Final, Parpol Baru Tak Bisa Usulkan Capres Dalam Pilpres 2019

0
783

Jakarta, namalonews.com- Arief Budiman Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, bahwa partai politik yang baru terbentuk tidak bisa mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Walaupun parpol tersebut bisa mengikuti Pemilu 2019.
Pengusul capres dan cawapres dalam Pilpres 2019 nantinya hanya diperbolehkan bagi partai politik yang mernjadi peserta Pemilu 2014. Hal ini sesuai dengan tafsir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum dan kesepakatan antara KPU, DPR, Bawaslu, serta Kemendagri dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR, pada Rabu 23 Mei 2018.
Arief juga menyampaikan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018) kemarin “Udah (disepakati). Ya kalau memang tafsir UU begitu ya (tidak diperbolehkan).”
Akibatnya, secara otomatis logo parpol baru tersebut atau partai di luar parpol pengusul, tidak dapat ditampilkan di surat suara capres dan cawapres nantinya.
“Berarti kalau di surat suara yang kita cetak, parpol yang tidak mengusulkan, ya tidak dicantumkan dalam surat suara (saat Pilpres 2019),” lanjut dia.
Ditemui di tempat yang sama, Komisioner KPU Viryan juga mengungkapkan hal yang senada. Menurutnya parpol baru itu tidak bisa mengusulkan capres dan cawapres dalam Pilpres 2019.
“Tidak dapat mencalonkan (untuk parpol baru),” terang Viryan
Disamping itu Viryan juga telah menuturkan, bahwa istilah parpol pengusung dan pendukung telah disepakati untuk dihapuskan. Hanya ada parpol pengusul, sebagaimana yang tertulis di dalam draft PKPU.
“Sebab itu enggak relevan. Itu isu Pilkada katanya. Kalau pemilu isunya adalah pengusulan,” pungkas dia.
Menurut KPU juga, bahwa logo parpol baru ternyata tak bisa dicantumkan dalam surat suara pemilu 2019.
“Berdasarkan tafsir undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017) demikian dan sudah disepakati dalam rapat dengan Komisi II, pemerintah, dan Bawaslu kemarin bahwa memang parpol baru tidak bisa mengusulkan capres-cawapres,” ujar Arief kepada wartawan saat berada di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (24/5) kemarin.
Pada sebuah kesepakatan pada Rabu 23 Mei itu juga telah ditegaskan bahwa tidak akan dipakai istilah parpol pengusung dan parpol pendukung capres-cawapres.
Komisi II, KPU, serta Bawaslu, dan juga pemerintah sepakat untuk menggunakan istilah parpol pengusul, untuk menegaskan dukungan parpol kepada capres-cawapres dalam Pemilu 2019.
Menurut Arief, berdasarkan pada kesepakatan tersebut, parpol yang bisa mengusulkan capres-cawapres adalah parpol peserta pemilu yang sebelumnya (Pemilu 2014).
Dengan demikian, akan ada sejumlah konsekuensi kepada parpol baru yang nantinya tidak bisa mengusulkan capres-cawapres.
“Jadi, parpol yang tidak mengusulkan ya tidak ada logonya di surat suara yang dicetak oleh KPU. Konsekuensi kedua, bila parpol baru akan memberikan sumbangan dana kampanye maka batasannya tidak dapat disamakan seperti parpol pengusul,” kata Arief menjelaskan.
Sebagaimana yang sudah diketahui, parpol pengusul capres-cawapres dapatmemberi sumbangan dana kampanye dengan jumlah tidak terbatas.
Oleh sebab itu, jika parpol baru tidak bisa mengusulkan capres-cawapres, mereka tetap boleh menyumbang dana kampanye, namun secara individu atau badan hukum.
“Sumbangan secara individual atau badan hukum ini jumlahnya terbatas,” tutur Arief.
Dia juga menambahkan, dalam rapat yang dilaksanakan Rabu kemarin, sebenarnya KPU sudah menyampaikan pendapat bahwa semua parpol peserta pemilu semestinya dapat mengusulkan capres-cawapres. Karena, semua parpol peserta sama-sama sudah ditetapkan oleh KPU.
