Mendagri Lakukan Investigasi Tercecernya E-KTP

0
122

Jakarta, namalonews.com- Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan investigasi internal terkait dengan tumpukan Kartu Tanda Elektronik atau e-KTP rusak atau invalid yang tercecer di jalanan dari Depok hingga Bogor pada akhir pekan lalu.

“Sekjen, Irjen, serta biro hukum, akan segera turun untuk melakukan investigasi di Dirjen Dukcapil. Siapakah yang bertanggung jawab, dan pastinya ada unsur sabotase,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dengan pesan singkatnya yang disampaikan pada wartawan, Minggu, 27 Mei 2018.

Terkait dengan tercecernya e-KTP di jalanan tersebut, diduga hal ini ada yang dibuat-buat. Oleh karena itu, Mendagri mengatakan bahwa perlu dilakukan investigasi yang mendalam untuk mencari pelaku dan motif dari peristiwa ini. Mendagri pun telah meminta Dirjen Dukcapil untuk segera menindaklanjuti peristiwa yang sempat menjadi polemik publik ini.

Tjahjo mengatakan, seharusnya e-KTP yang rusak harus segera dihancurkan. “Harus dihancurkan atau dibakar, jangan dibawa-bawa ke gudang, waspada penyalahgunaan e-KTP,” tambah Thahjo.

Maka dari itu, pihak Mendagri akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal ini bertujuan untuk  mencari tahu siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

“Kepada Dirjen Dukcapil, hari Selasa besok harus sudah selesai usulan mutasi pejabat Dukcapil yang harus bertanggung jawab, dinon-jobkan. Saya berpendapat sebagai Menteri Dalam Negeri, ini sudah bukan kelalaian, melainkan sudah unsur kesengajaan,” jelas Thahjo.

Hasil Investigasi Kemendagri terkait e-KTP

Hasil investigasi atas peristiwa ribuan keping KTP elektronik atau e-KTP yang tercecer di jalanan Kabupaten Bogor, diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian menyebutkan bahwa ribuan keping e-KTP itu sebenarnya produk yang cacat atau rusak, sehingga e-KTP perlu diganti.

Terdapat dua kategori KTP elektronik yang rusak, yaitu rusak pada elemen data yang disebut  dengan invalid data dan rusak secara fisik. Dari ribuan KTP elektronik yang tercecer, sebagian KTP elektronik yang berceceran di jalanan merupakan e-KTP yang rusak karena invalid data, namun sebagian e-KTP yang lain rusak fisik. Seharusnya, semua e-KTP yang rusak itu harus segera dimusnahkan untuk diganti dengan yang baru.

Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa hal itu sekaligus mengklarifikasi rumor yang beredar di kalangan masyarakat melalui media sosial. Media sosial banyak yang menyebutkan bahwa keping-keping KTP elektronik yang berceceran di jalanan Bogor itu sebagian rusak, sehingga dicurigai adanya upaya untuk memanipulasi e-KTP. Padahal sebenarnya keping yang rusak tersebut memang KTP elektronik yang rusak fisik dan akan diganti dengan yang baru. Untuk sebagian KTP elektronik yang utuh, itu merupakan e-KTP yang rusak karena invalid data, sehingga meskipun kondisinya baik-baik saja, namun keping e-KTP itu tidak dapat digunakan.

“Karena di media sosial timbul pertanyaan yang mengatakan, “wong KTP-nya bagus, kok, dikatakan rusak”. Nah, kemudian itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Dicky bahwa rusak elemen datanya,” jelas Zudan Arif Fakrullah selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dalam konferensi pers bersama di Markas Polres Bogor pada Senin, 28 Mei 2018.

Selain itu, Zudan juga menjelaskan mengapa KTP daerah lain bisa sampai ke Bogor. Zudan menjelaskan bahwa Kemendagri memiliki dua model pencetakan. Pencetakan KTP pada tahun 2010 sampai 2014 awal, dicetak di Jakarta. Kemudian apabila ada kesalahan atau rusak, maka keping-keping KTP yang rusak itu disimpan di Jakarta.

“Memang e-KTP ditinggal di pusat, kemudian dikirim ke daerah lalu rusak. Nanti dikirim lagi ke pusat kemudian diganti dengan yang benar,” imbuh Zudan.

