Pemerintah: Definisi Terorisme Tanpa Motif Politik, Hanya PDIP dan PKB Setuju

0
154

Jakarta, namalonews.com- Pembahasan Revisi Undang-Undang Antiterorisme memulai babak baru. Meskipun telah dibahas sejak lama, ternyata pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih belum dapat bersinergi dengan satu definisi yang tepat. Dalam Rapat Panitia Kerja Tim Perumus RUU Antiterorisme, motif politik tidak dimasukan dalam definisi terorisme.

Akan tetapi, sebanyak tujuh fraksi DPR mendukung adanya motif ideologi, politik dan gangguan keamanan dalam definisi terorisme. Sementara itu, dua fraksi lain yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung definisi terorisme yang dikehendaki oleh pemerintah.

Sejak awal, pemerintah memang tidak memasukan adanya frasa motif politik, ideologi maupun gangguan keamanan dalam definisi terorisme. Akan tetapi, dalam perkembangannya dengan mendengarkan saran dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah pun mengakomodir adanya frasa-frasa tersebut dalam definisi terorisme.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah memberikan dua alternatif definisi terorisme yang kemudian mereka ajukan ke DPR pada rapat 23 Mei 2018 lalu..

Dalam rumusan pemerintah tersebut terdapat dua alternatif. Alternatif satu, perbuatan yang termasuk dalam tindak terorisme adalah yang menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan yang kemudian menimbulkan rasa takut secara meluas, menimbulkan korban masal serta menimbulkan kerusakan pada objek-objek vital, fasilitas publik, fasilitas internasional dan juga lingkungan hidup.

Sedangkan untuk alternatif kedua, sama dengan definisi yang ada pada alternatif satu tetapi ada tambahan frasa motif politik, ideologi serta gangguan keamanan dalam definisinya. Karena masih adanya perbedaan pendapat yang belum bulat tersebut lah kemudian diputuskan jika pembahasan mengenai hal tersebut akan dibawa lebih lanjut ke dalam rapat kerja (raker).

Raker Panitia Khusus RUU terorisme ini sendiri dijadwalkan pada hari Kamis (24/5) dan akan dihadiri pula oleh Menteri Hukum dan HAM.

“Pemerintah tidak dapat memutuskan. Oleh sebab itu, secara terbuka akan dibawa besok (24/5) saja. Kita raker, paling tidak malam ini sudah lapor kalau alternatif (definisi terorisme) ini akan dibawa ke raker. Besok tinggal diputuskan,” ungkap Supiadin Aries Saputra selaku Wakil Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu (23/5).

Awalnya beberapa fraksi termasuk PKS, Partai Hanura, PPP dan Partai Nasdem sepakat untuk mendukung definisi alternatif yang diberikan oleh pemerintah saat awal dibuka. Dalam hal ini, fraksi-fraksi tersebut tidak setuju dengan adanya frasa ‘keamanan negara’ dimasukan dalam definisi terorisme.

Hal yang sama dikatakan oleh Dossy Iskandar selaku Anggota Pansus Revisi UU Antiterorisme dari Fraksi Partai Hanura. Ia sepakat dengan alternatif kedua yang memasukan frasa ideologi dan motif politik. Namun, Iskandar mendukung frasa tersebut dengan catatan tidak ada kata ‘negara’ dalam frasa keamanan negara.

Senada dengan Iskandar, Tb Soenmandjadja juga lebih sepakat dengan keamanan yang lebih umum, bukan hanya keamanan negara saja agar berbeda dengan pidana umum.

“Kami cenderung sepakat dengan keamanan yang bersifat umum agar berbeda dengan pidana umum. Misalnya untuk bangsa, negara dan tumpah darah Indonesia. Menurut kami cukup dengan keamanan saja,” terang  TB Soenmandjadja Anggota Panitia Khusus RUU Antiterorisme dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra dan Partai Demokrat akhirnya juga ikut mendukung definisi terorisme dalam alternatif dua atau yang menyertakan frasa motif idelologi politik serta gangguan keamanan.

Padahal sebelumnya, ketiga fraksi tersebut ingin jika kata ‘negara’ yang berada dalam frasa ‘gangguan keamanan negara’ tidak dihilangkan.

