Bawaslu Hargai PSI Yang Melapor Ke DKPP

0
207

Jakarta, namalonews.com- Bawaslu /Badan Pengawas Pemilu sepenuhnya menghargai jika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan Ketua Bawaslu, Abhan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam pelaporan tersebut, dua orang yang dilaporkan yaitu Ketua Bawaslu Abhan dan juga Anggota Anggota Bawaslu Mochamad Affifudin. Ketua DPP PSI Tsamara Amany juga telah menyebutkan, jika laporan ini ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh Abhan dan juga Affifudin.

Rabu, 23 Mei 2018 kemarin Ketua DPP PSI Tsamara Amany  mengungkapkan jika Bawaslu merupakan wasit dalam pertandingan pemilu 2019, maka pada saat kita melihat Bawaslu tidak netral dan tidak adil maka kami jadi mempertanyakan komitmen Bawaslu terhadap Pemilu 2019. Jangan sampai muncul kecurigaan pada benak publik, di benak kita semua mengenai bagaimana nanti hasil pemilu 2019 pada saat wasit pemilunya saja tidak adil.

Dengan alasan yang seperi itulah, maka pihak PSI merasa mantap untuk melaporkan Ketua Bawaslu Abhan dan juga anggotanya tersebut ke DKPP. Tsamara juga mengatakan bahwa pilihan itu merupakan sebuah risiko politik yang harus ditempuh.

Keduanya pun juga meminta pada pihak kepolisianuntuk  segera menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni dan juga Wakil Sekjen PSI Satia Chandra Wiguna untuk dijadiakn sebagai tersangka.

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran, Yusti Erlina pada waktu  menyampaikan materi pada acara diskusi publik yang ada digelar oleh Institute for Transformation Studies (INTRANS) pada kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Rabu 23 Mei 2018 petang kemarin.

Dirinya juga menambahkan jika PSI sudah melakukan upaya hukum ke DKPP kami sangat hargai hal tersebut, kita ikuti saja prosesnya.

Sebab apa saja yang telah dilalukan oleh Bawaslu tidak menindaklanjuit suatu laporan atau menindaklanjuti suatu laporan resiko dilaporkan ke DKPP itu memang sudah melekat di bawaslu.

Sebelumnya, di hari yang sama, PSI atau  Partai Solidaritas Indonesia  telah resmi melaporkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan dan juga Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin ke DKPP / Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

PSI berniat ingin melaporkan mereka karena diduga melanggar kode etik lantaran mendesak kepolisian supaya bisa segera untuk menetapkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandar Wiguna untuk  dijadiakn sebagai tersangka.

Terpisah dari hal tersebut, Ketua Umum PSI Grace Natalie juga menduga dua komisioner Bawaslu juga sudah melebihi batas kewenangannya pada saat mendesak kepolisian.

Maka dari itu , PSI akan memutuskan untuk melaporkan dua petinggi Bawaslu tersebut pada DKPP. Hal  yang serupa juga disebutkan oleh Ketua DPP PSI Tsamara Amany. Menurutnya, Bawaslu juga terkesan tidak menghargai danya proses hukum yang berlaku.

Selain itu, Ketua Umum PSI Grace Natalie juga mengkritik Bawaslu yang telah melaporkan Sekjen dan Wasekjen PSI ke Bareskrim Mabes Polri. Menurut Tsamara, Bawaslu yang terkesan diskriminatif dalam menindak dugaan pelanggaran.

Tsamara pun juga mengatakan jika ada sejumlah partai politik lain yang juga diduga melakukan kampanye di luar jadwal akan tetapi hal tersebut justru tidak ditindak oleh Bawaslu. Dengan kata lain, hanya PSI saja lah yang ditindaklanjuti.

Pihak PSI yang melapor diantaranya yaitu Sekjen Raja Juli Antoni dan Wasekjen Chandra Wiguna lewat perwakilan jangkar solidaritas / Jaringan Advokasi Rakyat PSI . Mereka mengajukan laporan dan diterima oleh DKPP.

