Eks Koruptor Dilarang Nyalon Pemilu

0
176

Jakarta, namalonews.com- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Zulkifli Hasan memberikan tanggapan terkait dengan adanya rencana larangan keikutsertaan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan anggota legislatif yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Zulkifli beranggapan bahwa boleh atau tidaknya seseorang mantan koruptor dalam berpolitik tergantung keputusan majelis hakim nanti.
“Kan itu sudah diputuskan hakim. Misal hakim itu memutuskan waktu memvonis orang itu ada yang hak politiknya dicabut ada yang tidak, putusan hakim kan yang paling tinggi,” kata Zulkifli di kediamannya, Jakarta Selatan, pada hari Selasa, 29 Mei 2018.
Zulkifli Hasan mengatakan, keputusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim dalam peradilan, sebaiknya KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum juga sependapat dengan dan tidak berbenturan dengan putusan dari majelis hakim. Seperti halnya dengan undang-undang Pemilu yang telah mengatur keikutsertaan mantan narapidana dalam pemilihan umum.
Terlebih lagi, kata Zulkifli, PKPU memiliki kedudukan yang tentunya tidak lebih tinggi daripada undang-undang, sehingga segala aturan yang akan diterbitkan harus sesuai dengan pedoman tinggi negara, yaitu undang-undang. Zulkifli juga mengatakan bahwa sebaiknya KPU tidak asal menerbitkan norma atas larangan mantan narapidana korupsi berpolitik yang dianggap masih memiliki hak asasi manusia.
“Kan sudah ada hukumannya masa ga percaya sama hukum, ya bubarin saja pengadilan. Kan dihukum, dicabut, boleh jelas tuh. Tapi kalau dibolehkan bagaimana. Ini kan manusia juga ada hak-hak manusianya di situ,” komentar Zulkifli Hasan.
Lebih Baik Kalah di MA
Komisioner KPU Wahyu Setiawan turut memberikan tanggapan terhadap pro kontra larangan eks narapidana koruptor mengikuti pemilu. Wahyu mengatakan bahwa pihaknya tetap akan memasukkan larangan tersebut ke dalam PKPU meski keputusan ini tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan berbagai pengamat politik.
Selain itu, Wahyu juga menegaskan, dari pada bersepakat dengan DPR dalam penentuan norma tersebut, maka akan lebih baik kalah di Mahkamah Agung, jika ada uji materi dari pihak yang merasa dirugikan.
“Kita telah sepakat, kita ekstrim lebih baik kalah diuji di Mahkamah Agung ketimbang kita harus sepakat dengan DPR,” tegas Wahyu.
Dalam hal ini, KPU tidak mendapatkan dukungan dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri perihal adanya norma yang melarang eks napi koruptor dalam PKPU.

Larangan dari KPU Dinilai Merampas Hak Warga Negara
Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI memberikan peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak melanggar undang-undang terkait rencana pelarangan terhadap mantan napi korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu. Bambang beranggapan bahwa KPU akan bertentangan dengan undang-undang jika sampai membatasi hak warga negara untuk dipilih.
Bambang Soesatyo juga menjelaskan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diatur, bahwa mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan syarat, yang bersangkutan harus mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Selain itu, untuk menyalonkan sebagai caleg dalam pemilu masih ada syarat lain yang harus dipenuhi eks narapidana korupsi.
“Di antaranya adalah, yang bersangkutan harus mendeklarasikan secara jujur bahwa dirinya sebagai mantan napi korupsi tidak dicabut haknya oleh keputusan pengadilan, melewati jeda waktu lima tahun, serta menunjukkan penyesalan dan berkelakuan baik selama menjalani tahanan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,” terang Bambang.
Oleh karena itu, Bambang mengaku dirinya sependapat dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang beranggapan bahwa mantan napi korupsi tetap diberi kesempatan menjadi caleg sepanjang memenuhi syarat dan telah menyesali perbuatannya. Ia juga beranggapan bahwa tidak baik pula jika menghukum orang berkali-kali hanya karena satu kesalahan.
Menurut Bambang, apabila Komisi Pemilihan Umum masih tetap teguh pendirian untuk melarang mantan napi korupsi menjadi caleg, hal itu jsutru akan melampaui kewenangan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kedudukannya pun juga tidak setara dengan undang-undang. Terlebih lagi, usulan dari KPU ini tidak sejalan dengan pemerintah dan Bawaslu yang disampaikan ketika rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI.
Bambang Soesatyo kembali menerangkan bahwa keputusan boleh atau tidaknya mantan narapidana koruptor menyalonkan diri sebagai caleg dalam pemilu diputuskan melalui pengadilan. Sedangkan, peraturan itu hanya dibuat oleh KPU, sebuah lembaga yang posisinya jelas di bawah Undang-Undang. Menurutnya, meskipun peraturan dari lembaga, tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah ada.
“Sikap KPU yang seperti itu terlampau berlebihan dalam membangun pencitraan lembaganya. Sebab, Undang-Undang telah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara, termasuk di dalamnya para mantan terpidana. Keputusan atas seseorang akan kehilangan hak-hak politiknya itu ada di pengadilan, tidak hanya diputuskan melalui aturan yang letaknya jelas berada di bawah Undang-Undang,” tegas Bambang.
Menurut Bambang, apabila KPU tetap membulatkan tekad menerapkan peraturan tersebut, maka berarti KPU melawan Undang-Undang. Bambang menyindir bahwa KPU belum memiliki hak untuk membuat Undang-Undang dan menawarkan amandemen kosntitusi.
Selain itu, Bambang kembali menegaskan bahwa KPU akan sama saja merampas hak-hak dasar warga negara untuk dipilih jika tetap melarang mantan narapidana koruptor untuk maju sebagai caleg dalam pemilu nanti. Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa mantan narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke masyarakat maka hak dan kewajiban yang dimilikinya sama dengan hak dan kewajiban warga negara lain yang bersih dari catatan sebagai narapidana.
Ketua KPK Mendukung Keputusan KPU Melarang Eks Napi Koruptor Menyalonkan Diri sebagai Caleg
Pihak KPK menyampaikan bahwa KPK mendukung keputusan KPU yang melarang mantan narapidana koruptor untuk menyalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo yang menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan membuat Peraturan KPU tentang larangan eks napi korupsi untuk nyaleg di Pemilu. Pernyataan ini disampaikan di kediaman dinas DPR RI, Widya Chandra, Jakarta.
Pendapat yang disampaikan oleh Agus tentunya memiliki dasar atau alasan yang kuat. Agus berpendapat, secara garis besar KPK ingin calon legislatif yang mengikuti pemilu nantinya adalah calon yang memiliki kredibilitas yang baik.
“Kita ingin menyadarkan masyarakat saja supaya masyarakat memilih calon yang betul-betul kualitasnya bagus, track record-nya bagus, serta integritasnya juga bagus,” kata Agus.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menerangkan bahwa rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif akan segera ditetapkan. Termasuk juga di dalamnya poin yang melarang eks narapidana koruptor ikut menyalonkan diri sebagai calon legistatif dalam pemilu yang akan dilaksanakan secara serempak pada tahun 2018 ini.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here