Anggota DPR Ternyata Paling Takut Dengan Dua Lembaga Ini

0
2880

Jakarta, namalonews.com- Bambang Soesatyo alias Bamsoet Ketua DPR RI menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan dua lembaga yang ditakuti oleh para pejabat negara, termasuk juga oleh anggota legislatif. Bukan tanpa alasan, sebab dua lembaga tersebut dikatakan Bamsoet mempunyai kinerja baik dalam pemberantasan korupsi.

“Saya lihat tadi ada Ketua PPATK (Kiagus Ahmad Badaruddin), ini juga orang kedua yang paling ditakuti di Indonesia setelah KPK. Jadi kalau di DPR itu hanya ada dua yang diingat, ditakuti oleh anggota DPR, satu pimpinan KPK kedua PPATK,” kata Bamsoet di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 23 Mei 2018 kemarin.

“Jadi kalau di DPR itu hanya ada dua yang diingat oleh anggota DPR, satu pimpinan KPK kedua PPATK,” kata Bamsoet.
Terlepas dari hal itu, Bambang Soesatyo juga meminta kepada KPK dan juga lembaga lain yang termasuk pula DPR untuk bersama- sama menaikkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang stagnan diangka 37. Bahkan, peringkat Indonesia kini sudah bisa mengalami penurunan dari posisi 90 menjadi 98 dari 180 negara.

“Dari data tersebut kita perlu bekerja dengan lebih keras untuk memperbaiki IPK kita,” ucap Politikus Partai Golkar itu.

Bamsoet juga meminta kepada KPK untuk tidak berhenti memberantas korupsi yang ada di Tanah Air. Terlebih, kata dia, undang-undang KPK mempunyai kewenangan yang lebih dalam menindak tindak pidana korupsi di antara lembaga penegak hukum yang lain.

Menurutnya, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK jauh lebih efektif dibandingan dengan apa yang sudah dilakukan oleh lembaga terkait lainnya. Termasuk dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan.

“Dengan tugas dan kewenangan yang begitu besar, kinerja KPK bisa lebih efektif dan efisien dalam penanganan kasus korupsi dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan yang juga menangani kasus korupsi,” jelas Bambang.

“Salah satunya fungsi penyidikan serta penuntutan dilakukan dalam satu atap serta kewenangan penyadapan dan rekaman pembicaraan tanpa izin pengadilan,” jelas dia.

Bamsoet juga memuji upaya KPK dalam membongkar pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi didasarkan atas kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Kewenangan penyadapan itu pula yang dipandang Bamsoet sebagai pintu masuk pertama KPK dalam melakukan penindakan.

“Gencarnya Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK akhir-akhir ini tidak terlepas adanya kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Karena OTT yang dilakukan KPK biasanya didahului dengan penyadapan dan KPK telah memecahkan rekor dalam melakukan OTT,” tandasnya.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo juga mengingatkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa lebih serius memperhatikan kasus korupsi besar. Penuntasan kasus besar dinilai Bamsoet bisa mempercepat pengembalian kerugian uang negara dengan cepat.

“Saya juga menangkap saran publik kiranya KPK dapat memberi perhatian besar terhadap kasus-kasus besar atau grand corruption, sehingga aset recovery yang dikembalikan juga bisa mencapai jumlah yang besar,” kata Bamsoet saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.

Politikus dari Partai Golkar ini juga menilai, bahwa penindakan harus seimbang dengan pencegahan. Dengan begitu, lanjut dia maka pemberantasan korupsi di tanah air bisa berjalan dengan baik.

“Terlalu fokus pada strategi penindakan adalah ibarat membersihkan lantai yang basah dan kotor tanpa menutup genteng yang bocor atau sumber yang menjadi penyeban lantai basah dan kotor tersebut,” ujarnya.

Bukanhanya KPK, menurut Bamsoet semua instrumen negara baik itu dari eksekutif, legislatif atau pun yudikatif sekiranya perlu memperbaiki sistem yang bocor. Sehingga, tidak ada lagi peluang bagi seorang pejabat negara untuk bisa melakukan praktik korupsi.

