Aneh! Pemerintah Cepat Atur Gaji BPIP, Nasib Honorer Terbengkelai?

0
460

Jakarta, namalonews.com- Pemerintah bertindak cepat dalam menggelontorkan gaji dan tunjangan besar kepada  para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang belum lama berdiri. Sebagaimana diketahui  bahwa BPIP  berdiri pada  tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sebagai informasi, gaji pejabat BPIP diatur melalui Perpres 42/2018, yang diterbitkan dan diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018.Perpres ini juga mengatur gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah, yang disinyalir terlalu bombastis.

Cepatnya pemberian gaji dan tunjangan bagi pejabat BPI tersebut, mendapat tanggapan  dan cibiran dari kalangan DPR dan Ombudsman.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap pemberian gaji yang tinggi kepada pimpinan BPIP itu sebagai suatu hal yang lucu.

Ia menyarankan agar gaji BPIP bisa dialihkan ke pekerja honorer yang belum mendapatkan THR.

Pasalnya, BPIP merupakan lembaga nonstruktural, sehingga pendapatan petinggi dan anggotanya seharusnya tidak sebesar gaji yang dibayar pemerintah saat ini.

“Angka yang dibayarkan ke pimpinan BPIP sangat fantastis. Angka ini melebihi gaji Presiden, Wakil Presiden, maupun pemimpin lembaga tinggi negara,” kata Fadli di kantor Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, belum lama ini.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai pemberian gaji kepada pimpinan BPIP mencederai semangat reformasi birokrasi dan upaya penghematan uang negara.

Ia meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan ini dan pemberian gaji didasarkan pada standard yang berlaku.

“Masak gaji pemimpin lembaga nonstruktural lebih tinggi dibandingkan Presiden. Ini saya anggap tindakan yang lucu. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk hal lain,” katanya.

Wakil Ketua  DPR, Taufik Kurniawan, mengatakan pemerintah mesti memberi klarifikasi. Sebab opini yang beredar di masyarakat merugikan tokoh-tokoh yang namanya masuk dalam dewan pengarah BPIP. Padahal, dewan pengarah sifatnya sukarela.

“Tapi, kalau ketokohannya dipinjam dalam konteks untuk mensosialisasi Pancasila, sangatlah tidak elok kalau kemudian ada

Ombudsman pun mengkritik kebijakan tersebut. Persoalan hak keuangan atau honor ratusan juta rupiah tersebut lantas dibandingkan dengan nasib para guru honorer yang memprihatinkan.

“Kalau kepada BPIP yang baru dibentuk enam bulan saja pemerintah begitu peduli terhadap hak-hak para pejabatnya, bagaimana dengan kewajiban pemerintah terhadap mereka yang juga bekerja tetapi berstatus non-PNS (honorer, Red)?” kata Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Adrianus Meliala, Selasa (29/5).

Menurut dia, masih ada puluhan ribu honorer tercatat belum mendapatkan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, banyak di antara mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun.

Namun ironisnya, kata Guru Besar Kriminologi di Universitas Indonesia (UI) itu, pemerintah kerap mendorong perusahaan swasta untuk melindungi para pekerjanya dengan berbagai jaminan sosial yang menjadi kewajiban.

“Tetapi pemerintah sendiri abai terhadap para pekerjanya,” imbuhnya.

Karena itu, lanjut Adrianus, lembaganya menilai pemerintah telah melakukan maladministrasi berat berupa pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum. Untuk itu, ORI meminta pemerintah segera menerbitkan PP terkait jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non-PNS termasuk di dalamnya tenaga honorer tidak tetap.

“Ya harus membuat aturan tentang standardisasi penghasilan para pejabat negara setingkat kementerian atau lembaga,” tandas dia.

Sementara itu, anggota komisioner ORI, La Ode Ida, mengkritik besaran angka hak keuangan personel BPIP.

“Pernyataan Menteri Keuangan tentang penghasilan pejabat negara BPIP yang dinilai wajar mengingat sudah enam  bulan mereka bekerja dan belum mendapatkan haknya, mengindikasikan sikap ambigu pemerintah sebagai pemberi kerja,” ujarnya belum lama ini.

“Jika terhadap BPIP yang baru dibentuk enam bulan saja pemerintah begitu peduli, terhadap hak-hak para pejabatnya, bagaimana dengan kewajiban pemerintah terhadap mereka yang juga bekerja sebagai pegawai pemerintah tetapi berstatus non-PNS, bahkan hanya untuk hak dasarnya?” imbuh La Ode.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman lain, Lely Pelitasari menilai Ombudsman pun menilai pemerintah telah melakukan tindakan maladministrasi berat. Yakni berupa pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pekerja di pemerintah yang berstatu

Karen itu, kata Lely, Ombudsman meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah terkait jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah non-PNS. Termasuk pula di dalamnya mengatur tenaga honorer atau tidak tetap. Selain itu, pemerintah mesti membuat aturan tentang standarisasi penghasilan para pejabat negara setingkat kementerian/lembaga.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here