Fadli Zon Cium Motif Politik Dibalik THR PNS

0
275

Jakarta, namalonews.com- Terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan juga gajin ke-13 untuk para Pensiunan, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi sebesar 69 persen merupakan suatu hal yang lumrah.

Hal tersebut dinyatakan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon. Ia menyebut penerbitan keputusan tersebut sangat lumrah apalagi di tahun politik ini.

“Kenaikan ini saya rasa mungkin ada maksud-maksud tersendiri karena ini kan tahun politik lah, biasa. Saya rasa pemerintahan yang lalu-laluu juga melakukan hal demikian juga,” kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (23/5).

Fadli sendiri mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui latar belakang dan dasar pasti terkait dengan penerbitan kenaikan gaji ke-13 dan juga THR tersebut. Akan tetapi, ia menilai jika seharusnya kenaikan tersebut ditujukan pada mereka para pegawai pemerintah yang masih berstatus honorer yang saat ini disebut-sebut sudah mencapai 500 ribu orang.

“Kalau itu dapat diselesaikan masalah mereka. Mereka kan sudah banyak mengabdi, seharusnya bisa untuk menyelesaikan paling tidak secara bertahap soal masalah honorer menjadi pegawai atau adanya kejelasan soal status,” terangnya.

Menurut Fadli, adanya anggaran kenaikan tunjungan hari raya tersebut seharusnya dapat diberikan pada para pegawai honorer untuk menjadi suatu bentuk apresiasi karena mereka sudah mengabdi untuk kepentingan negara ini.

Sebelumnya, jika ditotal, secara keseluruhan THR serta gaji ke-13 yang masuk ke kantong para PNS dan pensiunan ini mencapai Rp 35,76 triliun. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah yang dianggarkan oleh pemerintah.

Jumlah tersebut kemudian meningkat drastis karena pada tahun ini para pensiunan juga akan mendapatkan gaji ke-13 serta THR yang sebelumnya peraturan tersebut memang tidak berlaku.

Oleh karena itu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan jika anggaran tersebut naik hingga 68,9 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sri Mulyani kemudian menjelaskan jika kenaikan anggaran tersebut terutama karena tahun ini akan ada pemberian THR ke para pensiunan. Berbeda dengan tahun lalu, pensiunan hanya menerima gaji ke-13 saja berbeda dengan para PNS yang menerima baik itu gaji ke-13 dan THR.

Dalam rinciannya, anggaran yang dikeluarkan untuk THR TNI, Polri dan PNS di tahun ini adalah mencapai angka Rp 11,003 triliun yang terdiri dari anggaran untuk gaji sebesar Rp 5,24 triliun dan kemudian tunjangan kinerja sebanyak Rp 5,79 triliun.

Sedangkan untuk anggaran yang diperuntukan untuk THR pensiunan adalah sebesar Rp 6,85 triliun.

Terkait dengan hal tersebut, politikus Partai Gerindra tersebut memang menyatakan pasti ada pertimbangan mengapa sampai peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah terutama dari pihak presiden sendiri.

“Saya juga tidak tahu Perpres itu apa dasarnya, latar belakangnya apa, tetapi tentu harus ada pertimbangan. Saya belum baca apa pertimbangan-pertimbangannya,” terang Fadli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri telah mengumumkan soal resminya Perpres terkait dengan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 yang akan diberikan ke seluruh PNS, anggota Polri, prajurit TNI dan para pensiuanan.

Penandatanganan Perpres tersebut resmi dilaksakan oleh Jokowi pada Rabu (23/5) didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta MenPAN-RB Asman Abnur di Istana Negara, Jakarta.

“Pada hari ini saya sudah menandatangani PP untuk menetapkan pemberian THR serta gaji ke-13 bagi pensiunan, TNI, Polri dan PNS,” kata Jokowi dalam konferensi pers yang di adakan di Istana Negara tersebut.

Ia juga menyebut bahwa tahun ini ada yang istimewa dibanding dengan tahun sebelumnya karena tahun ini THR juga akan diberikan pada pensiunan. Saat itu Jokowi tak lupa untuk mengungkapkan harapannya jika pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut bermanfaat bagi mereka yang menerimanya.

