Tambahan 60 Jaksa Senior Diminta KPK Dari Kejagung

0
192

Jakarta, namalonews.com- Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyatakan bahwa meminta tambahan jaksa sebanyak 60 orang kepada Kejaksaan Agung. Akan tetapi hingga saat ini permintaan itu belum dapat dipenuhi oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.
Tujuan KPK meminta tambahan jaksa ini adalah untuk mempercepat proses penanganan perkara yang ada. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo mengatakan, bahwa pihaknya sudah bertemu dengan Jaksa Agung terkait permasalahan kekurangan penuntut umum.
Dirinya juga sudah mengajukan tambahan sebanyak 60 orang jaksa senior untuk bisa ditugaskan di dalam lembaganya tersebut.
Surat permintaan tersebut sudah dilayangkan, tapi belum dipenuhi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Saat dikonfirmasi, Ketua KPK Agus Rahardji menyatakan,“Saya sudah menemui Pak Jaksa Agung, memang dijanjikan akan dipenuhi. Tapi sampai sekarang belum (dipenuhi).”
Agus mengatakan, bahwa jumlah penuntut umum yang ada di KPK kini hanya tersisa sekitar 80 orang, setelah lima jaksa kembali ke Kejagung pada Agustus 2017 lalu. Permintaan penuntut umum kepada Kejagung dikarenakan KPK tidak bisa merekrut dari instansi lain.
“Kami meminta memang belum diberi, terus jalan keluarnya harus bagaimana? Apa menyerah begitu saja? Ya sudah begitu, makin lama yang ditangani makin sedikit kan?” kata Agus.
Agus mengatakan, meskipun pihaknya msudah eminta 60 penuntut umum, menurut dia tak akan semuanya lolos. Tentu masih ada tahap seleksi yang harus dilaksanakan ke-60 penuntut umum tersebut.
“Ini jaksa yang dikirim oleh pak Jaksa Agung 60 juga belum tentu masuk, kan melewati tes KPK kan. Paling hanya 10 orang yang lolos,” Agus memaparkan.
Agus mengatakan saat ini ada 80 jaksa yang bertugas di KPK. Angka tersebut dinilainya masih kurang dibanding jumlah beban kasus yang ditangani.
“80 itu kita kurang banyak karena beban kita sebenarnya kalau mau saya menyebutkan, bottleneck itu di penuntutan karena banyak kemudian jaksanya terbatas. Kita memang belum diberi dan (padahal beberapa jaksa) mau pulang,” ujar Agus.
Padahal, kata Agus, mereka tak bisa merekrut dari instansi lain atau melakukan rekrutmen mandiri buat menempati posisi penuntut umum. Dia pun berharap Jaksa Agung Prasetyo bisa segera merespons permintaan penambahan jaksa untuk ditugaskan di lembaga antikorupsi.
“Kami minta memang belum diberi, sudah mau pulang, terus jalan keluar harus gimana coba? Ya kan? Apa menyerah begitu saja? Ya sudah begitu makin lama yang ditangani makin sedikit kan?” ujarnya.
Adanya jaksa muda dinilai belum dapat bekerja secara maksimal dalam menangani perkara. Bukannya mempercepat, mereka malah bisa menghambat proses penanganan perkara tersebut.
Kini, pihaknya berupaya mempertahankan jaksa-jaksa yang masih tinggal di KPK seraya menunggu kedatangan 60 jaksa senior itu. “Kalau (jaksa) pulang bersama-sama ke Kejaksaan Agung, kan merepotkan juga. Untuk sementara yang belum diminta masih dipertahankan sambil menunggu suplai yang baru,” lanjut Agus.
Saat ini KPK mempunyai 80 jaksa. Akan tetapi nanti berkurang karena 5 jaksa tahun ini kembali ke Kejaksaan Agung. Agus merasa jumlah tersebut sedikit dan berpengaruh signifikan atas kinerja penuntutan di KPK.
Karena permintaan penambahan jaksa penuntut umum belum juga dipenuhi oleh Kejagung, KPK lantas mengusulkan revisi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Jadi khusus untuk jaksa, sepanjang dia belum diminta meskipun sudah melewati 4-4-2 (masa kerja 4 tahun dan kemudian bisa diperpanjang 4 tahun dan 2 tahun lagi) ya kan, KPK akan tetap menahan jaksa itu sebelum diminta Kejaksaan Agung,” tutur Agus.
