengan anggota Kepolisian.

Koopssusgab atau Komando Operasi Khusus Gabungan dibentuk saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI. Namun sempat dibekukan. Melihat serangan teror beruntun terjadi beberapa hari belakangan, tidak tertutup kemungkinan satuan ini terus diaktifkan.

“Kalau perlu seterusnya (digunakan Komando Operasi Khusus Gabungan) karena lingkungan strategik yang berkembang saat ini diperlukan seperti itu,” Moeldoko menandaskan.

Akan tetapi Wiranto masih enggan untuk membeberkan Koopssusgab TNI. Wiranto selaku Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang akan kembali dihidupkan. Penjelasan terkait Koopssusgab TNI justru akan membocorkan strategi keamanan negara.

“Saya minta maaf untuk tak menjelaskan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita gunakan, caranya bagaimana. Saya sudah minta kepada aparat kemanan untuk tidak menjawab,” kata Wiranto, Kamis (17/5).

Wiranto juga meminta agar seluruh masyarakat membiarkan dan menyerahkan kepada aparat keamanan untuk menyusun konsep-konsep penanggulangan terorisme.

“Tidak usah kemudian bagaimana caranya, penggabungannya bagaimana saja, itu kan sudah memberitahukan kepada musuh apa yang akan kita lakukan namanya. Kan tidak bagus,” kata dia.

Ia mengibaratkan bahwa hal tersebut seperti penanganan pencurian yang terjadi di rumah seseorang. Apabila sang pemilik rumah tersebut mengekspos alat keamanan apa saja yang akan dipasang kepada tetangga dan masyarakat luar, pencuri dapat mengetahui hal itu dan melancarkan aksinya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui dihidupkannya kembali Koopssusgab TNI. Itu dilakukan dalam rangka menanggapi serangan teroris yang terjadi beberapa waktu ke belakang di Indonesia.

“Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI,” kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.

Menurut Moeldoko kerja dari Komando Operasi Khusus Gabungan itu nantinya akan berada di bawah koordinasi dari Panglima TNI. Namun, mereka masih tetap bekerja sama dengan anggota Kepolisian.

Komando Operasi Khusus Gabungan ini dulu dibentuk saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI. Namun sempat dibekukan. Melihat serangan teror beruntun terjadi beberapa hari belakangan, tidak tertutup kemungkinan satuan ini terus diaktifkan.

“Kalau perlu seterusnya (digunakan Komando Operasi Khusus Gabungan) karena lingkungan strategik yang berkembang saat ini diperlukan seperti itu,” Moeldoko menandaskan.

Artinya dengan mulai dihidupkannya gabungan pasukan khusus TNI, maka aparat yang terlibat dalam mengatasi terorisme sudah mencakup Polri lewat Densus 88 dan TNI melalui Koopssusgab. Moeldoko menegaskan, kemampuan pasukan Koopssusgab juga telah disiapkan secara baik untuk ditugaskan ke berbagai daerah di Indonesia.

Wiranto menilai, teknis soal kerja Koopssusgab dan Polri tak perlu diungkap ke publik. Wiranto mengatakan tak akan bicara terkait rencana operasi untuk mencegah informasi bocor. Selain itu, juga meminta kepada TNI-Polri untuk ‘tutup mulut’.

“Saya minta maaf, kalau bicara menjelaskan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita gunakan, caranya bagaimana, saya sudah minta kepada aparat keamanan untuk tidak menjawab,” ujar Wiranto.

“Tidak akan kita bocorkan, hal-hal yang bersifat rencana operasional. Karen bagian dari terorisme atau bagian melawan terorisme? Kalau bagian dari terorisme begitu, nanya terus supaya bocor, jangan,” sambung mantan Panglima ABRI ini.

Dia juga mengatakan bahwa Indonesia juga bekerja sama dengan Australia, Rusia, India, China, dan negara lain yang tergabung di Asean untuk menghadapi terorisme. Hal ini dilakukan karena terorisme merupakan musuh dunia.
“Terorisme itu tidak mengenal batas wilayah, tidak patuh pada regulasi-regulasi di negara manapun, punya aturan sendiri. Maka tidak pernah ada satu negara secara mandiri melawan terorisme, nggak bisa, perlu kerja sama. Jika ada satu negara mau membantu, ingin bersama sama, jangan kemudian kita curiga, jangan kemudian kita kaitkan dengan masalah yang lain” ungkapnya.

Dukungan pengaktifan Koopsusgab juga datang dari BNPT. Komjen Suhardi Alius selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyambut baik pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk membantu Polri memberantas terorisme. Menurutnya, BNPT mendukung segala upaya untuk menanggulasi aksi terorisme di Indonesia.

“Jadi ini harus kita dukung dong, sangat luar biasa itu,” kata Suhardi di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/5).

Suhardi juga tidak merasa khawatir jika nanti tugas Koopsusgab dalam penanganan terorisme akan tumpang tindih dengan BNPT. Masalah teknis pelaksanaan tugas, kata dia, bisa dibicarakan bersama lembaga-lembaga terkait.

BNPT sendiri bisa ikut ambil bagian dalam menjalankan tugas pencegahan tindak pidana terorisme. Apalagi, sumber daya yang ada di BNPT cukup mumpuni karena berasal dari berbagai lembaga.

“Jadi artinya apa kita sudah beperan semua dalam pencegahan saya bergantung kepada mereka, perannya sudah ada, dengan kemampuan teritorialnya, itu kita manfaatkan sebaik-baiknya,” tandas Suhardi.

Wakapolri Komjen Syafruddin juga ikut serta mendukung pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI untuk membantu menanggulangi terorisme. Syafruddin menyebut selama ini TNI telah dilibatkan membantu memerangi teroris.

Bantuan itu sudah sesuai permintaan dari Polri. “Enggak ada masalah. TNI sudah terlibat. Sudah ada UU-nya,” kata Syafruddin di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17 Mei 2018).

Kewenangan Koopsusgab dalam menanggulangi terorisme juga sudah bisa dipastikan tidak akan tumpang tindih dengan Polri. Karena, UU Polri dan TNI sudah membagi kewenangan serta tugas masing-masing intitusi.

“Tidak ada. Tidak ada. Udah ada aturannya, UU Polri, UU TNI,” tegasnya.
Disamping aturan UU, pembagian kewenangan dalam memberantas terorisme juga telah diatur dalam nota kesepahaman baik itu antara TNI dan Polri. “Sudah ada pembagian kewenangannya Di MOU antara TNI dan Polri,” jelas dia.

Bukan hanya penindakan, kata Syafruddin, TNI juga nantinya bisa turut aktif melakukan deteksi dini aksi teror.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here