KPU Disinyalir Lakukan Pelanggaran Kode Etik Saat Seleksi KPU Provinsi

0
182

Jakarta, namalonews.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik 86 anggota KPU Provinsi dari 16 provinsi. Anggota KPU provinsi yang dilantik bertugas untuk periode 2018-2023.

86 anggota KPU yang dilantik tersebut berasal dari provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta.

Kemudian, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan dari Gorontalo.

Pelantikan 86 anggota KPU Provinsi dari 16 provinsi dipimpin oleh Ketua KPU Arief Budiman dan dihadiri komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Manik, Viryan Aziz, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Hasyim Asyari. Hadir pula Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua Komisi II Zainudin Amali.

Dari keseluruhan anggota yang dilantik ternyata terdapat anggota yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai anggota KPU dan ada yang benar-benar baru. Untuk itu Arief berpesan agar masing-masing anggota bisa menjalin komunikasi dengan baik.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan anggota KPU Provinsi ini berasal dari berbagai latar belakang. Dia meminta anggota KPU saling mengenal agar dapat bekerja sama. Ada dua prinsip yang harus dijalani anggota KPU provinsi dalam menjalani tugasnya.

Hal tersebut yaitu transparansi dan juga integritas, menurutnya hal ini dapat membuat pemilu menjadi semakin berkualitas.

Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD) menyoroti pelantikan 86 anggota KPU Provinsi dari 16 provinsi untuk masa bhakti 2018-2023.

Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD) mendatangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (25/5). Ketua Pengurus Nasional IViD Rikson H.

Ketua IViD, Rikson H. Nababan mengatakan, kedatangannya ke DKPP adalah terkait temuan IViD atas dugaan adanya kelalaian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memeriksa persyaratan dari tim seleksi maupun dari peserta calon anggota KPU Provinsi.

Namun terkait hal ini ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak KPU RI.

Pelanggaran kode etik itu berupa salah satu anggota KPU Provinsi Banten berinisial M memiliki hubungan suami-istri dengan salah satu tim seleksi di Provinsi Sulawesi Selatan berinisial TA, yang juga pimpinan salah satu LSM penggiat pemilu.

Ketua IViD, Rikson H. Nababan, mengatakan pihaknya menemukan adanya dugaan kelalaian dari KPU di dalam memeriksa persyaratan dari tim seleksi maupun peserta. Ini terjadi pada saat pelaksanaan seleksi KPU Provinsi, pada beberapa waktu lalu.

“Dalam temuan kami ternyata ada anggota tim seleksi di Sulawesi Selatan yang ternyata mempunyai hubungan kekeluargaan atau hubungan suami-istri dengan calon di KPU Banten,” ujar Ketua IViD, Rikson H. Nababan pada saat ditemui di kantor DKPP, Jumat (25/5/2018).

Setelah menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak KPU RI itu, dia mengaku, sudah mencoba mengingatkan pihak KPU RI, pada tanggal 16 April lalu akan adanya potensi kekeliruan terkait dengam tim seleksi, hubungan tim seleksi dengan peserta calon KPU Provinsi.

Akan tetapi, dia menegaskan, lembaga penyelenggara pemilu itu tidak menggubris temuan tersebut. Pihak IViD juga telah melakukan penelusuran melalui website Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Berdasarkan penelusuran, kata dia, kedua orang tersebut mempunyai alamat rumah yang berbeda. Atas temuan itu, pihaknya kembali berupaya mengingatkan KPU

“Makanya, karena dugannya suami-istri, tetapi beda rumah kan. Kami khawatir. Kami cek ke Sidalih berbeda alamatnya. Akhirnya, kami hanya mengingatkan saja. Terakhir, tanggal 22 (April,-red) muncul di web KPU. Kami ingatkan kembali ke KPU,” kata dia.

