DPR Sahkan RUU Terorisme

0
275

Jakarta, namalonews.com- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pengesahan Rancangan Undang-Undang ini disetujui secara aklamasi oleh semua fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI pada hari Jumat, 25 Mei 2018.
Sidang paripurna yang dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Mei 2018, diawali dengan agenda pengesahan Undang-Undang. Pada kesempatan tersebut, ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii menerangkan bahwa secara subsatansi banyak penambahan aturan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai penguatan Undang-Undang setelah disahkan.
Kemudian, dilanjutkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly yang memberikan tanggapan terkait dengan pengesahan RUU, selaku perwakilan pemerintah. Yasonna Laoly mengatakan bahwa terorisme merupakan suatu perbuatan yang terkutuk dan membahayakan.
“Terorisme tidak lagi menjadi bahaya laten, melainkan menjadi bahaya yang nyata, sehingga diperlukan upaya yang serius dan tidak hanya preventif, tetapi juga pre-emptive,” kata Yasonna dalam tanggapannya terkait dengan Pengesahan RUU Terorisme.
Yasonna juga menyampaikan terima kasih secara khusus dan memberikan penghargaan atas pembahasan Undang-Undang tersebut. Menurutnya Presiden telah menyatakan setuju atas RUU dan mengesahkannya menjadi Undang-Undang.
Setelah selesai mengenai penyampaian substansi Undang-Undang, Agus Hermanto yang merupakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai pimpinan sidang paripurna, menanyakan kepada peserta sidang untuk menyetujui dan mengesahkan RUU tersebut.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Udang?”, tanya Agus Hermanto dalam rapat paripurna yang langsung dijawab dengan kata “setuju” oleh para peserta sidang di Gedung DPR, Jakarta.

Definisi Terorisme Alternatif Kedua, Hasil Rapat Kerja

Pengesahan RUU dilaksanakan setelah DPR dan pemerintah menyepakati konsep definisi terorisme alternatif kedua pada rapat kerja yang dilaksanakan pada hari Kamis 24 Mei 2018 malam.
Adapun definisi terorisme alternatif kedua yang telah disepakati tersebut adalah sebagai berikut:
“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.”
Perubahan dalam revisi Undang-Undang Terorisme secara umum meliputi penambahan substansi atau norma baru untuk memperkuat peraturan dalam Undang-Undang yang sudah berlaku sebelumnya. Dalam rapat paripurna ini, Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Supaidin Aries Saputra menyampaikan 8 poin penambahan substansi atau norma baru tersebut, yaitu:

  1. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme;
  2. Pemberantasan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik pemufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
  3. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi;
  4. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
    Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum;
  5. Perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara;
  6. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh isntansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
  7. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan pengawasannya serta peran TNI.
    Rumusan Tambahan
    Selain penambahan substansi atau norma baru tersebut, terdapat juga rumusan fundamental strategis dari hasil masukan berbagai anggota Pansus bersama Panja Pemerintah.

Adapun rumusan fundamental tersebut antara lain:

Adanya definisi terorisme, dengan tujuan agar lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga tindak pidana terorisme tidak diidentikkan dengan hal-hal sensitif berupa sentimen terhadap kelompok atau golongan tertentu, melainkan atas aspek perbuatan kejahatannya;
Menghapuskan sanksi pidana yang berupa pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan universal declaration of human right 1948, adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya;
Menghapuskan pasal yang dikenal sebagai pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang sebagai terduga terorisme di tempat atau lokasi tertentu yang tidak dapat diketahui oleh publik;
Menambahkan ketentuan tentang perlindungan korban tindak pidana terorisme secara komprehensif. Mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban, yang semula di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja. Kini dalam UU Tindak Pidana Terorisme yang baru telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban yang meninggal dunia, pemberian restitusi dan pemberian kompensasi;
Mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ini disahkan. Artinya, bagi para korban sejak bom Bali I sampai dengan Bom Thamrin;
Menambahkan ketentuan pencegahan. Dalam hal ini, pencegahan terdiri atas kesiapsiagaan nasional kontra-radikalisasi dan deradikalisasi;
Memasukkan ketentuan yang menerangkan bahwa korban terorisme merupakan tanggung jawab negara;
Melakukan penguatan kelembagaan terhadap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan memasukkan tugas, fungsi, dan kewenagan BNPT;
Menambahkan ketentuan tentang pengawasan;
Menambahkan ketentuan pelibatan TNI yang dalam hal pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Presiden dalam jangka waktu pembentukannya maksimal 1 tahun setelah Undang-Undang ini disahkan;
Mengubah ketentuan mengenai kejahatan politik yang tertuang dalam pasal 5, di mana mengatur bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari kejahatan politik yang tidak dapat diekstradisi. Hal ini sesuai dengan ketenuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris;
Menambahkan pasal yang memberikan sanksi kepada aparat negara yang melakukan abuse of power.
Demikian tadi dua belas rumusan tambahan dalam Undang-Undang yang disahkan oleh DPR RI pada rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari Jumat, 25 Mei 2018.

Perubahan atau revisi yang dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah ini dilaksanakan setelah beberapa minggu terakhir Indonesia digemparkan oleh beberapa aksi bom yang dilakukan oleh teroris-teroris yang ada di berbagai daerah di Indonesia seperti kasus penyanderaan beberapa anggota polisi di Mako Brimob, kasus di Sidoarjo, kasus bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, serta kasus di Riau. Dengan adanya revisi Undang-Undang yang mengatur tindakan terorisme ini, semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, dan damai dengan keberagaman suku, budaya, dan agamanya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here