“Akan tetapi pembuat undang-undang memberikan makna bahwa peserta pemilu yang bisa mengusung capres-cawapres dispesifikkan menjadi yang merupakan peserta Pemilu 2014,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, hak untuk parpol baru dalam mengusung kandidat calon presiden juga calon wakil presiden pada Pemilu 2019 kembali menjadi perdebatan yang alot antara Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Ini terjadi dalam rapat dengar pendapat yang sudah digelar pada awal April lalu. Kedua belah pihak kembali mempersoalkan mengenai pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang kewenangan parpol dalam mengusung capres-cawapres pemilu.
Pramono Ubaid Tanthowi selaku Komisioner KPU mengatakan, perdebatan terkait tafsir pasal 222 belum selesai sampai rapat selesai pada Senin (21/5) petang. Perdebatan ini, bermula saat KPU membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) Dana Kampanye Pemilu 2019.
Komisi II DPR juga menanyakan perihal hak untuk parpol baru dalam memberikan sumbangan dana bagi kampanye capres-cawapres. “Perdebatan tadi belum selesai.
Karena ini terkait mengenai rumusan pasal 222 mengenai kewenangan atau hak parpol baru, apakah dapat mengusulkan paslon capres-cawapres atau atau tidak,” ungkap Pramono kepada wartawan selepas rapat di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin petang.
Dia juga melanjutkan, perdebatan ini juga sangat erat kaitannya dengan hak bagi parpol baru untuk dapat memberikan sumbangan dana kampanye jika nantinya bisa mengusung kandidat paslon capres-cawapres.
Menurut Pramono, bila parpol baru disepakati boleh mengusung capres-cawapres, sumbangan dana yang berasal dari mereka boleh disampaikan dengan jumlah yang tidak terbatas.
“Akan tetapi, jika parpol baru disepakati tidak boleh mengusung capres-cawapres maka mereka tetap bisa ikut menyumbang dengan batasan maksimal sebanyak Rp 25 miliar,” ungkapnya.
Pramono juga menuturkan, konsekuensi lain jika parpol baru tidak dapat mengusulkan capres-cawapres adalah logo mereka tidak bisa dicantumkan dalam surat suara pilpres.
“Dalam desain surat suara pilpres itu, parpol baru tidak bisa mencantumkan logo partainya,” kata dia menambahkan.
Sementara itu, dalam pasal 222 UU Pemilu mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu. Parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR yang sebelumnya.
Arief mengatakan KPU sebenarnya sudah menjelaskan dalam RDP bahwa yang berhak mengusulkan capres-cawapres adalah peserta pemilu. Namun, kata dia, pembuat UU membuat spesifik menjadi peserta pemilu 2014 lalu sehingga parpol baru tidak bisa ikut mengusung capres-cawapres.
“KPU sudah sampaikan logika itu (semua peserta pemilu bisa mengusung capres). Kami kemarin sudah sampaikan itu tapi pembuat UU memberikan makna peserta pemilu, iya, tetapi peserta pemilu yang dispesifikkan yang itu, yang peserta pemilu 2014,” terang dia.
Hal ini mengundang beragam tanggapan. Terutama dari Parpol baru, seperti Partai Berkarya dan {artai Persatuan Indonesia (Perindo).
Partai Berkarya dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengungkapkan hal senada. Keduanya sepakat bahwa peraturan itu seolah membeda-bedakan antara partai lama dan partai baru. Berkarya dan Perindo menginginkan agar logo parpol pendukung juga dicantumkan di surat suara pilpres.
“Itu sih tidak adil dari sisi hak dan kewajiban peserta Pemilu 2019. Kita kan punya hak dan kewajiban sama harusnya,” ujar Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekjen Partai Berkarya.
“Kalau misalnya ada partai baru yang memberikan dukungan ke salah satu calon, itu ya harus masuk surat suaranya dong. Walaupun di situ tertulis partai pendukung,” sambungnya.
Namun ada sedikit tanggapan yang berbeda yang datang dari partai baru ini. PSI dan Partai Garuda yang juga merupakan parpol baru peserta Pemilu 2019 justru berharap sama sekali tak ada pencantuman logo parpol dalam surat suara pilpres. Disamping itu untuk keadilan, hal tersebut dinilai lebih efektif.
“Semua partai pengusung dan pendukung tak perlu ada di kertas suara capres-cawapres,” ujar Ketum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.
KPU telah mengeluarkan rancangan PKPU Tahun 2018 Pasal 12 tentang norma, kebutuhan pengadaan, standar prosedur, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggara pemilu. Salah satu poinnya adalah mengatur mengenai pencantuman logo parpol di surat suara pilpres yang hanya diperuntukkan bagi partai pengusung capres/cawapres.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here