Jawaban Novanto Ketika Ditanya Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

0
195

Jakarta, namalonews.com- Nama Puan Maharani dan Pramono Anung lagi lagi dibawa pada persidangan pemeriksaan saksi kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Mantan Direktur PT. Quadron Solution Anang Sugiono.

Jaksa Penuntut Umum akan terus mendalami aliran dana yang diduga hasil korupsi proyek pengadaan KTP-el, pada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Usaha yang dilakukan yaitu dengan cara menanyakan kepada terpidana kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el, Setya Novanto. Novanto telah diperiksa menjadi saksi yang mengenai terdakwa Anang Sugiana Sudiharjo. Jaksa juga bertanya tentang dugaan adanya aliran dana uang haram e-KTP untuk kedua politikus PDIP itu pada mantan Ketua DPR Setyo Novanto.

Tapi, Setya Novanto tidak memberikan penjelasan yang detail ketika jaksa penuntut umum KPK menanyakan mengenai dugaan aliran dana yang ada kaitannya dengan proyek e-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung.

Jaksa juga bertanya pada Novanto ketika mantan Ketua DPR itu bersaksi dalam persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana.

Tapi saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (21/5/2018), Novanto mengaku lupa ketika dikonfirmasi JPU pada KPK tentang adanya aliran dana itu.

Saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin Novanto menjawab “Saya lupa. nanti tanya saudara Made Oka.

Jawaban terpidana korupsi proyek e-KTP itu dirasa aneh. Karena Novanto merupakan pihak yang menjelaskan dugaan adanya aliran dana korupsi e-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung.

Novanto menjelaskan hal itu ketika masih menjalani persidangan sebagai terdakwa korupri e-KTP. Pada persidangan 22 Maret 2018, Novanto mengatakan jika Made Oka Masagung bersama Andi Agustinus sempat berkunjung di kediamannya pada tahun 2012.

Ketika itu, menurut Novanto, Made Oka pernah bercerita ada penyerahan uang kepada Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri Puan Maharani sebagai Ketua Fraksi PDIP pada waktu itu dan juga Pramono Anun. Kedua politikus PDIP itu disebut menerima masing-masing sebesar 500 ribu dollar AS dari dana proyek KTP-el.

Selanjutnya, JPU pada KPK menanyakan keterangan pemberian uang dari Made Oka kepada Pramono dan Puan. Novanto lagi lagi mengaku lupa dalam persidangan. JPU pada KPK juga pernah bertanya apakah pernah mengonfirmasi pemberian Oka kepada Pramono atau Puan.

Novanto, juga mengaku pernah mengonfirmasi penerimaan uang tersebut di Hotel Aila. Akan tetapi, Puan—yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan—telah membantah keterangan Novanto itu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga telah membantah tudingan Novanto.

Saat persidangan Anang Sugiana hari ini, jaksa KPK bahkan mengulangi pertanyaan kepada Novanto mengenai informasi pemberian uang dari Made Oka kepada Pramono dan Puan. Namun, tetap saja dirinya mengaku lupa.

Jaksa pun menanyakan apakah Novanto pernah mengonfirmasi pemberian uang itu pada Pramono maupun Puan. Dia menyebutkan hanya pernah mengonfirmasi penerimaan uang tersebut saat mereka berdua bertemu di Hotel Aila, Jakarta.

Sebelumnya, Setnov juga ungkap uang proyek e-KTP juga mengalir pada Puan Maharani. Setya Novanto selalu menyerukan nama-nama yang juga memperoleh aliran dana uang proyek e-KTP. Setnov juga pernah berkata jika uang proyek e-KTP itu juga sudah sampai ke Puan Maharani dan Pramono Anung, yang mana mereka disebutkan menerima USD 500 ribu.

Uang itu diberikan kepada Puan dan Pramono lewat orang kepercayaannya, Made Oka Masagung. Saat itu Ketua majelis hakim Yanto meminta Setya Novanto mengulangi pernyataannya untuk menyebutkan lagi penerima aliran dana itu.

Setya Novanto mengatakan pada mulanya hanya mendengar nama Puan yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP. Akan tetapi nama Jafar Hafsah sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat saat itu juga sempat disebut ikut serta menerima uang.

Dalam kasus tersebut, Novanto dinyatakan telah melakukan intervensi pada proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek e-KTP. Diduda Setnov telah menerima uang melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, serta Made Oka Masagung sebesar USD 7,3 juta

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga turut bicara tentang dua menterinya, Puan Maharani dan Pramono Anung, yang disebut-sebut juga turut serta uang hasil korupsi proyek e-KTP. Jokowi menjelaskan jika Indonesia adalah negara hukum. Apabila memang terdapat bukti kuat, maka akan diserahkan ke proses hukum.

Apabila kedua menterinya itu memang benar benar terlibat dalam pusaran korupsi itu, Jokowi meminta mereka juga ikut bertanggung jawab

Walaupun begitu, Jokowi mengingatkan lagi jika proses hukum mengenai dua menterinya itu apabila memang penegak hukum menjumpai adanya fakta dan bukti yang kuat dengan praktik korupsi itu.

Setya Novanto , tersangka korupsi proyek e-KTP mengatakan, ada uang hasil korupsi yang mengalir pada dua politisi PDI Perjuangan, diantaranya Puan Maharani dan juga Pramono Anung.

Nama mereka berdua ternyata tidak ada di dalam daftar penerima aliran dana korupsi e-KTP yang disusun jaksa KPK. Mereka juga belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Pramono sendiri membantah tuduhan tersebut. Ketika proyek e-KTP bergulir, ia memang menjabat Wakil Ketua DPR. Tapi jabatannya itu tidak ada kaitannya dengan Komisi II yang membahas proyek e-KTP.

KPK akan menyelidiki dugaan keterlibatan dua orang tersebut dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

KPK juga akan mengusut keterangan yang diberikan Setya Novanto pada persidangan perkara e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief juga menyatakan bahwa keterangan dari Setnov termasuk fakta yang baru terungkap pada persidangan. Oleh sebab itu, fakta yang didapatkan bisa menjadi bahan baru KPK di dalam menelusuri korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

Dugaan terlibatnya Puan dan Pramono akan diusut bersamaan dengan penggunaan uang korupsi e-KTP sebesar Rp 5 miliar untuk Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada saat Juni 2012 silam.

Penyidikan juga akan terus dilakukan. Namun dijelaskan jika keterangan Novanto selama persidangan terdapat kejanggalan. Sebab, meski Novanto mengatakan keterlibatan banyak nama, dirinya tidak pernah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Sementara itu, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddinjuga mengungkapkan, pihaknya belum akan menelusuri dugaan aliran dana ke Puan dan Pramono. PPATK terus menunggu permintaan KPK sebelum dugaan tersebut ditelusuri.

Puan sendiri menyangkal dirinya menerima uang, walau dirinya mengakui kenal dengan Made Oka Masagung. Selain itu, Puan juga mengaku tak pernah membahas proyek e-KTP dengan Oka.

Pramono Anung juga sudah menyangkal menerima aliran uang proyek dan siap menjalani pemeriksaan serta mengkonfrontasi hal tersebut.

Pramono mengungkapkan, selama menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dia hanya mengkoordinasikan pekerjaan Komisi IV sampai VII.

Lalu mengenai proyek e-KTP yang termasuk wewenang Komisi II, sama sekali tidak pernah ditanganinya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here