Ketua DPR: Akhirnya RUU Terorisme Ketok Palu Besok Jumat

0
1096

Jakarta, namalonews.com- Bambang Soesatyo Ketua DPR menyebutkan bahwa revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-Terorisme) sudah hampir rampung dan tinggal menuntaskan soal definisi. Dia berharap agar nantinya RUU Anti-Terorisme tersebut bisa disahkan atau ketok palu pada Jumat 25 Mei 2018.

‎”Besok dilanjutkan pembahasannya dengan pemerintah karena kami berharap soal definisi yang tinggal sedikit lagi bisa dituntaskan. Sehingga hari Jumat bisa kami ketok palu UU Anti-Terorisme,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet saat ditemui di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (22/5/2018).

Dirinya juga memastikan, bahwa pemerintah dan DPR sudah satu suara dalam merumuskan RUU tersebut. Namun, ada beberapa pasal yang perlu dirincikan agar tidak terjadi polemik saat disahkan.

‎”Kita sudah satu suara. Tinggal DPR rangkum. Tinggal ada dua, tiga kalimat redaksi yang kami akomodir soal ideologi dan ancaman keamanan negara ditambah tujuan motif politik. Itu tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan malam ini atau besok bisa kelar,” jelas Bamsoet.

Sebelumnya, dari pihak Polri juga menyampaikan sikap optimistis revisi Undang-Undang Anti-Terorisme yang cukup lama dibahas DPR segera rampung. Diperkirakan, pembahasan RUU Anti-Terorisme akan bisa selesai pada Mei 2018 ini.

“Insyaallah dalam pembukaan masa sidang 18 Mei segera diproses dan segera dituntaskan,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa 15 Mei 2018 lalu.

Bamsoet juga mengklaim, perdebatan yang ada dalam RUU Anti-Terorisme sudah selesai. Bahkan dirinya juga telah bertemu langsung dengan anggota Komisi III DPR, Abdul Kadir Karding dan Arsul Sani.

“Terkait dengan UU Terorisme (RUU Antiterorisme) satu-dua hari ini masih dalam pembahasan. Kita lihat dinamikanya. Tapi kita menargetkan DPR itu bahwa UU Antiterorisme itu bisa ketok palu hari Jumat,” ujar Bamsoet saat ditemui di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Lebih lanjut, Bamsoet juga menyebut bahwa saat ini, tidak ada lagi perdebatan-perdebatan terhadap frasa yang krusial.

RUU itu, terang Bamsoet, hanya tinggal menyamakan persepsi antara pemerintah dan DPR serta di antara fraksi-fraksi di DPR.

“Karena kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah tidak terjadi korban akibat terorisme, kita memiliki kewajiban mendorong DPR dan pemerintah untuk menuntaskan UU ini secepatnya,” jelas Bamsoet.

Diketahui, bahwa pembahasan RUU Terorisme dikebut pasca rentetan aksi teror Bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap tidak ada hambatan dalam rapat pembahasan dan penyelarasan yang digelar tim Pansus Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme, sehingga bisa segera mencapai kesepakatan.

Ketua DPR juga menyarankan untuk dilakukan voting bila nantinya rapat Pansus RUU terorisme berjalan dengan alot.

“Kami berharap (pembahasan dan penyelarasan) ini berjalan dengan lancar (sehingga mencapai) musyawarah mufakat, tapi kalau tidak, ada mekanisme yang disiapkan Undang-undang, yaitu voting,” ujar Bamsoet seperti saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

Oleh sebab itu, politisi Golkar tersebut juga telah mengimbau kepada seluruh anggota Pansus serta seluruh fraksi untuk tidak menghambat terjadinya kesepakatan dalam pembahasan dan penyelarasan itu.

Karena DPR, kata Bamsoet, ingin segera dapat mengesahkan RUU tersebut supaya tidak menjadi polemik berkelanjutan.

Polemik yang terkait dengan definisi terorisme kini telah selesai, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pengesahan.

