Pasca Heboh #SBY Jelaskan, Mungkinkah SBY Masih Dukung Jokowi

0
219

Jakarta, namalonews.com- Setelah tagar #SBY Jelaskan muncul beberapa waktu lalau, Partai Demokrat sekarang ini kembali menjajaki koalisi dengan partai Gerindra. Padahal sebelumnya partai yang berada di bawah pimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sempat mesra dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan saat ditemui di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018) kemarin menyatakan,”Sekarang mulai lagi dengan Gerindra ngobrol dan itu normal, dengan partai-partai lain juga kita ngobrol.”
Hinca juga menyebut bahwa partainya memiliki ‘paket komplet’ yakni dipimpin oleh Presiden ke-6 RI SBY yang memimpin RI selama 10 tahun. Kemudian juga punya 10,1% suara di Pemilu 2014, dan punya kader muda potensial yakni Agus Harimurti Yudhoyono. oleh karena itu Demokrat juga menjalin komunikasi dengan PAN, PKS, dan PKB.
“Kalau ditanya mungkin nggak itu membentuk poros ketiga, sangat bergantung nanti 27 Juni setelah pilkada. Ada nggak korelasi langsung pilkada dengan pilpres? Ada,” lanjut Hinca.
Hinca menyebutkan baik buruknya penjajakan koalisi antara Demokrat juga poros partai pendukung Jokowi tergantung dari komunikasi politik ke depan.
“Apakah akan memengaruhi hubungan baik ini kita lihat ke depan. Komunikasi untuk membuat koalisi ke depan ini sangat cair dan dinamis sekali bisa ke mana saja,” tegasnya.
Soal kritikan yang dilontarkan kepada pemerintahan SBY, Hinca mengingatkan Jokowi tidak boleh marah jika nantinya Demokrat melayangkan kritikan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“Oleh karena itu, jangan marah juga Jokowi kalo kami kritik apalagi kami berada di luar pemerintahan,” ujar Hinca.
Pernyataan yang dilontarkan Hinca ini seakan memberi sinyal Partai Demokrat berjarak dengan PDIP. Namun Waketum PD Syarief Hasan berharap tagar #SBYJelaskan tak mengganggu hubungan partainya dengan PDIP.
“Ya kita harapkan tidak begitu,” ujar Syarif.
“Ya kita harapkan tidak begitu,” kata Syarif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018). Jawaban Syarif itu menanggapi pertanyaan potensi terganggunya rencana koalisi PDIP-PD di Pilpres 2019.
Seperti yang diketahui beberapa waktu lalu bahwa munculnya tagar ##SBYJelaskan berawal dari pernyataan Jokowi tentang subsidi BBM dan harga BBM di Papua yang kini sudah satu harga. SBY lalu mencuit untuk menanggapi pernyataan itu.
Ketua DPP Hendrawan Supratikno kemusian berharap agar hal ini tak mengganggu hubungan PD dan PDIP. Hendrawan juga menilai bahwa SBY adalah sosok yang negarawan.
“Komunikasi politik itu kan terus-menerus harus dikembangkan. Politisi yang tidak mengembangkan komunikasi politik itu politisi kesepian. Terus, (penjajakan) terus berjalan,” ujar Hendrawan.
Sampai dengan saat ini Partai Demokrat memang belum menentukan akan berkoalisi dengan siapa. Partai Demokrat juga belum mendeklarasikan capres ataupun cawapres untuk nanti diusung di 2019.
Sementara itu dari pihak PDIP sudah mendeklarasikan bahwa Jokowi akan kembali jadi capres. Jokowi juga sudah memperoleh dukungan 4 partai lainnya selain PDIP.
Meskipun Jokowi sudah kantongi dukungan sebanyak 5 partai di parlemen, akan tetapi PDIP tak mau serta merta menutup komunikasi dengan PDIP. namun, setelah ramai #SBYJelaskan apakah SBY masih mungkin mendukung Jokowi?
Sampai berita ini dimuat, Demokrat sebut kritik Jokowi yang pernah dilontarkan kepada SBY itu tidak mempengaruhi koalisi pada pilpres 2019.
