Bersiap-siap! Hadapi Krisis Ekonomi Melebihi 1997-1998?

0
872

Jakarta, namalonews.com- Kini kondisi ekonomi semakin sulit, antara lain ditandai oleh  pelemahan nilai tukar rupiah yang  menyentuh angka 14.176 per dollar Amerika Serikat (AS).  Laju kurs rupiah masih terus melemah terhadap dollar AS. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar mata uang Garuda di awal pekan ini, (21/5), berada di posisi Rp 14.176 per dolar AS.

Angka itu semakin merosot dibandingkan posisi akhir pekan lalu, (18/5), sebesar Rp 14.107 per dollar AS. Sebelumnya,  pada Kamis lalu, (17/5), kurs rupiah masih di level Rp 14.074 per dollar AS.  Dengan situasi seperti itu, Indonesia diperkirakan cepat atau lambat akan dilanda  krisis keuangan seperti tahun 1997-1998, yang berubah menjadi krisis ekonomi dan berujung pada krisis politik hingga terjadi pergantian rezim yang berkuasa.

“Pada tahun 1997 itu krisis dimulai dari Thailand.  Akan tetapi,   kita merasa masih bagus (ekonominya), dan Bank Dunia juga mengatakan pada waktu laporan Juni 1997  bahwa ekonomi Indonesia masih bagus. Siapa yang mengira Agustus-Desember makin parah,” kenang  mantan Wakil Presiden, Boediono,di Gedung BI, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menurut Boediono, seharusnya Indonesia bisa lebih siap menghadapi krisis kala itu. Nyatanya Indonesia tidak siap  karena krisis terjadi lebih parah dari yang dibayangkan sebelumnya. Krisis yang terjadi kala itu benar-benar di luar batas yang diperkirakan pemerintah, tambah Boediono.

Memang, kurs rupiah fluktuatif. Kadang menguat, kadang melemah terhadap dollar. Pernah rupiah selemah-lemahnya berhadapan dengan dollar (Rp 16.800 per 1 USD) , yaitu ketika Soeharto masih menjadi Presiden tahun 1998 dan kemudian lengser karena tak bisa menangani krisis ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari anjloknya rupiah.

Melemahnya rupiah berdampak pada aliran modal asing yang keluar semakin tinggi. Pun pula daya saing produk Indonesia baik domestik maupun ekspor  melemah. Lantaran, beberapa sektor industri bergantung oleh impor bahan baku dan barang modal.

“Kalau dollarnya mahal, biaya produksi pasti naik. Ujungnya, harga barang jadi lebih mahal. Sementara itu,  konsumsi domestiknya masih stagnan, maka pengaruh ke profit ke pengusaha juga dapat semakin rendah,” jelas Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti  INDEF.

Risiko berikutnya, menurut Bhima,   beban pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri pemerintah maupun korporasi makin besar. Risiko gagal bayar apalagi utang swasta yang belum dilindung nilai akan naik.

Di samping melemahnya rupiah, utang Indonesia yang kian membengkak juga bisa memberi  andil terjadinya krisis ekonomi. Utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia. Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan  dengan bunganya.

Utang pemerintah selama tiga tahun lebih pemerintahan Jokowi naik sekitar Rp1200 triliun, jauh melebihi kenaikan pendapatan pajak yang stagnan sebagai ukuran kemampuan bayar utang. Pemerintah selalu berdalih bahwa utang negara yang kini berjumlah Rp 4000 triliun atau sekitar 29,5% dari PDB adalah masih jauh di bawah ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang batas maksimalnya 60% PDB.

Utang pemerintahan Presiden Jokowi tersebut memang mencemaskan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target,  perdagangan  lesu, pihak swasta pun mulai merasakan kesulitan membayar utangnya.

Ingat, krisis ekonomi dahsyat 1997-1998 bermula dari ketakutan pasar bahwa swasta Indonesia akan kesulitan membayar utang utangnya terlebih utang dalam valas.

Ketakutan ini mengawali melemahnya kurs rupiah. Padahal, saat itu (1997) kondisi keuangan negara amat bagus, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan yang surplus dan cadangan devisa yang memadai. Bahkan, saat itu  pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Tetapi,  masalah yang dihadapi  kreditur berbeda yaitu kemampuan kreditur membayar utangnya.  Dari isu pokok inilah krisis yang bersumber dari utang itu seperti tiba tiba saja terjadi dan Indonesia benar benar kalang kabut.

Karena itu,  pemerintah, sebaiknya tidak menganggap enteng persoalan utang ini. Cepat atau lambat pasar akan menyadari bahwa pemerintah akan memasuki masa-masa sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, dan itulah awal dimulainya krisis.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here