Hati- Hati Penyidik Bisa Dipidana Jika Langgar HAM Saat Tangkap Terduga Teroris

0
225

Jakarta, namalonews.com- Undang- Undang Antiterorisme telah disahkan. Dan dalam Undang Undang Terorisme tersebut mengatur ancaman pidana bagi penyidik yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ketika melakukan penangkapan dan juga penahanan bagi terduga teroris. Dan aturan tersebut tertuang dalam pasal 25 ayat (7).
Dalam pasal tersebut berbunyi: Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
Serta dalam pasal 25 ayat (8) berbunyi: Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dossy Iskandar Anggota Pansus RUU Terorisme mengatakan bahwa pasal tersebut dibuat supaya penyidik tidak sewenang-wenang dalam melakukan penegakkan hukum kepada terduga teroris.
“Jadi pasal itu dimaksudkan sebagai hukum progresif dimana penyidik dalam proses penegakan hukum tidak bisa sewenang-wenang,” kata Dossy ketika dikonfirmasi, Jumat, 25 Mei 2018 kemarin.
Disamping itu, supaya proses penegakkan hukum tidak melanggar hak asasi dari tersangka teroris.
“Ini juga sebagai sebuah jaminan bahwa penegak hukum harus bisa memastikan hak hak dari para tersangka,” ujar dia.
Dalam UU Terorisme yang baru disahkan ini juga diatur ketentuan bagi penegak hukum untuk bisa menahan terduga teroris lebih lama. Di dalam UU yang lama, penyidik hanya dapat menahan terduga teroris dengan waktu 6 bulan dan tak bisa diperpanjang. Sekarang, penahanan dilakukan pada waktu 120 hari.
Akan tetapi, penyidik dapat mengajukan perpanjangan penahanan selama 60 hari ke penuntut umum. Dan jika belum cukup, penyidik kembali dapat mengajukan perpanjangan ke ketua pengadilan negeri selama 20 hari.
Sementara itu, dalam ketentuan mengenai penangkapan yang diatur dalam Pasal 28. Pasal 28 ayat (3) berbunyi: Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
Kemudian pasal 28 ayat (4) berbunyi: Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana.
Lalu penjelasan pasal 28 ayat (3) dijelaskan pula yang dimaksud dengan menjunjung tinggi HAM antara lain adalah terduga diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.
Memang diketahui setelah dua tahun menjadi perdebatan di DPR, Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirya disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak 281 anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyetujui revisi menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dalam rapat paripurna DPR menyatakan, “Apakah RUU tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui untuk menjadi Undang-Undang.”
M Syafi’i yang menjabat sebagai Ketua Pansus UU Terorisme, ada beberapa penambahan substansi pengaturan yang terdapat dalam revisi. Tujuannya untuk menguatkan pengaturan yang sudah ada dalam UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Menurutnya, penambahan substansi tersebut antara lain adanya perubahan signifikan kepada sistematika UU Nomor 15 tahun 2003, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan dan peran TNI.
“RUU saat ini mengatur hal secara komprehensif, bukan hanya bicara pemberantasan namun juga aspek pencegahan, penanggulangan, kelembagaan, pemulihan, dan pengawasan,” kata Syafi’i.
Dirinya juga menjelaskan, RUU tersebut juga telah menambah ketentuan, bahwa dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan tersangka pidana terorisme harus menjunjung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Terduga teroris diperlakukan secara manusiawi, tidak diperlakukan secara kejam, tidak disiksa, dan tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia.
Syafi’i juga menjelaskan, dalam revisi UU Terorisme tersebut menambahkan tentang ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula dalam UU hanya mengatur restitusi dan kompensasi saja.
“RUU ini mengatur pemberian hak yang berupa santuan untuk korban meninggal dunia, rehabilitasi psikologis, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, pemberian kompensasi dan restitusi,” tuturnya.
Undang-Undang Terorisme yang baru ini juga mengatur ancaman hukuman bagi warga negara Indonesia (WNI) yang mengikuti pelatihan militer, termasuk terlibat perang di luar negeri. Ancaman pidana tersebut diatur dalam Pasal 12 B ayat 1.
Bunyi Pasal 16 B ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Soal aturan ini, Syafi’i juga mengatakan, aparat penegak hukum tak dapat langsung memidanakan warga negara yang pulang dari wilayah konflik bila tidak terbukti merencanakan atau melakukan terorisme. Dia juga mencontohkan, warga negara yang pulang dari wilayah konflik seperti Suriah ke Indonesia.
Oleh karena itu, menurut Syafi’i, UU Terorisme memerlukan definisi untuk membantu membuktikan seseorang yang baru pulang dari wilayah konflik terlibat dalam aksi terorisme.
“Kalau kemudian setiap orang yang pulang lalu dianggap sebagai teroris, saya kira kita kan tidak punya dasar hukum itu,” kata Syafi’i.
Nantinya, terlebih dahulu mereka akan dinilai apakah pernah ikut pelatihan militer sebelum melakukan aksi teror.
“Jadi orang lagi dari Suriah ini bisa di-assessment (dinilai) dulu. Yang melakukan assessment ini adalah BNPT,” dia menerangkan.
Syafi’i menambahkan, bagi mereka yang belum terdoktrin paham radikal, BNPT nantinya akan mengikutsertakannya dalam program kontraradikalisasi. Sementara, diadakan program deradikalisasi untuk mereka yang sudah terdoktrin.
Bukan itu saja, mengacu pada Pasal 12 B ayat 4 juga disebutkan warga negara yang telah dijatuhi hukuman pidana terorisme dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama lima tahun.
Disamping itu, UU Terorisme di dalamnya juga telah mengatur ancaman hukuman bagi kejahatan terorisme yang melibatkan anak-anak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16A.
Pasal tersebut adalah tambahan pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal tersebut berbunyi: Setiap orang yang melakukan Tindakan Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
Dave Laksono Anggota Pansus RUU Terorisme mengatakan, pasal tersebut masuk bukan dipicu karena rentetan insiden teror di tiga gereja di Surabaya, di mana pelaku melibatkan anak-anak. Dave menyebut, pasal tersebut sudah dibahas sejak awal pembentukan Pansus.
Pansus, kata Dave, berkaca dari kasus-kasus terorisme yang terjadi di negara lain yang banyak melibatkan anak-anak. Hal ini yang mendasari Pansus untuk memasukkan pasal pidana bagi pelaku yang melibatkan anak-anak.
“Enggak, pada itu muncul sejak lama, sejak awal pembahasan di Pansus,” kata Dave.
“Awalnya kita berpikir mungkin ini (aksi teror libatkan anak-anak) bisa terjadi di Indonesia dan nyatanya terjadi juga kan. Itu semangat Pansus dari munculnya Pasal 16A itu,” sambungnya.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here