Di samping itu, Bamsoet juga menilai keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya dilihat dari seberapa banyak pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Melainkan, adalah dari seberapa besar kerugian negara yang bisa dicegah dan diselamatkan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau atau KPK telah disebut- sebut memecahkan rekor dalam melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Rekor tersebut telah bisa dicapai pada 2017, di mana KPK bisa melakukan 19 kali OTT dalam setahun.

“KPK telah memecahkan rekor melakukan OTT. Pada 2017, setidaknya 19 kasus OTT dan itu sebagai rekor terbesar sejak KPK didirikan,” ungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan sambutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (23/5).

Sebelumnya, pada 2016 OTT yang KPK lakukan “hanya” 17 kali. Sementara, dalam lima bulan pertama di 2018, KPK setidaknya telah melakukan sembilan kali OTT. Sebagian besarnya terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pimpinan daerah.

“Mengingat berapa banyak korupsi yang akut dan budaya korupsi merajalela merasuk dalam semua aspek kehidupan masyarakat,” pungkasnya.

Saat KPK, Kejagung, DPR dan juga lembaga lainnya bersatu untuk melawan korupsi, maka yang terjadi adalah akan tidak ada lagi celah koripsi di negara ini.

Para penegak hukum bertemu dan menjalin silaturahmi untuk menguatkan konsolidasi dalam acara buka puasa yang diselenggarakan oleh KPK.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua BPK Moerma Hadi, Jaksa Agung M Prasetyo, Ketua DPR Bambang Soesatyo, sampai dengan Ketua MK Anwar Usman disepakati sebuah komitmen dalam menangani pemberantasan tindakan korupsi bersama aparat penegak hukum.

Jaksa Agung M Prasetyo juga menegaskan bahwa melalui pertemuan tersebut dimaksudkan untuk bisa menjaga koordinasi antara aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan terhadap tindakan korupsi.

“Tadi disampaikan Pak Ketua KPK bahwa apa yang kita lakukan untuk meningkatkan koordinasi meningkatkan silaturahim untuk mempercair hubungan kerjasama, sehingga diharapkan tadi pesan moralnya acara malam inipun bersihkan hati jaga negeri lawan korupsi,” ujar Prasetyo di Gedung KPK, Selasa kemarin.

Koordinasi yang dilakukan antar penegak hukum itulah yang dianggap HM Prasetyo sebagai sinyal positif bagi kerjasama penegak hukum namun sebaliknya juga mengirim sinyal ancaman bagi para koruptor.

“Ini adalah satu bukti bahwa kami satu ya, kami satu, jadi sebuah sinyal bagi para koruptor untuk jangan main-main,” imbuh HM Prasetyo.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung, Ketua DPR Bambang Soesatyo pun menyatakan dukungannya atas upaya pemberantasan KPK. Penyelesaian hak angket KPK serta tetap mempertahankan undang-undang korupsi dipandang pria yang karib disapa Bamsoet itu sebagai langkah dukungan bagi KPK.

“Ya pertama bantuan DPR adalah ketika saya menjabat sebagai Ketua DPR terutama menyelesaikan hak angket pansus KPK yang sudah berhasil dengan baik soft landing. Yang kedua kita mempertahankan agar undang-undang KPK tidak direvisi,” ucap Bambang Soesatyo.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga turut menanggapi dengan positif atas dukungan tersebut. Menurutnya jika seluruh penegak hukum telah satu suara, hal itu akan lebih memudahkan KPK dalam upaya memberantas tindakan korupsi nantinya.

“Tujuannya satu memang untuk mempererat silaturahim mudah-mudahan kalo silaturahminya sudah eratkan, kerja itu kemudian lebih mudah untuk bekerjasama bergandengan tangan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera ya,” kata Agus Rahardjo.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here