THR dan Gaji PNS Ke-13 Naik, Apa Karena Ini Tahun Politik

0
290

Jakarta, namalonews.com- PNS dan juga pensiunan bisa tersenyum lega, sebab pemerintah telah menaikkan anggaran untuk THR dan juga gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan pensiunan di tahun 2018. Bahkan kenaikan ini mencapai 68,9 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017. Tahun ini pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 35,76 triliun.

Dalam PP tersebut telah diatur mengenai pemberian THR dan gaji-13 bagi pensiunan PNS. Ini adalah pertama kalinya pensiunan mendapat THR. Di tahun lalu, pensiunan hanya mendapat gaji ke-13.

“PP ini menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan seluruh PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Jokowi berharap, pemberian ini bisa menyejahterakan para pensiunan dan PNS di Hari Raya Idul Fitri. “Kita berharap juga ada peningkatan kerja para ASN dan pelayanan publik secara keseluruhan,” ucap Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menambahkan sebetulnya pemberian THR bagi PNS juga sudah dilakukan sebelumnya. Pembeda pada tahun ini hanya terletak pada ketentuan besaran THR.

“Yang berbeda dari tahun ini bahwa THR dibayarkan tidak hanya dalam bentuk gaji pokok, tapi termasuk di dalamnya tunjangan keluarga, tunjangan tambahan, dan tunjangan kinerja,” ujarnya.

Khusus untuk gaji ke-13, pemerintah sudah menetapkan akan memberikan sebesar gaji pokok satu bulan, tunjangan umum, keluarga, jabatan, dan kinerja. Dan untuk pensiunan dibayarkan sebesar pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan.

Untuk membayar semua itu, maka Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menganggarkan sekitar Rp 35,76 triliun.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kunta Wibawa Dasa Nugraha merinci anggaran sekitar Rp 35,76 triliun tersebut, terdiri dari untuk pembayaran gaji ke-13 PNS maupun pensiunan ke-13 sekitar Rp 17,5 triliun serta THR PNS dan purna PNS sekitar Rp 17,5 triliun.

“Untuk THR Rp 17,5 triliun dan gaji ke-13 sekitar Rp 17,5 triliun. Mereka (PNS) terima take home pay,” Kunta menegaskan.

Kunta telah memastikan dana sekitar Rp 35 triliun untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS sudah dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sekitar Rp 35 triliun jumlahnya.

Pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS maupun purna PNS di 2018 sebesar Rp 35,76 triliun atau naik 68,92 persen dari pembayaran 2017, rinciannya:

  1. THR Gaji Rp 5,24 triliun
  2. THR Tunjangan Kinerja Rp 5,79 triliun
  3. THR Pensiun Rp 6,85 triliun
  4. Gaji ke-13 sebesar Rp 5,24 triliun
  5. Tunjangan kinerja ke-13 Rp 5,79 triliun
  6. Pensiun atau Tunjangan ke-13 sebesar Rp 6,85 triliun.

Terkait dengan kenaikan dari anggaran ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah menilai nahwa hal ini berkaitan dengan tahun politik. Menurutnya, ada maksud tertentu dari pemerintah untuk menaikkan anggaran THR dan gaji ke-13 tersebut.

“Kenaikan ini menurut saya ya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politik lah. Ya saya kira pemerintah-pemerintah yang lalu juga melakukan hal yang sama,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5/2018).

Dirinya juga mempertanyakan apa dasarnya Presiden Joko Widodo meneken peraturan yang terkait kenaikan anggaran tersebut. Ia mengatakan harus ada pertimbangan-pertimbangan yang mendasar sebelum Presiden akhirnya menetapkan kebijakan itu.

“Saya juga enggak tahu Perpres itu dasarnya apa dan juga latar belakangnya seperti apa, tentu harus ada pertimbangannya. Saya belum baca pertimbangan-pertimbangannya seperti apa,” kata politikus dari Partai Gerindra ini.

Dia juga meminta kepada pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan mengenai tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak. Mereka sudah cukup lama mengabdi dan harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah. Termasuk juga untuk segera memberikan kejelasan atas status mereka.

“Honorer ini kan cukup banyak ya, ratusan ribu. Kalau itu bisa diselesaikan persoalan mereka, mereka sudah banyak yang mengabdi. Harusnya (pemerintah) bisa untuk paling tidak secara bertahap menyelesaikan persoalan honorer ini menjadi pegawai negeri,” jelas Fadli.

Dia juga memberikan saran agar tenaga honorer juga diberikan THR karena mereka sudah mengabdi dalam waktu yang cukup lama.

“Ada kejelasan status atau malah mereka yang diberikan THR. Kira-kira begitulah. Karena mereka sudah mengabdi. Kan datanya juga sudah ada,” pungkas Fadli.

Di pihak lain Asman Abnur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, Tunjangan Hari Raya yang diberikan pemerintah merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara.

“Ini reward untuk ASN karena hasil LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) itu naik signifikan luar biasa. Jadi berarti sekarang program dan kegiatan sudah nyambung,” kata Asman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/5/2018). Disamping itu, pemerintah juga mempertimbangkan pendapatan pensiunan ASN yang sangat minim.

Pemberian THR diyakini dapat membantu ekonomi bagi para pensiunan. “Pensiun itu bayangkan, dari eselon begitu pensiun, pendapatannya cuma berapa,” kata Asman.

Asman memastikan, pemberian THR untuk pensiunan ASN ini tidak ada hubungannya dengan niat Presiden Jokowi untuk maju kembali sebagai petahana pada Pilpres 2019.

“Kalau saya melihatnya dari kinerja. Kan kalau yang membelok-belok kan, ya terserah. Yang penting tidak ada hubungan sama sekali (dengan politik),” kata dia.

Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum pemberian THR untuk pensiunan ASN sudah diteken presiden Jokowi pada Rabu (23/5/2018).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebijakan pemberian THR untuk pensiunan memang baru diberlakukan tahun ini.

Sri Mulyani melanjutkan, pengajuan untuk permintaan pembayaran THR oleh satuan kerja kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara bisa dimulai pada akhir Mei 2018. Diharapkan pembayarannya bisa dilakukan hingga awal Juni.

“Dengan demikian seluruh PNS, TNI, Polri, dan termasuk pensiunan akan bisa mendapatkan THR sebelum Hari Raya Idul Fitri yang berakhir pada awal Juni. Sehingga mulai pembayarannya adalah akhir bulan ini sampai dengan awal Juni,” ujar Sri Mulyani.

Adapun untuk gaji ke-13, Sri Mulyani juga mengatakan, direncanakan pengajukan permintaan pembayarannya oleh satuan kerja kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara dilakukan pada akhir Juni dan berakhir atau dibayarkan pada awal Juli 2018. Dengan demikian, Sri Mulyani menuturkan, gaji ke-13 itu akan diterima pada Juli 2018.

“Ini karena gaji ke-13 sesuai dengan kebijakan selama ini ditujukan agar ASN, PNS, Polri, dan TNI bisa membantu terutama untuk anak-anak sekolah mereka,” ujar dia.

Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dapat menyeleraskan waktu pembayarannya, sesuai yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun beban pemberian THR dan gaji ke-13 itu, menurut Sri Mulyani menjadi tanggungan APBD setempat.

“Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, dan selama ini memang sudah dilakukan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35,76 triliun untuk pembiayaan THR dan gaji ke-13, bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Besaran ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here