THR & Gaji 13 Fantastis: Kebijakan Politis Atau Peningkatan Kinerja PNS?

0
1669

Jakarta, namalonews.com- Belakangan ini kodisi perekonomian Indonesia dalam keadaan kurang menguntungkan. Bahkan bisa dibilang kondisi rupiah Indonesia dalam keterpurukan. Ini terlihat dalam masa dua tahun terakhir, di mana rupiah berada di posisi hampir Rp 13 ribuan.

Kini sekarang malah rupiah berapa di kisaran Rp14 ribuan per USD. Dengan kondisi yang demikian membuat besaran utang pemerintah kian melonjak. Namun sayangnya fenomena seperti ini seolah-olah pemerintah tutup mata. Tidak mau tahu beban yang ditanggung dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sekaligus bertambahnya nilai utang negara.

Mestinya pemerintah segera melakukan pengerucutan anggaran belanja negara (austerity). Namun kali ini malah terkesan sebaliknya, pemerintah seolah berlomba-lomba mengeluarkan pembelanjaan lewat pembagian Tunjangan Hari Raya (THR).

Bukan aneh kedengarannya, namun lebih aneh jumlah besarannya. Tahun ini pemerintah mengeluakan pembagian THR yang fantastis sekali besarannya. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil saja yang mendapatkan THR. Namun selain anggota Polri, TNI, juga para pensiunan juga mendapatkan THR.

Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5)  pada media mengatakan telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

“Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, Polri, dan ada yang istimewa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. THR tahun ini akan diberikan pula kepada pensiunan,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut dalam pemberian THR dan gaji ke-13 ini Presiden Joko Widodo berharap ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, namun juga bagi peningkatan kinerja maupun kualitas pelananayan publik secara keseluruhan.

Beda dengan tanggapan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, beliau menilai ada maksud tertentu di balik kebijakan tersebut. “Kenaikan ini menurut saya ya mungkin saja ada maksud-maksud karena ini tahun politiklah ya. Saya kira pemerintah-pemerintah yang lalu juga melakukan hal yang sama,” katanya pada media di Jakarta belum lama ini.

“Saya juga nggak tahu perpres itu dasarnya apa dan juga latar belakangnya seperti apa. Tentu harus ada pertimbangannya. Saya belum baca pertimbangan-pertimbangannya seperti apa,” tambah Fadli. Sebaiknya tunjangan tersebut diberikan kepada tenaga honorer yang dinilai sudah banyak mengabdi. Tak hanya terkait tunjangan, Waketum Gerindra itu juga berharap ada kejelasan status bagi para tenaga honorer.

“Itu saya kira memang ada benarnya mengingat honorer ini kan cukup banyak ya, ratusan ribu. Mereka sudah banyak yang mengabdi, harusnya bisa untuk paling tidak secara bertahap menyelesaikan persoalan honorer ini menjadi pegawai negeri. Ada kejelasan status atau malah mereka yang diberikan THR, kira-kira begitulah,” tutupnya.

Lain lagi dengan pandangan Centre For Budget Analysis (CBA). Centre for Budget Analysis (CBA) mengkritik kebijakan pemerintah terkait THR dan Gaji ke-13 kepada PNS, pensiunan, anggota TNI dan Polri, yang mencapai Rp35,76 triliun .

“Dasar adanya anggaran THR dan Gaji ke-13 PNS diberikan karena pemerintah menilai kinerja Aparatur Sipil Negara semakin baik. Padahal, CBA melihat bahwa kinerja PNS dari kontek penyerapan atau realisasi anggaran atau APBN pada bulan April, tidak semua kementerian baik atau tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar Direktur CBA Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulis pada media.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here