Peresmian Perpres tersebut tentu menimbulkan banyak komentar baik dari kalangan PNS sendiri maupun dari kalangan elit politik bahkan pengusaha dan masyarakat luas. Salah satu yang ikut ambil suara terkait dengan hal ini adalah Yunus Takandewa yang merupakan Anggota DPRD NTT.

Ia menyatakan bahwa peningkatan THR serta gaji ke-13 yang diperoleh oleh para PNS ini seharusnya berkorelasi dengan pelayangan publik oleh para abdi negara tersebut.

Yunus sendiri mengaku bahwa pihaknya menyambut baik adanya langkah presiden menandatangani peraturan terkait dengan THR serta gaji tersebut karena menurutnya kontribusi peningkatan kesejahteraan tentu akan sejalan dengan peningkatan pelayanan publik.

“Tentunya dapat menjadi kontribusi peningkatan kesejahteraan bagi para ASN dan TNI maupun Polri. Artinya, Presiden memahami bahwa peningkatan pelayanan publik itu sejalan dengan pemenuhan kesejahteraan bagi para abdi negara kita,” kata Yunus.

Ia juga mengungkapkan pastinya semua pihak akan senang dengan adanya peraturan tersebut terutama para pensiunan yang bisa mendapatkan THR juga pada hari yang spesial tersebut.

“Artinya negara mengakui jasa para pensiunan yang sangat berarti bagi kemajuan bangsa,” ungkapnya.

Yunus juga menambahkan jika adanya kenaikan tersebut bisa menjadi bentuk stimulus juga untuk mengembangkan inovasi kerja serta memperkuat pelayanan publik agar lebih memadai lagi. Ia juga menambahkan jika saat ini ASN, Polri dan TNI harus secara bersama-sama menjadi benteng peneguh untuk menghadapi tantangan radikalisme yang sedang menjadi persoalan sekarang.

“Kami berharap para abdi negara ini bisa menunjukan komitmen dalam menjaga keutuhan bangsa saat ini,” ujarnya.

Sedangkan terkait dengan dugaan adanya motif politik dibalik penaikan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS, TNI serta Polri, politikus PDIP membela Presiden Jokowi dan menepis adanya anggapan tersebut.

“Saya mengapresiasi serta menyambut gembira soal kebijakan pemberian THR serta gaji ke-13 untuk para pensiunan selain TNI/Porli dan PNS. Ini tentu menjadi kejutan yang manis dari Pak Presiden untuk mewujudkan bulan suci Ramadan yang barokah bagi semua umat muslim,” kata Eva Kusuma Sundari, salah satu politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut pada Kamis (24/5).

Menurut Eva, keputusan tersebut menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo dalam membahagiakan rakyat terutama dim omen bulan Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri nantinya. Eva juga menilai jika Jokowi berani dalam mengambil keputusan tersebut.

“Ini merupakan keputusan yang berani di tengah tekanan fiskal berupa naiknya harga minyak atau pun melemahnya nilai tukar rupiah,” kata Eva.

Namun, meskipun demikian, dikatakan Eva, Presiden mengutamakan untuk memberi bonus berupa THR sehingga PNS, TNI/Polri dan juga pensiunan yang merayakan Ramadan serta lebaran dapat merasakan kegembiraan yang lebih di momen yang spesial tersebut.

Selain itu, Eva juga menilai jika Presiden Jokowi memiliki kepedulian terkait dengan kepentingan umat muslim dengan adanya kenaikan THR untuk PNS di tahun 2018 tersebut. Kebijakan tersebut menurutnya memang suatu kebijakan yang tepat.

“Ini merupakan kepedulian dari Presiden pada umat Muslim yang kebutuhannya selalu meningkat menjelang Idul Fitri. Tentu adanya hal ini akan meringankan beban keluarga terutama bagi para pensiunan yang mungkin sulit menambah penghasilan,” tutup anggota DPR RI dari Komisi XI tersebut.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here