Korban Teroris Ditanggung Negara, Apa dan Di Mana Sanksi Pembunuh Terduga Teroris?

0
229

Jakarta, namalonews.com- Akhirnya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  mengesahkan revisi undang-undang tentang terorisme menjadi undang-undang dengan nama Undang-Undang  atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengesahan itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden Jokowi mengancam akan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) jika pengesahan tidak kunjung selesai  hingga akhir masa sidang bulan depan.

“Setujuuuu,” kata para anggota DPR, kompak.

Mereka menyambut dengan penuh semangat atas pertanyaan Ketua Sidang Paripurna tentang apakah rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu bisa diterima untuk dijadikan undang-undang.

Mengakhiri perdebaan politik yang panjang dan panas setelah sekian lama para politisi Senayan dengan berbagai kelompok masyarakat, akhirnya, palu pun diketuk oleh ketua Sidang Paripurna tersebut, Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR.

Menkumham, Yasonna H Laoly, yang hadir dalam rapat tersebut mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Antiterorisme menjadi undang-undang tersebut akan menjadi instrumen penting dalam memberantas tindak pidana terorisme.

Sebagaimana diketahui bahwa desakan pengesahan terhadap revisi Undang-Undang Terorisme ini muncul besar-besaran sejak terjadinya serangan teror berantai yang bermula dengan serangan tiga gereja di Surabaya Selasa (8/5) lalu. Dengan pengesahan undang-undang tersebut, Presiden Joko Widodo tidak perlu lagi mengeluarkan Peraturan Khusus Pengganti Undang-undang (Perppu), sebagaimana ancamannya saat mengunjungi lokasi serangan bom Surabaya, Selasa (8/5) lalu.

Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Salah satu konten yang terbaru adalah bahwa semua korban terorisme pada masa yang lalu, akan mendapat perlindungan negara. Itu berarti bahwa pasal yang menyangkut perlindungan korban berlaku surut.

Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Hanafi Rais, yang menilai bahwa sebelumnya dalam proposal revisi Undang-Undang Terorisme yang diajukan pemerintah, pasal-pasal menyangkut perlindungan korban tidak menonjol.

“Akhirnya kita sepakat dengan pemerintah bahwa ini menjadi dimensi baru. Ada mainstreaming perlindungan korban, baik korban langsung dan tidak langsung yang harus ditanggung sepenuhnya oleh negara,” kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Kini, lanjut Politisi PAN itu, justru jadi perhatian serius dan negara harus menjamin rehabilitasi korban.

“Semua ini dijamin oleh negara dan khusus perlindungan korban bisa berlaku surut. Korban dalam kasus bom Bali, misalnya, harus menanggung beban sakitnya, baik secara fisik, psikologis, dan psikososial juga,” jelasnya.

“Jadi, negara kita mengatur dalam UU ini untuk menjamin korban terorisme di waktu-waktu sebelumnya,” pungkasnya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here