Dugaan Pelanggaran Kampanye PSI Terus Diusut Polri

0
55

Jakarta, namalonews.com- Komjen Ari Dono Sukmanto selaku Kepala Badan Reserse Kriminal Polri memastikan pihaknya saat ini tengah menyelidiki laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan dugaan kampanye di luar jadwal oleh pengurus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.
“Pasti, penyelidikan,” tandas Ari Dono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 18 Mei 2018 kemarin.
Jenderal bintang tiga ini juga merasa sangat optimistis bahwa pihaknya bersama Setra Gakkumdu bisa menyelesaikan laporan Bawaslu tentang PSI sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni 14 hari. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Insyaallah ya,” ucap Ari.
Sebelumnya, telah diketahui bahwa Bawaslu melaporkan dua orang pengurus PSI ke Bareskrim Polri. Hal ini adalah tindak lanjut temuan Bawaslu serta pembahasan di sentra gakkumdu atau penegakkan hukum terpadu terkait tentang dugaan kampanye di luar jadwal.
Ketua Bawaslu Abhan, dalam konferensi pers, di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 17 Mei 2018 menyampaikan bahwa dari temuan tersebut, pihaknya sebutkan ada dua terlapor yang diduga, yakni Sekjen Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna selaku wakil sekjen.
Munculnya dugaan iklan tersebut dikarenakan partai yang dipimpin oleh Grace Natalie itu sudah muncul di beberapa media cetak nasional serta daerah sejak 23 April 2018. Iklan tersebut isinya menampilkan identitas partai seperti lambang partai juga nomor urut peserta pemilu.
Disamping itu, ditampilkan di dalamnya ada foto Jokowi, dan juga hasil survei partai dengan judul “Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo” yang berisi nama dan foto calon cawapres juga calon menteri periode 2019-2024.
Pada 17 Mei 2018 Bareskrim Polri menerima laporan dari Laporan Bawaslu, kira- kira  pukul 09.30 WIB. Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM dan diperoleh Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/569/V/2018/BARESKRIM Tertanggal 17 Mei 2018.
Adapun isi Pasal 492 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang yang sengaja melakukan Kampanye Pemilu yang di lakukan luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Dengan adanya laporan dugaan iklan kampanye PSI selanjutnya dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Bareskrim memastikan akan menyelidiki laporan tersebut.
Laporan dugaan tindak pidana pemilu ini diteruskan setelah diproses sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Kalau Gakkumdu ya lewat Bawaslu dulu, nanti dimusyawarahkan di situ. Kalau kira-kira itu pelanggaran masuknya ke KPU, kalau bagian dari tindak pidana itu akan masuk diproses di Gakkumdu. Bukan di Bareskrim,” terang Ari.
PSI juga meminta kepada Bawaslu agar bisa bersikap adil terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan partai politik lainnya. PSI mengaku merasa telah dizalimi karena merasa hanya partainya yang diproses hukum.
“Ada lembaga Indonesia Election Watch laporkan dugaan pelanggaran kampanye 12 parpol, ini di media, ada dua parpol yang beriklan di TV dan menyampaikan citra diri, kita tak mendengar apakah mereka diproses, ada di media cetak juga tiga partai, sama sekali tak diproses,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni, di kantornya, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.
Terkait hal itu Bareskrim Polri menegaskan bahwa pihaknya masih akan mempelajari unsur pidana di dugaan iklan kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terlebih dahulu.
Hal ini diungkapkan oleh Kasubdit IV bagian Poldok Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Djuhandi. Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil sikap untuk meneruskan dugaan pelanggaran iklan kampanye oleh PSI ke Bareskrim Polri.
Karena baru menerima laporan mengenai hal tersebut, Djuhandi juga belum mau berkomentar lebih jauh terkait kasus ini. Ia pun meminta kepada awak media untuk memberi waktu Bareskrim guna mempelajari kasus dugaan pelanggaran iklan kampanye tersebut.
“Belum tahu, kan baru dilaporin. Makanya dipelajari dulu,'” ucap dia.
Di sisi lain, pengamat sosial politik Teddy Gusnaidi menanggapi langkah Bawaslu yang melaporkan PSI ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran di luar waktu kampanye partai.
Langkah yang diambil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan melaporkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri dinilai sebagai sebuah langkah yang kurang tepat. Sebab, sampai saat ini belum ada calon presiden resmi maupun calon anggota legislatif.
Hal itu diungkapkan pengamat sosial politik Teddy Gusnaidi menanggapi langkah Bawaslu yang melaporkan PSI ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran di luar waktu kampanye partai.
Teddy mengatakan, berdasarkan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye yang dilarang di luar masa kampanye adalah kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon presiden dan calon wakil presiden resmi. Kedua, kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon resmi anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.
“Ketika belum ada calon, maka tidak masuk dalam kategori larangan. Bawaslu tidak punya dasar hukum melarang partai politik atau siapapun ketika belum ada calon resmi,” katanya saat dihubungi, Jumat (18/5/2018).
Selain itu kata dia, kampanye yang dilarang dilakukan di luar masa kampanye jika materi kampanyenya meliputi visi misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, visi misi dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
Polisi memang memiliki kewenangan untuk menindak pidana pemilu atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kewenangan itu tertuang dalam pasal 1 poin ke 28.
“Sentra Penegakan Hukum yang selanjutjnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri,” demikian isi poin ke 28 pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.
“Sekali lagi, capres, cawapres, maupun calegnya belum ada, belum terdaftar secara resmi. Sekalipun sudah ada calonnya, UU 7 Tahun 2017 tidak melarang partai mengampanyekan visi misi. Yang dilarang hanya para calegnya, ” kata dia.
Teddy mengatakan, bahwa Bawaslu harus bergerak secara adil dan profesional. Jika Bawaslu hanya mempidanakan PSI karena iklan di media cetak, maka sejumlah partai lain juga seharusnya diperlakukan serupa.
“Kalau ada partai muncul iklannya di televisi setiap hari, di koran, di media online, tidak ada larangannya? Bahkan media boleh memilih untuk menerima iklan, mereka tidak terikat harus adil. Dengan Bawaslu bersikap seperti ini, maka partai politik peserta pemilu lainnya akan menjadi korban selanjutnya. Menjadi korban atas ketidakpahaman Bawaslu,” katanya.
Menurutnya, PSI dan juga partai lain bisa saja melaporkan balik Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Partai juga bisa untuk memperkarakan Bawaslu baik secara lembaga maupun perorangan ke polisi.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here