Heboh Gaji Megawati sebagai Ketua BPIP Rp 112 Juta

0
295

Jakarta, namalonews.com- Presiden RI, Joko Widodo telah menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Selain Megawati, beberapa tokoh politik juga ditetapkan sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di antaranya adalah Try Sutrisno dan Mahfud M. D.

Dengan ditetapkannya beberapa tokoh politik Indonesia sebagai Dewan BPIP ini, banyak yang mempertanyakan dan membicarakan mengenai gaji yang para Dewan BPIP terima setiap bulannya. Bahkan, beredar bahwa gaji Megawati sebagai Ketua Dewan BPIP, adalah sekitar Rp 112 juta.

Gaji para Dewan BPIP telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perpres Nomor 42 Tahun 2018 itu disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu, 23 Mei 2018 kemarin.

Selain itu, para Dewan BPIP juga mendapatkan fasilitas dari negara yang diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas. Untuk Ketua dan Anggota Dewan BPIP, diberikan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk Kepala BPIP diberikan fasilitas setingkat menteri, dan fasilitas diberikan secara berjenjang sesuai dengan jabatannya.

Berdasarkan pada lampiran Perpres Nomor 42 Tahun 2018, daftar hak keuangan yang diterima oleh para Dewan BPIP adalah sebagai berikut:

  1. Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapat hak keuangan Rp 112.548.000,-
  2. Anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat hak keuangan Rp 100.811.000,-
  3. Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000,-
  4. Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000,-
  5. Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000,-
  6. Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000,-

Mahfud MD Memberikan Tanggapan
Mahfud MD memberikan tanggapan mengenai polemik soal Peraturan Presiden (Perpres) tentang gaji para Dewan Pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang disebut-sebut mencapai Rp 100 juta per bulannya.

Melalui postingan di akun twitter pribadinya hari Minggu, 27 Mei 2018, Mahfud selaku anggota Dewan Pengarah BPIP menuliskan bahwa hampir setahun bekerja, Mahfud dan para Dewan BPIP lainnya tidak pernah menerima gaji, serta tidak pernah mempertanyakan hal tersebut.

“Ketahuilah, sampai hr ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya. Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Krn pejuang ideologi Pancasila itu hrs berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang scr tak wajar”.

Dalam postingannya tersebut, Mahfud menegaskan bahwa dalam lingkup internal Dewan Pengarah BPIP pun, mereka tidak pernah mempermasalahkan atau mempertanyakan terkait dengan hal tersebut. Mahfud juga menjelaskan, sebagai pejuang ideolgi Pancasila, harus memiliki akhlaq dan tidak boleh rakus dengan uang.

Perihal postingan tersebut, berbagai jenis tanggapan yang diberikan oleh netizen kepada Mahfud MD. Beberapa di antaranya memberikan tanggapan yang sinis. Sedangkan beberapa netizen lainnya ada yang setuju dan mendukung pendapat Mahfud MD.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibentuk pada 7 Juni 2017 dan namanya pada waktu itu adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Saat itu, dalam Keputusan Presiden tentang UKP-PIP tidak disebutkan soal gaji yang diterima oleh para Dewan UKP-PIP.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP adalah badan baru yang didirikan pada era kepemimpinan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Salah satu tugas BPIP adalah sebagaimana dikutip dari Perpres tersebut, yaitu membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Ahmad Basarah: Dewan BPIP Tidak Minta Gaji

Ahmad Basarah selaku Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, menegaskan bahwasannya Megawati Soekarnoputri tidak pernah memikirkan persoalan besaran gaji selama bekerja sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

“Sampai saat ini, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Ibu Mega dan Dewan Pengarah BPIP lainnya juga tidak pernah tahu besaran gaji ataupun hak-hak keuangan yang diberikan kepada mereka. Mereka juga tidak pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka, apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah,” jelas Basarah terkait dengan polemik gaji para Dewan Pengarah BPIP.

Basarah juga meyakini bahwa para Dewan Pengarah BPIP juga memiliki prinsip yang sama dengan Megawati dalam hal bekerja atau megabdi kepada negara. Ia juga menambahkan bahwa sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengarah UK-PPIP 2017 lalu hingga diubah menjadi BPIP yang setingkat dengan menteri, Megawati dan 8 anggota Dewan Pengarah BPIP belum pernah menerima gaji.

Dipimpin oleh Megawati, BPIP Laporkan Perihal Amandemen UUD 1945 ke Presiden Joko Widodo
Pada bulan lalu, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah melaksanakan tugasnya. Dewan Pengarah BPIP bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan membicarakan beberapa hal kepada Presiden Joko Widodo.

Selain mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi terkait dengan pengangkatan level BPIP yang setara dengan menteri, Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP turut menyampaikan bahwa banyak pihak yang meminta BPIP untuk memberikan materi mengenai ideologi Pancasila.

Salah satunya adalah pertemuannya dengan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. Selain itu, Dewan Pengarah BPIP juga telah melakukan pertemuan untuk berdisusi terkait dengan ideologi Pancasila.

Megawati juga menyampaikan pertemuan BPIP dengan MPR RI.

Megawati menjelaskan bahwa pertemuannya dengan MPR RI menghasilkan kesepakatan mengenai amandemen terbatas terhadap UUD 1945.

BPIP akan mengusahakan adanya amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dulu ada pada masa orde baru.

Said Aqil selaku Anggota Badan Pengarah BPIP mengatakan bahwa para Dewan Pengarah ke depannya akan mengemban amanah yang berat, salah satunya adalah mengembalikan semacam GBHN walaupun namanya bukan GBHN. Menurut Aqil, sistem semacam GBHN ditujukan agar visi dan misi Presiden Joko Widodo dapat selaras dengan Kepala Daerah. Aqil menilai bahwa saat ini, antara Presiden dan para Kepala Daerah terjadi ketidakselarasan dalam program-progaram yang dilaksanakannya.

“Presiden visi dan misinya kemana, gubernur kemana, bupati kemana. Hal ini tidak etis, tidak elok dilihatnya. Visi dan misi harus sama dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah. Dari Presiden sampai dengan bupati atau walikota, visi misi harus satu. Ini terjadi karena tidak adanya GBHN,” jelas Aqil terkait dengan rencana pengembalian sistem GBHN.

Menurut Aqil, rencana amandemen UUD 1945 juga akan ditujukan untuk mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Kondisi saat ini, dimana MPR RI memiliki posisi yang sejajar dengan DPR RI dan Presiden tidaklah ideal.

Said Aqil juga memastikan bahwa amandemen UUD 1945 yang direncanakan hanya akan menyangkut dua hal tersebut. Menurutnya, Presiden bersama BPIP, MPR dan DPR akan menggelar pertemuan dan musyawarah untuk membahas amandemen UUD 1945.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here