Fantastis, Gaji Megawati Di BPIP Rp 112 Juta, Pantaskah?

0
199

Jakarta, namalonews.com- Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP).
Dengan adanya Perpres yang telah diteken Jokowi 23 Mei lalu, maka dengan demikian maka pimpinan, pejabat beserta pegawai BPIP akan mendapatkan hak keuangan beserta fasilitas.
Ketua Dewan Pengarah BPIP  Megawati Soekarno Putri memperoleh hak keuangan atau gaji sebesar Rp 112.548.000 tiap bulan.
Sementara itu, untuk jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing akan mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah tersebut terdiri dari delapan orang, Diantaranya ada Try Sutrisno, Mahfud MD, Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru Yewangoe, Ahmad Syafii Maarif, Ma’ruf Amin, Sudhamek, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Sedagkan untuk Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif akan mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, untuk Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus mendapatkan Rp 36.500.000.
Disamping mendapatkan gaji bulanan, dalam Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya yang berupa biaya perjalanan dinas.
BPIP merupakan badan baru yang telah didirikan pada era Jokowi melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Salah satu tugasnya seperti yang telah dikutip dari Perpres itu, yakni membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Mulanya, pada Mei 2017 lalu, Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Akan tetapi, pada Februari 2018, Jokowi meningkat statusnya menjadi Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).
Tentu saja dengan gaji Megawati Soekarno Putri yang mencapai angka Rp 112 juta dengan tugasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) banyak yang mempertanyakan, apakah pantas?
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso sempat mengatakan, pemberian gaji tersebut adalah hak pemerintah. Hanya saja Priyo mengaku merasa cukup kaget dengan nominal besarannya.
“Hak pemerintah memberi gaji kehormatan. Tapi saya kaget melihat besarannya yang bahkan melebihi rata-rata pejabat tinggi negara lainnya,” kata Priyo dalam pesan singkat.
Menurut Priyo, ketika di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik sepenuhnya, hal ini akan memberi kesan tidak baik.
“Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik ini tidak elok jika memberi gaji pejabat sebesar itu. Cepat atau lambat publik akan tahu. Saya merasa khawatir akan timbul pertanyaan yang meluas di masyarakat atas dasar pamrih apa pemerintah memutuskan gaji sebesar itu dan apakah itu tepat, adil dan patut?” jelas Mantan Wakil Ketua DPR itu.
Priyo lantas membandingkan dengan Malaysia yang saat ini Mahathir Muhammad. Pejabat Malaysia dipotong gajinya untuk iuran guna membayar utang luar negeri.
“Dibanding Malaysia, malu kita. Mahathir bahkan memotong gaji para menterinya untuk urunan bayar hutang luar negeri,” jelas Priyo.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Basarah selaku Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menegaskan bahwa PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah memikirkan masalah gaji saat bekerja sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).
“Sampai kini, Bu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan  pimpinan BPIP yang lain juga tidak pernah tahu besaran gaji atau hak keuangan yang diberikan pada mereka dan tidak pernah mengusulkan berapa besaran gaji mereka, apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah,” kata Basarah dalam keterangan tertulisnya Senin (28/5/2018).
Basarah juga meyakini prinsip yang sama berlaku bagi anggota dewan pengarah lainnya.
“Para tokoh tersebut merupakan sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebut pun menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Segala tugas tak diukur hanya sekedar masalah gaji,” ungkap dia.
Basarah juga menambahkan, bahwa sejak dilantik Presiden Jokowi sebagai Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) pada 7 Juni 2017 lalu, sampai lembaga tersebut berubah menjadi setingkat kementerian bernama BPIP pada 28 Februari 2018, Megawati dengan 8 anggota Dewan Pengarah lainnya belum pernah memperoleh gaji.
Begitu pula dengan Kepala BPIP dan semua staf dan pejabat yang bekerja dalam lingkungan UKPPIP/BPIP. Mereka belum pernah memperoleh gaji atauhak-hak keuangan dari negara.
Padahal, kata Basarah, tugas BPIP itu sangat padat dan kompleks sebab harus melakukan penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi Pancasila.
“Memang muncul berbagai kendala internal administratif birokrasi antar kementerian terkait. Dampaknya, hingga satu tahun berjalan, baik Dewan Pengarah, Kepala UKPPIP/BPIP, Deputi dan perangkatnya hingga Tenaga Ahli sebanyak 30 orang tidak diberikan dukungan gaji dan hak keuangannya dalam bekerja,” kata dia.
Penetapan gaji dan hak-hak keuangan di lingkungan BPIP yang diteken Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tidak mungkin dibuat tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua MPR ini juga meminta menteri terkait untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. “Setahu saya keputusan pemerintah mengenai hak-hak keuangan pejabat atau penyelenggara negara harus melalui rapat-rapat antar kementerian terkait serta melalui persetujuan menteri keuangan,” ujarnya.
Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR ikut berkomentar mengenai ramai-ramai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarno Putri digaji Rp 112 juta per bulan. Menurut Fahri, Mega kemungkinan besar tak minta gaji tersebut.
“Pasti Ibu Mega nggak tahu jumlah gaji itu. Dan pasti bukan beliau yang minta,” kata Fahri Minggu (27/5/2018).
Menurut Fahri, kemungkinan hal ini merupakan ulah dari orang-orang tertentu. Fahri juga menyarankan kepada Mega agar menolak gaji tersebut bila memang benar diberikan.
“Kemungkinan besar ini adalah kelakuan orang tertentu yang ingin merayu Ibu Mega dengan cara yang salah. Saya mengusulkan agar ibu mega menolak dan menegur mereka, karena peran ibu mega sebagai mantan presiden bukan peran orang gajian tapi peran negarawan untuk menjadi simbol pembinaan ideologi bangsa. Kejadian ini patut disesalkan,” tutur Fahri.
Pernyataan Fahri yang diungkapkan itu senada dengan Wakil Sekjen PKB Daniel Johan. Daniel meminta Presiden Jokowi mengevaluasi hal itu karena dapat menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.
“Saya rasa Bu Mega tidak memerlukan itu, apalagi dengan tugas mulia membumikan Pancasila. Tanpa itu pun Bu Mega selama ini sudah sangat mengkampanyekan Pancasila sebagai ideologi negara. Malah saya khawatir masyarakat menjadi sinis, kasihan Ibu Meganya nanti. Baiknya Presiden mengevaluasi kembali,” jelas Daniel Minggu (27/5).
Salah satu Anggota Dewan Pengarah Mahfud MD dirinya juga telah membantah perihal gaji tersebut. Menurutnya selama ini mereka tak pernah membicarakan gaji.
“Ada banyak pertanyaan masuk ke akun saya tentang keluarnya Perpres yang menyangkut besarnya ‘gaji’ Pengarah dan Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Saya sendiri belum tahu persis tentang itu. Kami sendiri di BPIP, sdh setahun bekerja, tidak pernah membicarakan gaji,” kata Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd.
Menurut Mahfud MD, Pengarah maupun Kepala BPIP memang belum pernah digaji. Selama ini juga, lanjut Mahfud, mereka tak pernah mempermasalahkan hal tersebut.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here