Presiden Joko Widodo juga telah menekan PP Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Agus menyebut bahwa perubahan dalam aturan itu diberlakukan khusus untuk jaksa.
“Jadi revisi yang dimaksudkan khusus untuk jaksa sepanjang dia belum diminta oleh Kejaksaan Agung sebaiknya dia tidak dipulangkan. Jadi jangan punya pikiran yang macam-macam lewat PP sembunyi-sembunyi. Tidak kalau di dalam kami terbuka,” kata dia.
Agus juga telah menjelaskan bahwa revisi aturan itu hanya memuat aturan tambahan supaya jaksa yang berada di KPK tak keluar meski telah bertugas 10 tahun.
Selain itu, jaksa di KPK diharapkan tak keluar terlebih dulu apabila Kejaksaan Agung belum memanggil mereka.
Kekurangan jaksa yang dirasakan pihak KPK karena ada banyak jaksa yang sudah pulang sebab masa dinas di KPK sudah selesai. Bahkan, juga ada jaksa yang pulang kembali sebelum masa tugasnya selesai.
“Sedikitnya ada 60 jaksa yang kita butuhkan, untuk memaksimalkan penanganan kasus korupsi yang terjadi selama ini,” kata Agus Rahardjo kepada media saat ditemui di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/5).
Hal tersebut sebagai upaya penanganan kasus korupsi baik pencegahan dan penindakan, serta berupaya untuk memperbanyak tim guna memaksimalkan penangan kasus yang ada.
“Saat ini kita akan memperkecil tim yang ikut dipersidangan. Dengan demikian akan memperbanyak tim, sehingga kasus yang akan ditangani menjadi lebih banyak,” ungkapnya.
Disamping itu kata Agus, banyak juga tim KPK yang ingin kembali ke Jaksa Agung. “Padahal kita belum mendapat pengganti untuk Jaksa Penuntut Di KPK,”jelasnya.
KPK secara ideal memiliki target dimana mampu menangani 200 kasus dalam kurun waktu 200 kasus. Sehingga bisa membentuk 25 tim.
Dengan adanya banyaknya kasus yang ada, KPK tentu membutuhkan Jaksa yang jauh lebih banyak. Dengan demikian dirinya telah menyampaiak permintaan kepada Jaksa Agung, untuk tenaga jaksa yang dibutuhkan KPK.
“Idealnya KPK membutuhkan tambahan jaksa sekitar 60 orang. Namun hingga saat ini masih belum direspon,”jelasnya.
Untuk penyelidik dan penyidik, sumbernya cukup banyak. Pihaknya mampu melakukan perekrutan baik dari kepolisian, BPKP dan pihak lain. Sementara Khusus jaksa tentu harus berasal dari kejaksaan.
Agus juga menginginkan efektivitas penanganan perkara dengan mengelompokkan jaksa ke sejumlah tim dengan jumlah anggota yang kecil. Agus menginginkan tim yang ada di dalamnya terdiri dari 3 sampai 4 jaksa.
Selama ini, setiap tim anggotanya adalah 5 sampai7 jaksa. Situasi itu menjadikan penanganan perkara cenderung sedikit dan belum efektif. Sedangkan untuk posisi penyelidik dan penyidik di KPK, menurut Agus sumber dayanya bisa dari instansi mana saja.
“Penyidik kami sudah ada pengalaman menerima sendiri penyidik KPK. Penyidik Polri yang kita rekrut juga kemudian nanti menjadi penyidik KPK, jadi sumbernya bisa dari mana-mana,” tambah Agus.
Ia berharap masyarakat tidak langsung curiga bila KPK meminta tambahan personil penyidik Polri untuk mengisi posisi penyidik di KPK.
“Jangan mempunyai pretensi juga, curiganya jangan dikedepankan dulu. Kita kirim surat meminta 60 polisi itu sudah geger. Pengalaman kita, minta 120 (personil) tahun lalu itu yang dites KPK kemudian masuknya hanya 6 (personil). Jaksa yang dikirim oleh kejaksaan juga sebelum masuk, kan, melewati tes KPK, kan?” ungkap Agus.
Dukungan dari Kejaksaan Agung dan juga aturan revisi tersebut bisa meringankan juga mempercepat penanganan perkara KPK. “Paling enggak butuh 25 tim. Kalau sekarang belasan atau tiga belas,” ujar dia.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here