“Maka, kami mengimbau kepada anggota pansus dan fraksi-fraksi yang ada, termasuk juga (fraksi) pemerintah, jangan ada lagi upaya-upaya untuk menghambat disahkannya Undang-Undang ini,” tegas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III itu selanjutnya juga menekankan, dirinya tak menginginkan parlemen kembali disalahkan karena dianggap ‘menghambat’ pengesahan RUU Terorisme.

Bamsoet juga menegaskan, pihaknya tidak ingin kembali disudutkan seperti beberapa waktu lalu setelah terjadinya serangkaian aksi teror di sejumlah wilayah di tanah air.

“Karena ujung-ujungnya nanti DPR lagi yang akan jadi kambing hitam kalau terjadi apa-apa,” kata Bamsoet.

Jika disahkan, Polri akan bisa melakukan pencegahan alsi teror, tidak hanya bisa menindak setelah aksi tersebut terjadi.

Ada payung hukum baru agar Polri bisa menangani aksi terorisme secara lebih luas.

Bambang mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembahasan dengan pemerintah. Ia menjelaskan pemerintah dan DPR sudah satu suara perihal perbedaan definisi terorisme.

Ada dua hingga tiga kalimat redaksi yang berkaitan dengan ideologi, ancaman keamanan negara dan tujuan motif politik. “Itu tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan malam ini atau besok bisa,” kata dia.

Ketua Panitia Khusus RUU Terorisme, yakni Muhammad Syafii menjelaskan, RUU ini sudah 99,9 persen rampung. Masalah yang tersisa hanya tinggal mengenai definisi terorisme yang akan dibahas besok.

Pengesahan RUU Terorisme terus didesak agar segera bisa diselesaikan semakin uat setelah rentetan peristiwa aksi teror yang terjadi. Mulai dari kericuhan antara narapidana teroris dan aparat di rumah tahanan cabang Salemba di Kompleks Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok; ledakan bom bunuh diri di tiga gereja dan kantor Kepolisian Resor Surabaya; bom bunuh diri di Sidoarjo; dan serangan di kantor kepolisian daerah Riau.

Keinginan Bamsoet untuk segera sahkan RUU Terorisme ini diiringi dengan suara sumbang. Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), misalnya, mereka menyatakan ketidaksetujuan. Namun, Bambang tak menghiraukannya.

“Itu urusan Komnas HAM, kami akan pegang pada apa yang sudah kita sepakati. Dan jika tidak setuju bisa uji materi di MK. Hari Jumat kita akan ketok palu dan jika ada beberapa hal yang masih ingin diprotes, silakan ke MK untuk uji publik,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2018).

Politikus partai Golkar ini meminta anggota Pansus RUU antiterorisme untuk mengambil mekanisme voting jika rapat nanti berjalan alot.

“Kami berharap ini berjalan dengan lancar musyawarah mufakat, tapi kalau tidak, ada mekanisme yang disiapkan undang-undang, yaitu voting,” ujarnya.

Ia juga melanjutkan, perbedaan pendapat soal definisi terorisme antara pemerintah dan DPR sudah tuntas. Pekerjaan yang mendesak kali ini tinggal menambah beberapa kalimat saja.

Bamsoet meminta pihak DPR maupun pemerintah tak ada yang mengulur-ulur RUU ini. “Karena ujung-ujungnya nanti DPR lagi yang akan jadi kambing hitam, kalau terjadi apa apa,” katanya.

Tim Pansus RUU antiterorisme DPR pada hari ini Rabu (23/5/2018) akan menggelar rapat bersama pemerintah untuk merumuskan draft final dari RUU tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga telah menjamin bahwa dengan dilakukan Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak akan membuat TNI menjadi super power.

Dengan adanya UU itu tidak akan katakanlah ekseksif tidak akan militer kemudian menjadi super power lagi tidak mungkin militer kembali lagi ke jaman era yang dulu menjadi zamannya junta militer rezim militer.

Wiranto juga telah mengatakan bahwa nantinya pelibatan militer hanya sebatas memperkuat operasi kepolisian agar dapat optimal dalam nenumpas aksi terorisme.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here