Hutang Indonesia mencapai Rp 4.915 triliun, Inilah Beberapa Akibatnya

0
1136

Jakarta, namalonews.com- Menurut catatan Bank Indonesia (BI) tercatat bahwa Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 bertambah 10,3 persen menjadi 357,5 miliar dollar AS atau kurang lebih Rp 4.915 triliun. Terdapat rincian keuangan diantaranya antara 183,4 miliar dollar AS yang setara dengan Rp 2.521 pada triliun utang pemerintahan dan 174,2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 2.394 triliun pada utang swasta.
Melihat peningkatan itu, Direktur Departemen Statistik BI, Tutuk S.H. Cahyono menyatakan bahwa, pertumbuhan utang luar negeri tersebut sejalan karena ada banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan, dan beberapa kegiatan lainnya.
Beliau menegaskan pada hari Kamis, 1 Maret 2018 di Jakarta, “Pertumbuhan ULN Indonesia per akhir Januari 2018 bersumber dari pertumbuhan ULN sektor swasta sebesar 6,8 persen (yoy) serta sektor pemerintah dan bank sentral sebesar 13,7 persen (yoy),” .
Hal tersebut terlihat dari jangka waktu asal yang didominasikan oleh ULN dalam jangka panjang, yakni 98,1 persen dari totalnya. Hal ini membuktikan bahwa ULN pada sektor pemerintah dan bank sentral mengalami peningkatan apabila dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 2,8 miliar dollar AS. Tentunya hal ini didorong dari naiknya ULN jangka panjang yakni 1,8 miliar dollae AS. Kemudian dari sisi instrumennya, kenaikan LN dapat dipicu oleh arus masuk dana asing di Surat Berharga Negara (SBN) dan peningkatan pinjaman.
Pada sektor pemerintah, pinjaman luar negeri didominasi oleh project loan mengalami peningkatan 1,2 miliar dollar AS dibanding pada bulan sebelumnya. Sedangkan dari ULN pada sektor swasta di bulan Januari 2018 tercatat yakni sekitar kurang lebih 174,2 miliar dollar AS, hal tersebut karena dipicu oleh peningkatan ULN pada jangka panjang dan jangka pendek
Desember 2017 lalu, ULN sektor swasta ada di angka 172,3 miliar dollar AS. “Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pertumbuhan ULN pada jangka panjang yakni menjadi 3,9 persen (yoy), sedangkan pertumbuhan ULN pada jangka pendek melambat menjadi 15,8 persen (yoy),” ujar Tutuk.
Apabila dibandingkan bulan Desember 2017, instrumen ULN swasta dapat meningkat signifikan dalam loan agreement yakni 1,1 persen, diikuti oleh C&Ds. sedangkan, ULN dalam bentuk utang dagang dan surat utang yang mengalami penurunan.
Sehingga dari situlah mulai muncul berbagai silang pendapat setelah Bank Indonesia mengyatakan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, tahun 2017, mencapai lebih dari Rp. 4.000 triliun.
Bahkan ada yang menyebut jumlah tersebut masih bisa dibilang aman, namun ada yang menyatakan bahaya. Ada beberapa hal yang perlu dikatahui tentang Utang Luar Negeri Indonesia.
Menurut beberapa data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) pada bulan Februari lalu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 lalu mencapai US$352,2 miliar atau kurang lebih Rp4.849 triliun apabila di hitung dengan kurs Rp13.769.
Dapat di ambil kesmpulan bahwa Jumlah tersebut naik 10,1% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandiangan lainnya yakni pada tahun 2016, ULN Indonesia ‘hanya’ naik sebesar 3% saja.
Kenaikan ULN yang drastis ini cukup disebabkandengan yang dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman bahwa “sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif pemerintah lain”.
Hal ini membuat hak atas foto AFP Image caption Mayoritas Utang Luar Negeri Indonesia pada tahun 2017 yakni dalam bentuk Surat Utang.
Di Pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa untuk membangun infrastruktur di penjuru negeri ini pada 2015-2019, negara Indonesia membutuhkan anggaran kurang lebih Rp5.000 triliun.
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memberikan pernyatan bahwa “Biaya tersebut tidak bisa semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau APBD, sehingga pemerintah harus bisa mencari jalan lain, seperti menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang,” .
Hak atas foto AFP Image caption Presiden Joko Widodo sudah di taegetkan untuk berbagai pembangunan infrastruktur diantaranya membangun jalan, bandara, jembatan, pelabuhan maupun membangun lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara umum.
Apabila melihat sudah lebih dari tiga tahun pemerintahan Jokowi memimpin ini sudah membangun yakni 2.623 km jalan aspal, yang sebagian besar terletak di “Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur”; lebih dari 560 km jalan tol; lebih 25.000 meter jembatan; sejumlah bandar udara; beberapa proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta.
Bahkan Hak atas foto AFP Image caption Pembangunan infrastruktur sudah dikebut di berbagai daerah di tanah air.

