Gerindra Kritik Kinerja Sektor Ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK

0
190

Jakarta, namalonews.com- Sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, praktis Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata sudah memimpin Republik Indonesia lebih dari tiga tahun. Saat ini usia pemerintahan Jokowi-JK genap tiga setengah tahun dari lima tahun masa bakti Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 sampai dengan tahun 2019.

Dalam pemerintahannya banyak responden yang menilai kinerja Joko Widodo dan juga Jusuf Kalla. Saat itu responden yaitu warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu atau sudah berumur 17 tahun ke atas yang dipilih secara acak.

Walaupun usia pemerintahannya ini belum genap lima tahun, terdapat banyak hal yang sudah terjadi, baik dalam perekonomian nasional atau dalam hal lingkungan global. Dari berbagai macam banyaknya faktor eksternal, pelemahan harga komoditas dunia juga menjadi salah satu faktor yang begitu berpengaruh pada kinerja ekonomi nasional di Indonesia.

Ferry Juliantono  selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menganggap jika pencapaian 3,5 tahun kinerja dari Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada bidang ekonomi tersebut masih belum maksimal.

Untuk yang pertama, Ferry Juliantono mengkritik wacana swasembada pangan yang telah dikesampingkan melalui impor beras dalam jumlah yang besar dengan tanpa menggunakan mekanisme yang jelas.

Dalam diskusi rilis “Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita?” Ferry mengatakan “Impor beras ke Indonesia, biasanya didahului mekanisme mobilisasi pengadaan gabah dalam negeri terlebih dahulu. Saya melihat pemerintah tidak melakukan itu, di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, pada hari Selasa (22/5/2018) kemarin.

Menurut Ferry Juliantono, mekanisme yang seperti itu menjadikan negara tidak gegabah dalam melakukan impor beras. Ferry pun juga menilai jika tak adanya koordinasi dengan semua dinas pertanian di Indonesia berkaitan dengan kondisi beras yang ada di Indonesia.

Di sisi yang lain, Ferry Juliantono juga menyesalkan mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Susi Pudjiastuti. Dirinya juga mencontohkan, bahwa kebijakan larangan cantrang tersebut dinilainya bisa menjatuhkan kinerja dari para nelayan.

Ferry Juliantono juga mengungkapkan jika Cantrang itu dianggap sama dengan troll. Sedangkan troll itu pada saat zaman Soeharto memang salah sebab dia bisa menarik dan juga merusak habitat. Apabila cantrang tidak ditarik.  Bagaimana para nelayan menangkap ikan, sedangkan peralatannya dinilai masih tidak lengkap.

Ferry punjuga menyoroti mengenai kebijakan tenaga kerja asing yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Menurut dirinya, kebijakan yang seperti ini cenderung bisa membahayakan dan juga bisa menimbulkan potensi kecemburuan sosial antara pekerja dalam negeri dan juga parapekerja luar negeri.

Dirinya menambahkan bahwa mereka mengambil pekerjaan yang seharusnya bisa diambil oleh pekerja Indonesia. Padahal disebutkannya jika janjinya ( Jokowi-JK) itu menciptakan 10 juta lapangan kerja. Akan tetapi justru malah memberikan kesempatan untuk negara lain.

Dan yang selanjutnya, Ferry pun juga menyesalkan mengenai  melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang saat ini telah menembus angka Rp 14.200. Ia pun juga khawatir jika situasi itu akan semakin mengguncang perekonomian dalam negeri dan juga bisa menyusahkan masyarakat. “Kalau lihat dari sisi ekonomi saya ingin menyampaikan hancur. Saya enggak tahu ke depan efeknya akan seberapa besar,” ujar Ferry Juliantono.

Akan tetapi, disisi lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo justru memuji berbagai capaian yang telah diraih oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 3,5 tahun ini.

Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi hasil survei Indo Barometer yang telah menyatakan 65,1 persen responden juga mengaku puas atas kinerja Jokowi-JK.

Bambang Soesatyo  selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  mengungkapkan”Menurut saya hampir seluruh lembaga survei, semua merilis tingkat kepuasan publik itu berada di atas 60-70 persen.

Dalam diskusi rilis Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita dirinya juga mengatakan bahwa di bidang politik selalu menempatkan posisi atas, walaupun di dalam ekonomi survei telah menempatkan tingkat kepuasannya masih minim.

Bambang pun juga menilai, dalam bidang politik dan dalam  bidang ideologi, stabilitas pemerintahan bisa terjaga dengan baik. Karena, pemerintah memperoleh dukungan kuat di parlemen di dalam memuluskan kinerja pemerintahan.

Bambang juga mengatakan jika hal ini berbeda dengan masa-masa awal yang kala itu sempat terbelah karena luka Pilpres 2014, waktu itu ada Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

Tak hanya itu saja, keberadaan Undang-undang mengenai Pemilu juga bisa memperkuat pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga sudah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) guna menghindari berbagai macam ancaman terhadap Pancasila. Dia juga mengatakan jika pada  bidang ideologi, antisipasi atas ancaman ideologi Pancasila telah direspon oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan keberadaan BPIP.

Dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah juga sudah merangkul berbagai umat beragama di dalam mempersempit celah konflik karena faktor permainan isu suku, agama, ras dan juga antargolongan.

Bambang pun juga mengingatkan supaya pemerintah juga selalu memberikan perhatian khusus pada permainan politik identitas.  Sebab dirinya merasa khawatirjika  politik identitas akan menimbulkan potensi konflik jelang Pilkada 2018 dan juga Pemilu  pada tahun 2019 yang akan datang.

Politisi Golkar itu bahkan juga mengapresiasi pencapaian yang dinilai positif pada bidang ekonomi. Menurut dirinya, selama 3,5 tahun masa pemerintahan Jokowi-JK berjalan ini, agenda pembangunan nasional juga sudah menunjukkan perbaikan. Seperti halnya pembangunan infrastruktur, kemiskinan yang menurun, pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, dan juga angka pengangguran yang menurun.

Pemerintah pun juga sudah mempunyai program yang baik di dalam menuntaskan kesenjangan. Diantaranya seperti bantuan pangan non tunai, sertifikat lahan gratis, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan masih banyak lagi program yang lainnya.

Dirinya juga mengatakan, meskipun ekonomi global juga belum pulih dari krisis, akan tetapi pertumbuhan ekonomi nasional bisa tumbuh dengan stabil. Dalam bidang hukum, Bambang  juga mengapresiasi agenda pemberantasan korupsi Jokowi-JK. Akan tetapi dirinya juga mengingatkan jika kejahatan korupsi yang masih tinggi tersebut juga harus menjadi perhatian bersama.

Bambang pun juga ingin agar indeks persepsi korupsi Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi.dan yang harius digaris bawahi, jika Presiden Jokowi sudah bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam berbagai penanganan kasus korupsi. Dan itu juga termasuk salah satu dari kelebihan Presiden Jokowi.

Bambang pun juga turut serta dalam mengingatkan supaya pemerintah bisa memperkuat upaya di dalam menuntaskan kesenjangan sosial. Karena dirinya melihat kesenjangan sosial yang cukup berkepanjangan akan menghasilkan dampak yang dinilai buruk bagi negara Indonesia.

Dirinya juga mengatakan bahwa masalah ini yang juga dapat mengganggu masalah keamanan. Ini semua harus diwaspadai pemerintahan Jokowi-JK hingga sampai kepengurusan akhirnya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here