Alasan Dibalik Gaji Megawati Lebih Besar dari Presiden Jokowi

0
259

Jakarta, namalonews.com- Berita terkait gaji pejabat negara yang lebih tinggi dari gaji Presiden ini bukan sebuah hal yang baru. Akan tetapi tingginya gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini memang layak dipertanyakan di tengah deraan isu utang luar negeri yang semakin membumbung tinggi. Sebenarnya apa tugas Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini sampai mendapatkan gaji 2x lipat dari gaji Presiden Joko Widodo?
Hal ini berkaitan dengan adanya kemiripan isu yang bersamaan dengan kekalahan petahana Najib Razak pada saat pemilu di Malaysia, sehingga membuat langkah Mahatir Mohamad juga menjadi sorotan di negara Indonesia. Terlebih saat ini Mahatir sendiri mencob untuk membuat sebuah gebrakan populis dengan memotong gaji para menterinya yakni sebesar 10% kemudian ada pula sebuah gerakan iuran masyarakat negeri jiran. Tujuannya tidak lain yakni untuk melunasi utang negara yang mencapai sekitar kurang lebih Rp 3.500 triliun.
Adanya hal diatas menimbulkan sebuah pertanyaan, mungkinkah langkah serupa akan dilakukan oleh negara Indonesia yang saat ini juga dibebani utang luar negeri yakni sekitar Rp 4.180 triliun? Baik dari pemerintah maupun dari DPR sendiri merasa tidak setuju apabila menggunakan cara-cara demikian. Menurut Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika, menyataka bahwa di negara Indonesia tidak perlu mencontoh Malaysia.
Apabila di teliti utang Indonesia “hanya” sekitar 29% dari produk domestik bruto, sedangkan utang Malaysia sudah di atas 50%. Sedangkan dari anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sendiri berpendapat bahwa rakyat Indonesia tidak perlu melakukan cara demikian patungan untuk membayar utang negara dan hanya cukup patuh bayar pajak karena pemerintah masih sanggup untuk mengelola anggaran yang ada, termasuk untuk membayar utang tersebut.
Mungin alasan lainnya tidak lain yakni untuk menepis isu liar yang berasal dari negara Malaysia sekaligus untuk menunjukkan apabila ada keuangan negara yang masih sangat kuat, maka Presiden Joko Widodo lantas jor-joran membagikan uang negara kepada para pegawainya tersebut. Kemudian setelah berhasil memanjakan Aparatur Sipil Negara dan pensiunan dengan THR plus dan gaji ke-13 yang menelan anggaran mencapai Rp 35 triliun lebih ini, Jokowi lebih mengganjar pada Ketua dan Anggota Dewan Pengarah BPIP dengan gaji yang bisa dibilang fantastis.
Berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini sudah sah ditandatangani oleh Jokowi pada tanggal 23 Mei 2018 terkait gaji Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP yakni sebesar Rp 112.548.000 per bulan.
Sedangkan anggota Dewan Pengarah BPIP lainnya seperti Presiden Try Sutrisno, Andreas Anangguru Yewangoe, Ahmad Syafii Ma’arif, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Said Aqil Siradj, Sudhamek, dan Wisnu Bawa Tenaya, mendapatkan gaji Rp 100.811.000 per bulan.
Gaji yang diberikan kepda Megawati dan anggota Dewan Pengarah BPIP tersebut jauh di atas gaji plus tunjangan Presiden Jokowi sendirir yakni hanya Rp 62.740.000 per bulan (2017). Apabila gaji tersebut dibandingkan dengan gaji menteri yang berkedudukan setara, maka ini pun sangat timpang karena Sri Mulyani dan anggota Kabinet Kerja lainnya hanya mendapatkan gaji yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan plus tunjangan lainnya yang nilainya yakni sekitar Rp 29 juta.
Faktanya gaji para menteri sama dengan gaji Ketua DPR RI. Apabila di bandingkan maka gaji Megawati tersebut masih kalah dengan gaji Gubernur Bank Indonesia yakni mencapai Rp 194 juta sedangkan gaji Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni sebesar Rp 121 juta per bulan.
Mungkin yang menjadi pertanyaan saat ini apakah dari kerja BPIP tersebut yang merupakan metamorfosis Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sehingga mendapatkan gaji yang “gila-gilaan”? Berdasarkan Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2018 bahwa BPIP bertugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Sedangkan tugas dari Dewan Pengarah yakni untuk memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Namun, ini masih dibantu dengan staf khusus dan Dewan Pakar serta sekretariat tersendiri.
Lalu mengapa dengan tugas yang seperti itu, Ketua dan Dewan Pengarah BPIP mendapatkan gaji yang sangat tinggi? Beberapa hal yang menjadi segala kemungkinannya yakni yang pertama, Presiden Jokowi ingin menghargai para senior. Seperti yang diketahui Megawati merupakan Ketua Umum dari PDIP, yang menjadikan Jokowi sebagai kadernya. Sedangkan Try Sutrisno sendiri merupakan mantan Wakil Presiden, dan Mahfud MD pun merupakan mantan Ketua MK. Sementara dari yang lainnya adalah tokoh lintas agama.
Kedua, Jokowi bahwa melihat keberadaan BPIP ini sangat strategis di tengah merosotnya pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila saat ini. Sehingga dengan gaji yang besar tentunya Dewan Pengarah BPIP dapat bekerja secara maksimal sehingga mampu merumuskan strategis khusus serta bisa memberikan masukan kepada Presiden terkait upaya pembinaan ideologi Pancasila.
Akan tetapi dalam hal ini Mahfud MD memiliki anggapan yang berbeda.Menurutnya, gaji tersebut merupakan sebuah tunjangan operasional. Mahfud menekankan bahwa dirinya dan juga anggota Dewan Pengarah BPIP tidak pernah menanyakan terkait gaji serta belum pernah menerimanya padahal sudah bekerja hampir satu tahun apabila terhitung dari semenjak BPIP masih berbentuk UKP-PIP. Pernyataan Mahfud ternyata ada benarnya karena ketika Perpres yang mengatur gaji Dewan Pengarah memang baru keluar 5 hari yang lalu.
Kita meyakini, bagi Megawati dan para anggota Dewan Pengarah BPIP lain bahwa uang bukan lagi menjadi tujuan kala dalam menerima mandat dari Presiden Jokowi. Seperti halnya Mahfud, ada kemungkinan bahwa Megawati pun tidak mengetahui terkait gajinya yang apabila di ibaratkan cukup untuk membeli satu mobil kelas LCGC.
Menanggapi hal ini untuk langkah baiknya, terlebih karena saat ini ada banyak tumpukan utang negara dan turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi di sektor ekonomi. Hal ini ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah, maka dengan tegas Megawati dan anggota Dewan Pengarah menolak gaji tersebut.
Kendati demikian maka apabila tidak mau menolak karena tidak ingin “mempermalukan” Presiden, kita berharap bahwa kinerja BPIP dapat memberikan manfaat yang sebanding bagi kemajuan bangsa ini. Sehingga Jangan sampai BPIP justru hanya menjadi badan propaganda sebagaimana yang ada di negara-negara sosialis lain atau mungkin hanya serupa Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) di masa Orde Baru lalu.
BPIP di sini harus benar-benar mampu merumuskan beberapa kebijakan untuk menangkal krisis ideologi dan toleransi tanpa keberpihakan dan stigmatisasi negatif pada kelompok tertentu.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here