Dalam hal ini, dia mengaku tidak mau mendikte apa yang sudah dilakukan KPU. Pihaknya hanya meminta dan memperbaiki proses seleksi anggota KPU Provinai supaya jangan sampai di kemudian hari muncul gugatan.

“Iya, harapan kami adanya perbaikan. Iya perbaikannya terserah. Tetapi yang pasti kalau misalnya proses penyelenggara pemilihan penyelenggara, seperti ini, maka kami mempertanyakan akan seperti apa ini penyelenggara pemilu,” tambahnya.

Ketua IViD, Rikson H. Nababan juga menuturkan, sehari sebelum KPU Provinsi dilantik, pihaknya ternyata telah membuat surat, mengingatkan kepada KPU bahwa ada problem yang terjadi terkait hal ini. Dan kalau itu dilanjutkan, maka akan ada potensi pelanggaran etik di sana, karena ada penyalahgunaan wewenang.

“Kita gak mau mendikte KPU apa yang harus dilakukan, tetapi kita hanya mengingatkan bahwa ini harus diperbaiki. Jangan sampai nanti kalau tidak diperbaiki akan muncul gugatan dan sebagainya. Nah makanya karena KPU kemarin belum ada balasan kepada kami, dalam frame kami ya ini fiktif positif. Kalau tidak dibalas, artinya iya,” papar Ketua IViD, Rikson H. Nababan.

Ketua IViD, Rikson H. Nababan juga berharap KPU melakukan perbaikan. Bagaimana perbaikannya, dia menyerahkannya kepada KPU. Jika tidak, dia mempertanyakan bagaimana penyelenggaraan pemilu akan menjadi baik jika proses seleksi penyelenggaranya saja tidak baik.

“Jangan-jangan omongan salah satu tokoh yang mengatakan Indonesia bubar tahun 2030 benar. Menurut kami, kalau misalnya model penyelenggara pemilunya seperti ini, malah gak sampai 2030,” tambah Ketua IViD, Rikson H. Nababan.

Terkait adanya omongan dari beberapa orang terkait kasus ini yang mengatakan, “yang penting kan tidak satu wilayah antara istri yang menjadi anggota tim seleksi dengan suami yang menjadi peserta calon anggota KPU Provinsi”. Menurut Ketua IViD, Rikson H. Nababan, yang jadi masalah adalah bukan persoalan satu wilayah atau tidak.

“Karena timsel itu pasti mendapatkan juknis bagaimana memberikan penilaian, hal-hal apa saja yang bisa dinilai. Nah itu yang menurut saya menjadi tidak fair. Makanya kami hanya melaporkan saja, apa keputusannya ya kita serahkan, biarlah DKPP memberikan putusan, memberikan penilaian seperti apa terkait dengan ini,” bebernya.

Lebih jauh Ketua IViD, Rikson H. Nababan juga menilai, dalam hal ini ada dua penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh KPU. Pertama, KPU telah melebihi kewenangannya, karena ada aturan tetapi didiamkan. Yang kedua, mencampuradukkan kewenangan.

“Mencampuradukkan kewenangannya apa? aturannya memberikan kewenangan untuk tidak memperbolehkan tim seleksi punya hubungan dengan calon. Nah ternyata oleh KPU dibiarkan,” tandasnya.

Sebagaimana telah diumumkan dalam pengumuman KPU Nomor: 47/PP.06-S/05/KPU/I/2018 Tentang Perubahan Pengumuman Nomor 34/PP.06-SD/KPU/I/2018 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2018-2023.

Pada poin persyaratan huruf (h), disebutkan tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pembatasan yang dimaksud dalam pengumuman KPU Nomor: 47/PP.06-S/05/KPU/I/2018 huruf (h) baru berlaku jika berada di dalam satu lokasi atau daerah perekrutan yang sama.

Namun, meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan adanya upaya dari hubungan kekerabatan itu untuk menjadi inside trader. Atas dasar itu, IViD berupaya melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here