for Development of Economics and Finance, INDEF, dan Enny Sri Hartati menyatakan kepada BBC Indonesia bahwa ada kenaikan ULN tahun 2017 apabila dibandingkan tahun 2016, ini karena sudah masuk dua tahun jelang akhir pemerintahan Jokowi-JK: “Pemerintah ingin mempercepat pembangunan. Selain itu, yang menanggung utang (ke luar negeri) itu bukan hanya pemerintah, namun juga BUMN.”
Enny telah menegaskan bahwa “apabila dari pencatatan obligasi global tersebut, dapat membuat Komodo Bond di London oleh Wijaya Karya ini pun memiliki maksud dan tujuan untuk mengeluarkan surat utang sehingga bisa mempercepatan pembiayaan infrastruktur tersebut,”
Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, menegaskan bahkwa masih ada jumlah utang tersebut yang “pasti tidak aman” karena bunga dan cicilannya yang dibayarkan dengan istilah “gali lubang, tutup lubang”.
Hak atas foto AFP Image caption Pakar ekonomi silang masih belum bisa dinyatakan aman atau tidaknya dari jumlah utang luar negeri Indonesia.
Kondisi tersebut muncul karena rasio penerimaan pajak, dimana salah satu sumber dana untuk membayar ULN, “juga turun”. Beberapa realisasi penerimaan pajak dari negara Indonesia tersebut, tahun 2017 yakni mencapai sekitar Rp1.151 triliun atau ‘hanya’ 89,7% dari target pada APBN-P pada tahun 2017.
Enny menyatakan terkait kondisi tersebut bahwa “akan dilihat pasar sebagai risiko fiskal, yang membuat pasar keuangan Indonesia jadi rapuh dan mudah sekali timbul kekhawatiran. Apabila nilai dollar menguat, maka orang akan cepat khawatir akan terjadi aliran dana yang keluar.”
Hak atas foto AFP Image caption Penerimaan pajak tersebut masih belum bisa mencapai target, yang dinilai seorang ekonom INDEF yang membuat tingkat ULN Indonesia menjadi tidak aman.
Lebih lanjut bahwa meskipun utang untuk membangun infrastruktur, namun “rasa percaya diri pasar, masih relatif stagnan.
Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan investasi pada triwulan tiga dan empat tahun 2017, walaupun terkesan mengalami pertumbuhan, namun hanya pada sektor jasa, bukan pada sektor riil (pertanian, pertambangan, industri) yang lebih mempunyai efek berganda pada kesejahteraan masyarakat.”
Walaupun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia tergolong “masih aman”, apabila dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) yang dengan kisaran 34% serta adanya menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.
Akan tetapi, Enny tidak setuju dengan hal ini karena dia menganggap bahwa rasio utang terhadap PDB hanya sebuah indikator, seperti ungkapnya “Tidak ada yang menjamin, rasio tingkat utang aman itu adalah di bawah 60%. Kita lihat Portugal, sebelum dinyatakan bangkrut, rasio utangnya juga dibilang aman-aman saja.”

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here