Aturan RUU mengatasi teroris yang melibatkan anak

0
148

Jakarta, namalonews.com- Melihat beberapa isu yang saat ini beredar di masyarakat membuat banya kalangan merasa bingun dan takut. Salah satunya yang sudah terjadi yakni kasus teror dengan bom yang terjadi di kota Surabaya dengan sasaran 3 gereja. Menanggapi hal ini pemerintah tidak tinggal diam begitu saja.
Taufik Kurniawan, seornag Wakil Ketua DPR menghimbau untuk dari pihak pemerintahan segera membuat aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) yang di rancang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 serta terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disetujui oleh DPR.
Beliau menjelaskan lebih lanjut pada hari Jumat, 25 Mei 2018 di Jakarta bahwa “Setelah RUU Antiterorisme sudah disetujui oleh DPR, hal ini bukan berarti langkahnya sudah berhenti sampai di sini. Kami mendorong pemerintah untuk segera membuat aturan turunannya dalam bentuk PP supaya UU ini dapat diberlakukan,”
Taufik menilai bahwa, pembuatan ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 100 hari untuk pemerintah membuat Peraturan Pemerintah (PP) termasuk di dalmnya terkait dengan pelibatan (Tentara Nasional Indonesia) TNI untuk menindak lanjuti terorisme yang akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Beliau berharap dalam proses pembuatan Perpres tersebut sudah mengatur keterlibatan TNI dan tidak lebih dari satu tahun supaya dapat digunakan sebagai payung hukum secara jelas untuk keterlibatan TNI tersebut.
Taufik menegaskan kembali bahwa “UU (Undang-Undang) Antiterorisme sudah disetujui, itu artinya dari DPR jangan dikambinghitamkan lagi, dalam kaitan pembahasan UU ini. Hal ini sudah membuktikan bahwa dari DPR berkomitmen untuk segera mengesahkan RUU tersebut, dan sama sekali tidak menghambat proses pembahasannya,” .
Beliau mengatakan pasca RUU tersebut untuk disetujui oleh DPR, sehingga untuk saat ini “bola” yang ada di pemerintah untuk segera membuat PP serta Perpres.
Dari hasil rapat Paripurna DPR sebelumnya yakni pada Jumat pagi sudah menyetujui bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Kemudian di tindaklanjuti dari DPR pada Jumat yang mengirimkan surat kepada pemerintah tentang pemberitahuan bahwa dari institusi tersebut telah memberikan persetujuan bahwa RUU tersebut yang akan segera bisa disahkan menjadi UU (Undang-Undang).
Muhammad Syafii yakni sebagai Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, meminta agar dari pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang paling lambat 100 hari setelah RUU tersebut disahkan menjadi UU.

Sedangkan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji pun menegaskan bahwa dari pasukan elite TNI AL, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) melalui Komando Operasi Khusus Gabungan sudah siap untuk dikerahkan dalam mengatasi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) menegaskan kembali di sela-sela Pembacaan Memorandum Sertijab KSAL dari Laksamana Ade Supandi kepada Laksamana Siwi, yang memiliki gelar di atas KRI -591 Surabaya tepatnya yang bersandar di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Jumat, 25 Mei 2018 bahwa “Kesiapan TNI AL sebelum adanya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) sudah siap. Bahkan dari prajurit elite kita pun sudah siap, tinggal perintah Panglima TNI langsung saja,”
Koopsusgab merupakan sebuah gabungan dari tiga matra militer daiantaranya yakni Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara TNI AL, serta Detasemen Bravo 90 TNI AU. Dari semua satuan elite tersebut dibentuk pada awal 2015 oleh Jenderal (Purn) Moeldoko ketika menerima jabatan sebagai Panglima TNI.
Siwi menegaskan bahwa menurutnya dari pasukan elite dari tiga matra yang sudah disiapkan berjumlah 90 orang. Mereka semualah yang dipilih sudah memiliki keahlian khusus dalam hal penanganan aksi terorisme tersebut.
Sehingga, dari banyaknya pasukan tersebut hanya bisa diturunkan ketika sudah ada keputusan politik, seperti Perpres dari Presiden Joko Widodo.
Beliau berkata bahwa “Kalau itu ada perintah, maka akan kita laksanakan. Seperti, operasi di Marawi (Filipina Selatan) yang langsung dan digelar yang sampai sekarang masih berlangsung antara tiga negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina,”.
Kemudian dari adanya pelibatan pasukan elite tersebut yakni untuk menangani terorisme pun maka tidak perlu mengubah doktrin militer. Pada prinsipnya memang dari pihak TNI AL (Angkatan Laut) sudah sangat siap ketika terjadi dan dilibatkan dalam satuan Koopssusgab.
Namun terkait UU (Undang-undang) Antiterorisme yang baru disetujui oleh DPR, Siwi sudah menyambutkan bahwa dengan baik dan pasukannya pun sudah siap untuk di kerahkan dalam membantu mengatasi dari pihak kepolisian terkait aksi terorisme yang saat ini sudah hangat di bicarakan oleh masyarakat dan terjadi di beberapa daerah.
Salah satu dari anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2003 membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahkan dari Dave Laksono pun sudah mengakui ada pasal dalam RUU tersebut yang mengatur ancaman hukuman pidana untuk teroris yang berani melibatkan anak dalam aksi terornya.
Pada hari Jumat 25 Mei 2018, di Jakarta Dave Laksono menegaskan bahwa “Diatur dalam Pasal 16A, pasal tersebut sudah muncul sejak lama dan bukan karena ada aksi bom di Surabaya, akan tetapi pasal ini sudah ada sejak awal pembahasan di Pansus,”
Beliau menjelaskan kembali terkait beberapa aturan tersebut karena melihat pada aksi terorisme yang terjadi dalam dunia internasional. Terlebih kasus ini sudah melibatkan banyak pihak sampai ke kawasan anak-anak sekalipun, sehingga Pansus memasukan pasal tersebut.
Dave menerangkan pada awalnya Pansus ini berpikir bahwa aksi teror dengan melibatkan anak-anak kemungkinan besar bisa saja terjadi di negara Indonesia, dan ternyata sudah terjadi ketika peristiwa tersebut pada aksi bom di Surabaya yang menjadi sasarannya 3 gereja.
Beliau menanggapi lebih lanjut bahwa “Awalnya kami berpikir mungkin aksi teror tersebut pun bisa saja dapat melibatkan anak-anak di Indonesia dan nyatanya terjadi juga. Itu semangat pansus dari munculnya Pasal 16A,” ujarnya.
Sudah di terangkan dalam Pasal 16A Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga.
Dari adanya beberapa kasus di atas membuat pemerintah banyak mengambil pelajaran berharga dan waspada. Aksi teroris ini apabila di biarkan terus menerus maka dapat melemahkan bangsa, bahkan bisa pula menghancurkan bangsa Indonesia. Sehingga dari berbagai kalangan berkerjsama.
Bukan hanya dari pemerintah, namun kita sebagai warna negara yang baik harus bisa ikut mendukung dan menjaga sebagaimana mestinya supaya tetap dalam keadaan aman. Apapun yang terjadi aksi ini karena kesalahan pemahama konsep yang disalah aratikan.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here