Soal Definisi Sudah Sepakat, Tidak Adalagi Perdebatan Soal RUU Terorisme

0
169

Jakarta, namalonews.com- Pemerintah akhirnya mengikuti keinginan mayoritas fraksi mengenai definisi terorisme dalam revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pemerintah sepakat dengan DPR mencantumkan motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan dalam definisi terorisme tersebut.

Dan pada khirnya pihak pemerintah serta fraksi di DPR akhirnya menyepakati bersama tentang UU Antiterorisme dengan sepakat untuk memilih definisi terorisme alternatif yang kedua.

Yang mana sebelum itu telah terjadi perdebatan panjang dalam pembahasan RUU Antiterorisme. Dengan demikian, definisi terorisme nantinya akan ada motif politik di dalamnya.

Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengatakan jika, pihak pemerintah dengan senang hati dan merasa sangat bergembira dalam menyambut keputusan ini. Adanya kesepakatan ini demi menjaga kebersamaan antara eksekutif dan juga legislatif.

Bahkan dirinya juga mengungkapkan jika pemerintah merasa sangat senang dengan keputusan itu karena demi kebersamaan agar UU (Antiterorisme) bisa tuntas dengan baik, yang mana pemerintah telah menyetujui alternatif kedua.

Politikus dari PDIP juga mengungkapkan mengenai alasan pemerintah menyetujui alternatif kedua karena ini sudah dibahas mendalam bersama DPR. Sebab itu, ia mengaku tidak masalah bila frasa motif politik masuk di dalam definisi terorisme.

“Jadi setelah kita pertimbangkan secara seksama ada rumusan ‘yang dapat’ disepakati ada penambahan frasa, maka setelah kita pertimbangkan akhirnya tim pemerintah sepakat bahwa kita menerima alternatif kedua. Dan seluruh fraksi juga menyepakatinya, jadi saya kira tidak ada lagi perdebatan dalam RUU Antiterorisme ini,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai rapat kerja, Kamis malam, (24/5/2018).

Yassona mengaku sangat berterimakasih kepada seluruh fraksi di DPR yang telah membahas revisi undang-undang anti terorisme untuk kemudian di sahkan dalam rapat paripurna pada hari ini, Jumat, (25/5/2018).‎

Revisi undang-undang ini kata Yassona kan sangat membantu penanggulangan aksi terorisme yang marak dalam beberapa hari terkahir ini.

“Saya mengucapkan terimakasih kepadseluruh fraksi di DPR. kepdatim pemerintah juga temen-teman media sehingga UU ini bisa kita selesaikan dalam rangka memberantas terorisme agar tak ada lagi jatuh korban yang tidak berdosa,” katanya.

Sebelumnya revisi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang diajukan sejak 2016 lalu pembahasannya sangat alot, terutama mengenai pelibatan TNI dalam menumpas aksi teror serta definisi terorisme.

Pembahasan definisi terorisme sendiri sangat alot karena pemerintah menginginkan tidak dimasukannya frasa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan dalam definisi terorisme. Sebaliknyamayoritas fraksi di DPR menginginkan sebaliknya yakni mencantumkan frasa tersebut dalam definisi.

Setelah terjadi perdebatan yang cukup sengit dalam pembahasan RUU Antiterorisme, akhirnya10 fraksi partai politik di DPR sepakat memilih definisi terorisme alternatif dua.

Sebelumnya, tiga fraksi berkukuh memilih alternatif pertama. 3 Fraksi tersebut antara lain yaitu PKB, PDIP dan Golkar. Nah, untuk definisi atau pengertian dari terorisme yang pertama , yaitu terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Akan tetapi , fraksi-fraksi tersebut yang meliputi PKB, PDIP dan Golkar pada akhirnya memilih alternatif dua. Sedangkan untuk perumusan dari terorisme yang kedua dengan bunyi sama persis dengan definisi terorisme yang pertama akan tetapi di bagian belakangnya ditambahi “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Kesepakatan sikap dari seluruh fraksi tersebut telah terungkap dari pandangan mereka pada saat diadakannya rapat kerja Pansus RUU Antiterorisme dengan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 24 Mei 2018 malam.

Ketua DPR Bambang Soesatyo sangat merasa bersyukur sebab seluruh fraksi tersebut sudah bulat yaitu mereka telah sepakat untuk bersama sama mendukung definisi terorisme alternatif dua. Menurutnya, sikap fraksi ini akan diparipurnakan pagi ini juga.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan di dalam keterangannya lewat WhatsApp bahwa dirinya merasa bersyukur sebab jam sembilan pagi (rapat telah paripurna)

Dari penjelasan defiinisi terorisme yang pertama dan juga yang kedua ternyata ada perbedaannya, yaitu terletak pada kata “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Sedangkan untuk definisi terorisme yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah beserta semua fraksi di DPR yakni dari definisi yang kedua yang mana dibelakang pengertian dari yang pertama ditambahkan dengan kata “dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara”.

Sebelum penetapan keputusan definisi terorisme ini, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi RUU Terorisme Muhammad Syafi’i menyatakan rapat untuk membahas yang tersisa dari RUU Terorisme adalah pada Rabu (23/5).

Setelah itu, dalam jangka waktu satu hari berikutnya pembahasan tersebut akan dilanjutkan dengan agenda pandangan mini fraksi sebelum pada akhirnya akan dibawa lanjut ke Paripurna.

Dari pihak DPR telah menyebutkan bahwa ada satu hal yang dirasa masih mengganjal dalam revisi RUU Terorisme ini yaitu terkait dengan definisi terorisme. Pemerintah diminta oleh pansus terkait hal ini penegak hukum agar memasukkan definisi dengan memasukkan motif dan juga tujuan politik atau ideologi.

Salah satu anggota Pansus RUU Terorisme dari fraksi PPP yang bernama Arsul Sani, mengatakan jika perdebatan yang terjadi tersebut terletak pada di mana definisi tersebut nantinya akan dimuat.

Arsul mengungkapkan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5) kemarin bahwa “Densus bukan tidak setujunya ada frasa motif politik, ideologi, atau keamanan negara. Hanya saja mereka minta tempatnya tidak di batang tubuh.

Sementara itu, Yasonna juga mengungkapkan jika kini ‘bola’ pengesahan revisi RUU Terorisme telah diserahkan kepada DPR.

Yasonna menambhakan, jika di rasaTNI-Polri sudah merasa setuju, dari pemerintah sudah sepakat tinggal dilihat dari pihak DPR saja.

Hal yang serupa juga telah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Berdasarkan informasi yang telah ia terima, bahwa revisi UU telah menjadi prioritas parlemen pada saat memasuki masa sidang.

Tito Karnavian juga mengungkapkan jika waktu pembukaan, nantinya jika tidak salah, masa reses selesai, akan jadi prioritas.

Telah dicontohkan oleh Mantan Kepala Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut mengenai makna organisasi yang terduga terorisme. Dirinya pun juga berpendapat, bahwa hal tersebut bukanlah kelompok formal seperti halnya kelompok korporasi, perseroan, atau dari organisasi yang lainnya yang sebaiknya mendaftar ke Kementerian Hukum dan juga HAM.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun juga mengungkapkan jika kelompok semacam ini telah diatur dalam Undang-Undang di Hong Kong dan juga di Singapura.

Maka dari itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan memidanakan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu, hal yang serupa yang diupayakan oleh pemerintah dalam revisi UU Terorisme.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here