Ketua DPR: Tolong Jangan Gagalkan Pengesahan RKUHP Lagi

0
282

Jakarta, namalonews.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera disahkan. Bambang pun juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat agar RKUHP bisa disahkan pada 17 Agustus 2018 nanti.
“Kami berharap kepada seluruh masyarakat tolong bantu kami, jangan gagalakan lagi,” kata Bamsoet ketika buka bersama di kediaman dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan pada hari Selasa, 29 Mei 2018.
Bambang Soesatyo bercerita, sejak tahun 80-an, pembahasan RKUHP selalu mengalami kendala dan akhirnya gagal disahkan. Setiap kali ganti periode, pembahasan revisi undang-undang ini pun harus selalu dimulai dari nol lagi. Hal ini dapat menyebabkan semakin terhambatnya proses RKUHP.
“Karena Undang-Undang kita tidak memungkinkan UU yang belum selesai kemudian dilanjutkan pada periode berikutnya, sehingga harus mengulang lagi dari nol. Ini harus diselesaikan, jangan diganggu,” terang Bambang.
Politikus Partai Golkar yang sekaligus sebagai ketua DPR RI itu menyebutkan bahwa pembahasan RKUHP sudah memasuki tahap sinkronisasi. Seharusnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu diperdebatkan. Termasuk soal Pasal Penghinaan Presiden di mana pembahasannya sempat alot dan sulit menghasilkan keputusan bersama.
“Kalau masih ada hal-hal yang masih kurang bersesuaian, hal itu bisa dilakukan perbaikan uji materi di MK. Itu adalah langkah yang bijaksana. Biarkan UU ini selesai disahkan, kalau ada hal yang perlu dikoreksi, ayo kita rame-rame mengoreksi dan menyempurnakannya di MK,” Kata Bambang Soesatyo.
Ketua DPR RI Janji RKUHP Selesai pada 17 Agustus 2018
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Bambang Soesatyo berjanji akan menyelesaikan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU) saat Hari Ulang Tahun RI ke-73 pada 17 Agustus 2018 mendatang. Bambang menyebutkan bahwa UU KUHP dapat menjadi kado ulang tahun yang spesial bagi Indonesia.
“Kita targetkan untuk memberikan hadiah kepada bangsa ini. Tepat pada HUT RI nanti, kita selesaikan ini dengan baik,” kata Bambang dalam sambutannya pada awalan acara saat buka puasa bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinasnya, di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (28/5/2018).
Dalam sambutannya tersebut, Bambang juga menyampaikan bahwa dirinya berharap Indonesia memiliki panduan hukum dengan KUHP baru yang sedang disusun tersebut. Pembahasan Rancangan UU KUHP terakhir kali dilakukan pada bulan April lalu.
Kemudian, selain itu, Bambang juga menyampaikan target pembahasan RUU KUHP. Namun, sebelumnya Bambang terlebih dulu melaporkan mengenai kinerja DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme), yang beritanya masih hangat di kalangan masyarakat.
“Sebagaimana diketahui, DPR RI baru saja mengesahkan RUU antiterorisme menjadi sebuah UU. Meskipun Revisi UU itu tidak selesai dalam dua tahun, alhamdulillah, setelah pimpinan pansus turun tangan dan kerja keras bersama pemerintah, akhirnya dalam waktu lima hari pembahasan, RUU anti-terorisme bisa diselesaikan,” papar Bambang dalam sambutannya.
Sebelumnya, DPR RI telah selesai mengesahkan RUU terorisme menjadi UU. Pengesahan RUU ini dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Jumat pagi dengan dihadiri oleh 281 anggota dan kesemuanya menyetujui pengesahan RUU terorisme tersebut.
Ketua Pansus UU Terorisme, M. Syafi’i, mengatakan bahwa dalam revisi undang-undang terorisme trerdapat banyak penambahan substansi. Namun, hal ini bertujuan untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Menurut M. Syafii, penambahan sustansi pengaturan tersebut antara lain adalah adanya perubahan signifikan terhadap sistematika UU Nomor 15 tahun 2003, kemudian juga menambahkan bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan serta peran TNI.
Ketua Pansus UU Terorisme juga menjelaskan, RUU tersebut juga menambah ketentuan, di mana dalam hal penanganan terpidana, semua harus menerapkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak kejam dan tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia layaknya manusia lainnya.
Dijelaskan bahwa dalam revisi UU Terorisme tersebut menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme. Semula di UU sebelumnya hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja, namun dengan adanya revisi UU Terorisme, kini perlindungan korban aksi terorisme dilakukan secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban
Acara Buka Bersama di Kediaman Dinas Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo
Pada acara buka bersama di kediaman Ketua DPR RI tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Kedatangan Kepala Negara dalam acara buka bersama disambut langsung oleh Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, serta Agus Hermanto.
Selain itu, dalam acara tersebut juga hadir sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Sosial Idrus Marham, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, Ketua MA Hatta Ali, Ketua MK Anwar Usman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Ketua KPU Arief Budiman.
Sedangkan, dari kalangan petinggi partai politik, juga turut serta dalam acara buka bersama, yaitu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar juga hadir dalam acara buka bersama ini. Beliau memimpin doa menjelang buka bersama.
Dalam acara buka bersama yang dihadiri oleh para petinggi negara ini, selain membahas mengenai kepentingan-kepentingan yang menyangkut negara, juga terdapat saat-saat di mana suasana menjadi cair dan hangat. Salah satunya adalah ketika DPR RI menyampaikan sambutannya di awal acara buka bersama.
Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sempat menyapa Presiden Joko Widodo dengan sebutan Pak Haji, dan menegaskan bahwa sebutannya kepada Presiden Jokowi ini penting karena Jokowi sebentar lagi akan berhadapan dengan Pemilihan Presiden. Sedangkan ketika menyebut nama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Bamsoet sempat tidak menggunakan sebutan haji, kemudian meralatnya. Menurutnya, panggilan haji untuk Jusuf Kalla saat ini belum penting karena tidak menghadapi Pilpres.
Selain itu, setelah memberikan joking atau candaan kepada para hadirin dengan menyinggung Joko Widodo, Bambang Soesatyo juga menyindir para hadirin lainnya, khususnya pada para ketua umum partai politik. Pada sambutannya, Bamsoet menyebutkan para hadirin, namun khusus kepada para ketua umum parpol, Bamsoet menggantinya dengan “para calon wakil presiden”. Sindiran ini ditujukan kepada para ketum parpol yang kemungkinan akan mendaftarkan dirinya sebagai Cawapres tahun 2018.
Karena sedikit leluconnya dalam membuka acara buka bersama, Bambang Soesatyo berhasil memcahkan suasana dan menjadikan acara penuh dengan tawa para pejabat negara.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here