Bawaslu juga melanjutkan pelanggaran pidana pemilu PSI itu ke Bareskrim, sebab diduga melakukan kampanye yang telah di luar jadwal. Bukti yang diikutsertakan yaitu iklan pada sebuah surat kabar yang berupa pengumuman poling.

Akan tetapi Tsamara mengungkapkan , proses di kepolisian belum masuk pada tahap penyidikan PSI sendiri sudah memenuhi penggilan Bareskrim (22/5) untuk memberikan keterangan.

PSI telah diduga melakukan iklan kampanye yang dimuat pada koran Jawa Pos edisi 23 April 2018. Pada koran tersebut, pihak PSI memuat tulisan ‘Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo’.

Pada iklan tersebut juga ditampilkan juga foto Presiden Jokowi, lambang PSI, nomor urut peserta pemilu PSI, dan juga disertakan nama dan foto calon cawapres dan calon menteri periode 2019-2024.

Kedua orang tersebut Toni dan Chandra nantinya akan dijerat Pasal 492 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu dengan sanksi hukuman penjara maksimal 1 tahun dan juga denda maksimal sebesar Rp 12 juta.

Akan tetapi Tsamara mengungkapkan jika proses di kepolisian belum masuk pada tahap penyidikan. Lebih lanjutnya lagi Tsamara juga mengungkapkan, jika ada tiga alasan PSI melaporkan Abhan dan juga Affifudin ke DKPP.

Pertama, karena PSI memandangjika  keduanya bertindak sudah melebihi batas kewenangannya.

Kedua , Bawaslu memberikan hukuman kepada PSI dengan dasar frasa citra diri. Akan tetapi, Bawaslu baru akan menentukan penjelasan terkait citra diri pada saat pengumuman poling tersebut berlangsung.

Tsamara juga menjelaskan jika Frasa citra diri di dalam Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebuttidak m emiliki penjelasan yang definitif. Selain itu juga tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai frasa itu dalam hierarki perundangan.

Tsamara juga menuturkan kembali bahwa Bawaslu melaporkan PSI ke polisi dengan pemaknaan frasa citra diri yang diputus hanya oleh kesepakatan rapat gugur tugas (KPU, KPI, Dewan Pers, dan Bawaslu) yang tidak termasuk bagian dari hierarki perundang-undangan di Indonesia.

Dan yang ketiga, Tsamara juga menyatakan bahwa Bawaslu tidak konsisten. Maka dari itu, ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran etik dan juga  profesionalisme.

Bawaslu juga mengatakan jika kategori citra diri cukup akan diberi sanksi peringatan, akan tetapi selanjutnya Bawaslu melanjutkan laporan ini dengan dasar citra diri ke Bareskrim dan juga segera meminta supaya kedua orang tokoh PSI akan dijadikan sebagai tersangka

Sebelumnya, PSI telah diduga melakukan kampanye yang berupa penayangan iklan pada salah satu media cetak pada tanggal 23 April. Iklan tersebut juga berisi polling calon menteri dan juga calon wakil presiden yang dinilai pantas untuk mendampingi Presiden Joko Widodo.

Menurut Bawaslu hal itu hanya sebagai bentuk kampanye lantaran PSI memuat nama, lambang, dan juga nomor urut peserta Pemilu 2019. Bagi Bawaslu, hal tersebut termasuk citra diri partai yang termasuk bagian dari kampanye sesuaidengan  UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sedangkan untuk kampanye baru boleh dilakukan pada 23 Septemberyang akan datang.

Kejadian tersebut ditindaklanjuti dengan mengundang perwakilan media cetak yang berkaitan dan perwakilan PSI agar memberikan keterangan. Selanjutnya, Bawaslu juga meminta pendapat ahli pidana serta ahli bahasa.

Sampai pada hari kamis 17 Mei kemarin, Bawaslu melaporkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni beserta Wasekjen PSI Chandra Wiguna ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran UU Pemilu.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here