Syarief hasan selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat berharap agar adanya kritikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap kepemerintahan Presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam hal perencanaan koalisi Pilpres 2019. Karena, kata dia, setiap kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Kita sendiri harus memahami nahwa setiap presiden itu mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah akan lebih bagus kalau saling melengkapi. Itu yang paling penting.
Syarief juga menuturkan bahwa berhasilnya sebuah pemerintahan itu hanya dapat diukur dari tingkat kemiskinan, kesejahteraan, hingga pemasukan per kapita masyarakat.
Menurutnya, tolok ukur itu sudah berhasil dicapai oleh presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kemiskinan itu turun dari 17 persen koma sekian turun menjadi 10 koma sekian. Nah pengangguran juga demikian, turun menjadi 10. Kemudian income per kapita rakyat Indonesia naik. Naik 380 persen. Nah ini bukti bahwa kebijakan yang dulu itu betul bahwa kebijakan itu akan disempurnakan lagi silakan, itu memang harusnya demikian,” ucapnya.
Menurut Syarif, SBY dan Jokowi tentu memiliki kebijakan yang berbeda ketika menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, tak perlu saling menuding atau membandingkan.
Soal tweet #SBYJelaskan yang menjadi viral, Syarif mengatakan SBY tak ingin memperkeruh suasana bangsa yang saat ini tengah berduka dan bersiaga lantaran rentetan aksis terorisme. Menurut Syarif, langkah itu tepat itu dilakukan SBY.
“Jadi tweet-nya Pak SBY itu adalah ingin mengingatkan kita semua bahwa yamg menjadi prioritas kita saat ini adalah pemberantasan terorisme. Yang lain itu kan untuk sementara bisa ditunda, iya kan,” sebut dia.
Dari sisi PDIP juga turut membicarakan soal koalisi dengan Partai Demokrat usai viralnya #SBY Jelaskan. PDI Perjuangan bicara soal peluang mereka berkoalisi dengan Partai Demokrat setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersinggung atas pernyataan Presiden Joko Widodo soal harga BBM di masa lampau. Apa kata PDIP?
“Pak SBY itu negarawan, SBY tokoh yang sangat kita hormati. Kami berharap tidak perlu emosional dalam menanggapi persoalan ini. Apalagi, kita semua tahu syarat politisi katanya harus memiliki kelenturan emosional,” kata Hendrawan.
Hendrawan merasa yakin bahwa ketegangan ini tak akan bisa merusak rencana koalisi PDIP dan PD.
Namun kedengarannya Partai Demokrat masih bersikukuh ingin membentuk poros ketiga. Walaupun begitu mereka mengaku kembali membuka komunikasi dengan Gerindra.
Meski aktif menjajaki komunikasi dengan banyak parpol, termasuk kemungkinan membentuk poros ketiga, Hinca menyebut sikap Demokrat akan ditentukan seusai Pilkada 2018. Apa alasannya?
“Kalau ditanya mungkin nggak itu membentuk poros ketiga, sangat bergantung nanti 27 Juni setelah pilkada. Ada nggak korelasi langsung pilkada dengan pilpres? Ada. Karena 74 persen pemilih pilkada kali ini adalah pemilih pilpres dan 17 gubernur setengah dari republik ini,” ujar dia.
Menjelang Pilpres 2019, Demokrat memang belum bersikap secara tegas. Meski demikian, Hinca menyebut akan banyak keuntungan yang diterima partai lain andai berkoalisi dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Pro kontra bermunculan menanggapi #SBYJelaskan. Ada yang membela SBY, ada juga yang melindungi Jokowi. Partai Demokrat, sebagai bagian tak terpisahkan dari SBY, memberikan pembelaan.
“Apa yang dikeluarkan kebijakan Pak SBY teduh dan tentunya harus kita berikan acungan jempol bersama. Memang harusnya yang diambil adalah seperti itu,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Pembelaan juga datang dari PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut SBY hanya tidak ingin ada kegaduhan yang tak berarti.
Pembelaan untuk Jokowi juga hadir dari partai-partai pendukungnya. PPP salah satu yang mencoba meluruskan dan meredakan ketegangan antara SBY dan Jokowi.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here