Jokowi Setujui Kenaikan THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun 2018

0
380

Jakarta, namalonews.com- Pada hari Rabu siang, 23 Mei 2018, Presiden Republik  Indonesia, Joko Widodo, akhirnya menyetuji dan meneken Peraturan Pemerintah  (PP) tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah THR yang akan diperoleh para abdi negara juga lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya.

“Siang hari ini, saya ingin menyampaikan kepada para pensiunan para penerima tunjangan, seluruh PNS, seluruh prajurit TNI, dan anggota Polisi yang sedang bertugas di seluruh pelosok tanah air, bahwasannya pada hari ini saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah yang berfungsi untuk menetapkan pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, anggota TNI, dan anggota Polisi”, jelas Presiden Jokowi di Istana Negara

Jokowi menyatakan bahwa pada tahun 2018 ini menjadi tahun yang istimewa bagi para PNS, karena pensiunan PNS juga mendapatkan THR pada tahun ini. Dengan kebijakan yang telah disetujui dan disahkan oleh Presiden Jokowi, dipastikan bahwa anggaran dana untuk THR dan gaji ke-13 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Beliau juga menyampaikan bahwa THR tahun ini juga diberikan kepada pensiunan. Beliau berharap dengan pemberian THR dan gaji ke-13 akan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi para pensiunan PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap dengan adanya kebijakan baru ini, kinerja ASN akan meningkat, serta kualitas layanan publik dapat menjadi lebih baik lagi.

THR yang akan didapatkan oleh PNS tahun ini juga akan meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, THR bagi PNS hanya sebesar gaji pokok saja, sedangkan untuk tahun 2018, terdapat peningkatan besaran THR yang akan diperoleh PNS.

Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, mengatakan bahwa komponen tambahan THR sudah diusulkan kepada Kementrian Keuangan. Usulan komponen tambahan THR ini tertulis pada Peraturan Pemerintah yang telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo Rabu siang.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran dana yang disediakan pemerintah guna pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS, pensiunan, serta prajurit TNI dan anggota Polisi adalah sebesar Rp 35,76 triliun.

Disampaikan oleh Menteri Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Rabu 23 Mei 2018, bahwa jumlah anggaran dana untuk THR dan tunjangan ke-13 sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang APBN, yaitu Undang-Undang Nomor 15/2017 mengenai APBN tahun 2018.

“Ini meningkat karena hal tadi, pada tahun lalu pensiunan tidak mendapatkan THR, dan tahun ini THR-nya termasuk di dalamnya tunjangan kinerja”, jelas Sri Mulyani.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, perincian penganggaran dana ini adalah gaji pokok sebesar Rp 5,24 triliun, kemudian untuk tunjangan pada THR sebesar Rp 5,79 triliun. Sedangkan THR untuk pensiunan adalah sebesar Rp 6,85 triliun.

  1. Pencairan THR Bisa Dilakukan Pekan Depan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dapat dilakukan pekan depan. Penerima THR ini adalah  Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polisi, dan pensiunan PNS.

Beliau juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini, akan segera diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur soal proses pencairan THR serta gaji ke-13.

“Untuk pembayaran THR, akan kami keluarkan Peraturan Menteri Keuangan, kemudian dilakukan semua proses oleh satuan petugas,” jelas Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.

Yang melakukan pengajuan pembayaran adalah masing-masing satuan kerja di Kementrian atau lembaga maupun pemerintah daerah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Proses pengajuan ini sudah bisa dilakukan mulai awal pekan depan atau minggu terakhir di bulan Mei tahun ini.

“Permintaan pembayaran Tunjangan Hari Raya oleh seluruh satuan kerja kepada Kantor KPPN dapat dimulai pada akhir bulan Mei dan dilakukan karena terdapat lebih dari 25.000 (satuan kerja),” imbuh Sri Mulyani Indrawati.

  1. Pencairan THR Tidak Boleh Telat

Asman menjelaskan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan aturan pemberian THR dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dengan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah ini, dapat dijamin pembayaran THR tidak akan terlambat.

“Kebijakan THR sebentar lagi akan dikeluarkan Peraturan Pemerintahnya, kita tunggu saja hasilnya, yang penting pembayarannya tidak terlambat,” jelas Asman di kantornya, Jakarta.

Menteri PAN-RB ini juga menjelaskan bahwa THR bagi PNS dapat segera cair dalam dua minggu sebelum lebaran. Waktu pencairan ini sesuai dengan peraturan tahun sebelumnya.

“Kita harapkan pembayaran Tunjangan Hari Rayanya sesuai tahun lalu ya, dua minggu sebelum hari H (Lebaran)” kata Asman Abdur.

Perihal proses tentang THR ini, menurut Asman Abdur sudah dalam tahap akhir, sehingga tinggal diumumkan saja. Bila semuanya berjalan dengan lancar, maka pencairan Tunjangan Hari Raya dapat dilakukan pekan depan. Hal ini dikarenakan minggu depan sudah masuk minggu kedua sebelum lebaran.

“Prosesnya sudah berjalan ya, kan prosesnya itu mulai dari rancangan, kemudian harmonisasi. Kemarin terakhir sudah selesai harmonisasi. Proses ini berjalan terus, saya berharap dalam minggu depan, ini sudah keluar, insyaallah,” tuturnya.

Apabila telah diproses pada akhir bulan ini, maka pembayaran dapat dilakukan pada awal Juni, sekitar dua minggu sebelum lebaran. Dengan demikian, sleuruh abdi negara, PNS, TNI, Polri, serta pensiunan akan mendapatkan THR sebelum hari raya.

Sedangkan terkait dengan gaji ke-13, proses pengajuan permintaan pembayaran baru bisa dilakukan pada akhir bulan Juni, sehingga gaji ke-13 akan diterima pada bulan Juli.

  1. Setelah THR Cair, Gaji ke-13 Cair Bulan Juli

Belum habis rezeki yang diterima oleh para abdi negara, PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, dan pensiunan, bulan Juli, gaji ke-13 akan cair. Menurut Sri Mulyani, untuk gaji ke-13 akan dibayar sebesar gaji pokok mereka, yaitu tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Gaji ke-13 ini sesuai dengan kebijakan 10 tahun lalu dimana tunjangan ini ditujukan kepada ASN, TNI, POLRI, dan PNS dapat membantu anak-anak untuk kebutuhan sekolah.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia ini menjelaskan bahwa pencairan gaji ke-13 dilaksanakan pada bulan Juli, atau pada saat tahun ajaran baru sekolah. Untuk proses pencairan, pertama-tama dari satuan kerja Kementrian atau lembaga mengajukan permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada akhir Juni, sehingga gaji ke-13 dapat dicairkan pada awal Juli.

Tidak hanya itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menuturkan, bahwa  Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 ini juga berlaku bagi Pemerintah Daerah.

“Untuk Pemda, Pemprov, dan Pemkot, dapat menyelaraskan waktu pembayaran sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini akan ditanggung APBD setempat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang selama ini dilakukan untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13,” tutup Sri Mulyani dalam penyampaiannya di Istana Negara.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here