Menurut Zudan, pada cetakan awal tahun 2010, KTP yang dicetak tidak hanya berasal dari Sumatera Selatan, melainkan warga dari seluruh daerah di Indonesia. Pada kasus KTP elektronik yang ikut tercecer juga KTP dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Banyuwangi, Jawa Timur dan Sulawesi Barat.

Zudan menerangkan, bahwa dalam rangka meminta ganti kepada Kementerian Dalam Negeri, KTP yang rusak atau invalid data dikirimkan ke Jakarta. Kemudian, KTP yang tidak digunakan atau rusak akan langsung dipotong pada sisi sebelah kanannya, yang bertujuan untuk merusak KTP secara permanen agar tidak disalahgunakan.

Ketika keping-keping KTP itu telah dinyatakan rusak, selanjutnya dikirim ke gudang. Menurut Zudan, pengangkutan keping e-KTP yang rusak memang tak perlu pengawasan oleh aparat keamanan, sebab barang itu memang sudah dipastikan tidak dapat digunakan lagi.

Akibat Kejadian Ini, Kemendagri Dinilai Bikin Gaduh

Kementerian Dalam Negeri diminta bertanggungjawab penuh atas kejadian yang tengah marak di masyarakat dan menimbulkan polemik di media sosial, yaitu tercecernya ribuan e-KTP rusak di Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor.

Sutriyono, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, mengatakan bahwa kejadian tercecernya ribuan e-KTP ini dapat menjadikan timbulnya kegaduhan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 ini. Seperti yang diketahui, Bogor merupakan salah satu daerah yang akan menggelar ajang pilkada pada Pilkada serentak 2018.

Menurut Sutriyono, Kemendagri seharusnya berkonstirbusi dalam menjaga ketenangan jelang Pilkada serentak 2018, namun justru menimbulkan polemik berkembang di masyarakat. Sutriyono juga mengingatkan insiden serupa yang pernah terjadi ketika Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Saat itu, banyak e-KTP palsu yang berdar yang berasal dari Vietnam, kemudian pada tahun ini, terulang kembali, terdapat polemik yang berkembang di masyarakat menjelang Pilkada 2018.

Menurutnya, kejadian ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Padahal, karena pentingnya pelaksanaan pilkada, seharusnya kepercayaan pada penyelenggara dan pemerintah harus selalu dijaga.

Selain itu, Sutriyono juga memberikan tanggapan mengenai persoalan serius ketika Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut ada sobatase dalam hal tercecernya ribuan e-KTP ini. Menurutnya, pernyataan Tjahjo tersebut adalah kurang tepat, karena menyimpulkan suatu persoalan terlalu  dini.

“Sebelum ada penyelidikan independen, kurang tepat jika Mendagri menyebutkan bahwa ada sabotase. Hal ini menjadi seolah-olah Kemendagri ingin berlepas diri dengan kejadian ini,” ujar Sutriyono.

Sutriyono menambahkan, seharusnya Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan yang baik kepada publik terkait pernyataan sabotase tersebut, agar tidak terjadi miskomunikasi dan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

“Bagaimana bisa sebuah institusi negara sampai disabotase? Lantas, siapa yang melakukan sabotase tersebut? Dan motifnya apa melakukan sabotase?” kata Sutriyono.

Sutriyono juga menegaskan, negara itu wajib melindungi kerahasiaan dokumen. Walaupun diduga KTP elektronik yang tercecer tersebut adalah produk gagal, namun datanya tetap tercantum di kepingan, sehingga masih saja bisa disalahgunakan.

“Hal ini sangatlah mungkin disalahgunakan. Kemendagri harus bisa bertanggungjawab. Tidak cukup memberi sanksi pada pejabat paling bawah. Presiden juga harus mengambil tindakan yang tegas agar dikemudian hari, hal seperti ini  tidak terulang kembali,” terang Sutriyono.

Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri akan mencopot pejabat di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang dianggap bertanggungjawab atas kejadian ribuan KTP elektronik rusak di Jalan Raya Sawangan dan Jalanan Bogor. Tjahjo meminta kepada Zudan Arif Fakrulloh selaku Dirjen Dukcapil segera menyelesaikan administrasi pemecatan  para pejabat terkait.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here