Gaji BPIP Bagusnya Buat Cicil Utang Negara

0
373

Jakarta, namalonews.com- Pada 23 Mei 2018, Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan presiden terkait pengurusan Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP). Sejak bulan Juni 2017, ternyata para pegawai Kementerian Keuangan selaku lembaga yang terkait, akan merapel gaji para pegawai badan pembinaan pancasila. BPIP tersebut belum menerima gaji secara totalitas.

Dalam keterangan kepada media, Adri Zulpianto, selaku Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), menghimbau supaya gaji tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara yang lebih utama. Seperti misalnya untuk melunasi utang-utang negara yang kian waktu diprediksi kian menumpuk terus.

“Kami meminta kepada Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, dan Andreas Anangguru Yewangoe ketika sudah menerima gaji atau rapelan gaji, sebaiknya dapat mengembalikan uang tersebut ke kas negara untuk mencicil hutang negara,” dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 29/05 pada media.

Lebih lanjut dalam keterangannya, Adri, dulu pancasila disusun oleh para founding father. Mereka itu menjadikan pancasila menjadi dasar negara dengan cara ikhlas dan tulus, tidak ada indikasi apa pun. Maksudnya, mereka para founding father tersebut ikhlas melakukannya tanpa mengharap imbalan apa pun dari negara.

Jelas bertolak seratus delapan puluh derajat jika dibandingkan dengan zaman sekarang. Ucap Adri, zaman pemerintahan Joko Widodo sekarang ini, sepertinya pancasila dijadikan suatu komoditas.Hal ini terlihat dari, setelah terbentuknya  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), para pengurusnya  harus mendapatkan intensif dari negara.

Berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebutkan gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar Rp. 112.548.000.

Para Wakil Dewan Pengarah yang didalamnya terdapat seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, dan lainnya sebesar Rp. 100.811.000.

Alangkah lebih bijaksananya jikalau Indonesia bisa meniru negara Malaysia dalam hal ini. Yakni dalam upaya melunasi utang negaranya dan bisa mengerem pengeluaran negara yang dipandang kurang dominan. Bahkan akan lebih baik lagi jikalau tetap menerapkan ideologi pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat negara yang kini lagi mengalami problematika utang yang terus menumpuk.

“Jadi menurut kami, besarnya dan tingginya gaji mereka sangat tidak adil bagi kondisi negara saat ini. Di mana negara punya hutang yang menumpuk, dan tingginya atau naiknya harga sembako saat ini,” ungkap Adri.

Dengan besarnya utang yang terus menumpuk terhadap negara lain, Adri menjelaskan,hal ini akan membuat Pancasila tidak sakti. Sebaliknya malah Pancasila bisa tersandera oleh pihak asing.

Selaku Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan data berbeda soal gaji BPIP. Gaji pokok Ketua Dewan Pengarah BPIP, tidak berbeda dengan gaji pokok para pejabat negara lainnya, yakni sebesar Rp 5 juta. Bahkan, tunjangan jabatan pejabat di BPIP lebih kecil dibandingkan lembaga lainnya, yakni hanya Rp 13 juta.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here