Sementara itu, dua fraksi lainnya yaitu PKB dan PDI Perjuangan dengan tegas memberi dukungan pada definisi terorisme alternatif pertama atau yang tidak ada frasa mengenai motif politik, ideologi maupun gangguan keamanan.

Muhammad Toha selaku anggota Pansus Fraksi PKB beralasan jika definisi alternatif yang pertama tersebut semata-mata dilakukan untuk tidak membatasi proses penegakan terkait dengan tindak pidana tersebut.

“Sekali lagi, kalau ada kata motif itu menjadi sesuatu hal yang membatasi. Karena itu kita cenderung ke alternatif yang pertama,” terang Toha.

Sementara itu, Risa Mariska selaku Anggota Pansus RUU Antiterorisme yang mewakili Fraksi PDIP menjelaskan jika alasannya lebih condong ke alternatif satu karena menurutnya kejaksaan tidak melihat unsur-unsur melakukan suatu perbuatan terorisme itu dari definisi saja, tetapi juga dari perbuatan pelaku tersebut.

“Bahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) tidak melulu hanya motif politik, ideologi yang menyebabkan suatu tindak pidana teror terjadi. Bahkan ada juga motif ekonomi, dengan pertimbangan tersebut PDIP konsisten dengan alternatif satu,” jelas Risa.

Risa menambahkan jika fraksinya menolak adanya frasa tersebut bukan karena tidak ingin adanya keterlibatan TNI dalam penanganan teroris. Menurutnya, tak ada perbedatan soal rencana keterlibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme.

“Kalau pelibatan tentara itu sudah jelas ya dan tak ada masalah. Pelibatan TNI tanpa diatur di UU Terorisme pun itu ikut terlibat, pakai UU TNI juga bisa masuk,” kata Risa.

Karena itulah, Risa menegaskan jika alasan partainya menolak alternatif definisi dengan frasa motif politik dan ideologi tersebut hanya karena adanya definisi tersebut saja. Bukan karena hal lain seperti keterlibatan TNI dan sebagainya.

Dari sepuluh fraksi yang ada di DPR, hanya Fraksi Partai Golkar saja yang mendukung dua alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut. Hal tersebut karena, menurut Bobby Adhityo Rizaldi selaku anggota Pansus dari Fraksi Golkar, partainya tidak mempermasalahkan definisi tersebut seperti apa selama hal tersebut dikehendaki oleh pemerintah.

“Selama pemerintah mendukungnya, Golkar mendukung opsi yang dipilih oleh Pemerintah,” terang Bobby menjelaskan alasannya.

Pihak pemerintah sendiri menjelaskan terkait dengan alasan mengapa mereka menawarkan dua usual tersebut.

“Terkait dua definisi ini, kami ingin menjelaskan lagi yang nomor satu dan dua itu sebenarnya merupakan kesepakatan yang sudah bulat dari pemerintah. Dan kami juga sudah memperhatikan seksama usulan yang diberikan,” terang Enny Nurbangsih selaku Ketua Panja Pemerintah saat ditemui di Gedung DPR, Senayan.

Menurut Enny, terorisme itu tidak selalu berhubungan dengan urusan motif ideologi dan politik. Enny juga menjelaskan jika pelaku teror melancarkan aksi terornya lebih untuk menimbulkan rasa takut dan suasana yang mencekam.

“Inti terorisme itu kan siapa pun yang mengakibatkan situasi teror, ada ketakutan yang meluas, gangguan keamanan dan korban,” kata Enny yang juga merupakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham itu.

Menurut Enny, revisi undang-undang ini sudah bagus dan sudah melingkupi berbagai aspek. Misalnya pencegahan teror, perlindungan terhadap para korban teror, penindakan dan lain sebagainya. Yang masih belum selesai adalah perdebatan soal definisi dari terorisme sendiri pada RUU Antiterorisme tersebut.

Kemudian, klausul pasal seperti adanya keterlibatan TNI dalam penindakan, penyadapan, sampai penangkapan serta adanya masa tahanan telah disetujui.

“Itu sudah lengkap. Jangan sampai karena perbedatan definisi, UU (terorisme) tidak efektif,” tutupnya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here