Menembak Hingga Mati Terduga Teroris: Melanggar Hukum! Di Mana Sanksi itu?

0
23376

Jakarta, namalonews.com- Teror atau terorisme selalu identik dengan tindak kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Aksi teror sudah sering terjadi di Indonesia. Aksi teror di Indonesia ditangani oleh Densus 88.

Densus (Detasemen Khusus) 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus itu dilatih secara khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom.

Densus 88 dibentuk dengan Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen mana pun, selama 7 x 24 jam.

Densus 88 Antiteror Polri  belum lama ini telah menangkap 74 terduga teroris pasca ledakan bom bunuh diri di Mapolres Surabaya dan penyerangan Mapolda Riau pertengahan Mei lalu. Dari 74 terduga teroris yang ditangkap tersebut 14 di antaranya ditembak sampai mati karena melakukan perlawanan.

Penembakan hingga mati terhadap para terduga teroris tersebut mendapat tanggapan serius dari ahli hukum pidana Universitas Indonesia (UII), Mudzakir.

Mudzakir menyebut bahwa penembakan hingga mati terhadap terduga teroris oleh aparat penegakan hukum seperti itu  karena tidak adanya nilai kemanusiaan di negara Pancasila, yaitu Indonesia.

“Kalau dibunuh orang lain (terduga teroris), itu dasarnya apa, hukumnya apa, semuanya apa?  Ini menjadi masalah hukum yang serius, karena apa? Membunuh orang di negara Pancasila seolah-olah tidak ada harganya (oleh aparat). Nilai kemanusiaan seperti enggak ada,” katanya, belum lama ini pad media.

Kata Mudzakir, jika dilihat dengan aturan hukum Indonesia, aparat penegak hukum yang menembak sampai  mati orang yang dikatakan baru berstatus terduga teroris, sangat melanggar hukum.

“Jelas, positif sudah melanggar. Padahal, kalau operasi-operasi itu bersifat sicret, perlawanan seperti apa? Kalau cuma perlawanan fisik kenapa harus dimatikan? Saya kira ini negara harus menjelaskan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mudzakir menjelaskan bahwa  ada permasalahan lain, yakni soal status terduga teroris, kapan orang itu dinyatakan status terduga teroris? Kapan orang itu diduga teroris? Ini tidak ada penjelasannya dari aparat penegak hukum.

Selain itu, Mudzakir juga mengingatkan agar Kapolri melakukan evaluasi secara besar besaran terhadap jajarannya, khususnya terkait penanganan terorisme.

“Kapolri wajib evaluasi, dievaluasi semuanya. Kenapa ada lima polisi tewas di Mako Brimob, padahal pengamanannya superketat. Securitynya di mana,” tutupnya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here