DKI Raih WTP Terhadap Laporan Keuangan

0
169

Jakarta, namalonews.com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan Pemprov DKI pada 2017. Terakhir kali, Pemprov DKI mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) secara beruntun pada 2013-2016.

“BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian sebagai wujud impelementasi atas rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI,” kata anggota V BPK Isma Yatun di DPRD DKI pada Senin (28/5/2018).

Yatun menyebut Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) telah dibentuk oleh pemprov DKI Jakarta setelah mendapat rekomendasi dari BPK. Yatun berharap pencapaian opini WTP ini bisa dipertahankan.

Selain itu, BPK juga mengimbau pemprov DKI Jakarta untuk terus memantau penatausahaan aset secara berkelanjutan. Inventarisasi aset tanah secara fisik atas bukti kepemilikan aset beluk dilaksanakan secara menyeluruh.

“Sebab nilai asetnya sangat besar dan jumlah serta kompleksitas jenis aset tetap pemprov DKI Jakarta sangat besar,” ujarnya.

Ia menambahkan pencatatan aset Pemprov DKI Jakarta adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan, Pemprov DKI membentu tim khusus untuk menata semua aset dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Yatun mengharapkan hasil LKPD tersebut tidak hanya dijadikan sarana pertanggungjawaban tetapi juga sebagai informasi untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan keuangan atau penganggaran.

Berdasarkan hasil laporan BPK tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bangga Pemprov DKI berhasil meraih opini WTP. Baswedan menyebut pencapaian tersebut merupakan berkat kerja keras seluruh elemen dalam mengejar target yang ditentukan sebelumnya.

“Ini rasanya seperti betul-betul berkah ramadan. Kerja keras berapa bulan terakhir ini menghasilkan prestasi yang membanggakan,” kata Baswedan di DPRD DKI Jakarta pada Senin (28/5/2018).

Penulis: Boni Ogur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here