Zulkifli Hasan: Politik Uang Menjauhkan Masyarakat dari Sejahtera

0
156

Jakarta, namalonews.com- Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR RI mengajak semua elemen masyarakat dan organisasi muslimah dalam menghadapi tahun politik jelang pilkada, pilpres dan pemilu legislatif. Pria yang akrab disapa Bang Zul itu mengaku, kerja sama itu bertujuan untuk mengampanyekan menolak politik uang ke seluruh Indonesia.

Imbauan yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu karena Indonesia akan menghadapi tahun politik sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami politik secara benar.

Zulkifli mengungkapkan saat di Rumah Dinas Ketua MPR bahwa akan mengajak ibu-ibu muslimah bersama kampanye tolak politik uang. Dan telah disepakati jika politik uang itu menjauhkan rakyat dari sejahtera dan bahkan mendekatkan pada sengsara.

Hal tersebut dijelaskan Zulkifli Hasan saat menggelar buka puasa bersama Badan Musyawarah Organisasi Wanita Muslimah (BMOIWI), Persatuan Syarikat Wanita Islam, Badan Koordinasi Majelis Taklim dan Wanita Syarikat Islam di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Zulkifli mengatakan mengajak kaum perempuan terutama ibu ibu dalam mensosialisasikan anti politik uang akan efektif. Sebab menurutnya ajakan ibu-ibu ‎lebih mudah diterima karena bersentuhan langsung sehari hari dengan masyarakat.

“Kesadaran tolak politik uang itu dimulai dari lingkungan sekitar dan dari komunitas komunitas warga. Dari situ akan terus meluas dengan kampanye dari Ibu Ibu muslimah ini,”ujar zulkifli.

Zulkifli juga mengajak ibu-ibu untuk menjadi pemilih cerdas. Selain memilih pemimpin yang kompeten juga yang memiliki latar belakang yang bersih dan bebas korupsi.

“Jadi jangan memilih berdasarkan pencitraan, sembako, sarung atau amplop. Mulai hari ini kita pilih pemimpin karena integritasnya, kemampuannya dan dicek dia harusnya tegas berpihak pada ummat,”ujarnya.

Menurut Zulkifli, berkampanye atau bersosialisasi dengan mengajak ibu-ibu muslimah akan lebih mudah diterima sebab bisa bersentuhan langsung sehari-harinya dengan masyarakat. Dia berharap dengan menggandeng para ibu muslimah kampanye menolak politik uang bisa cepat meluas ke lapisan masyarakat lainnya.

Tak hanya bersosialisasi tolak politik uang, Zulkifli juga mengajak para ibu-bu muslimah untuk memilih pemimpin berdasarkan latar belakang yang bersih, bebas korupsi dan juga konsisten membela rakyat dan umat.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, isu politik identitas dan politik uang diprediksi akan mewarnai Pilkada Serentak 2018, serta Pileg dan Pilpres 2019. Ia menuturkan, jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menurunkan kualitas dari demokrasi.

Adanya pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama, serta rumah ibadah yang belakangan terjadi, merupakan salah satu bukti adanya upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

Diharapkan berjalannya Pilkada, Pileg, dan Pilpres ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas. Terlebih Pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis, karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab, serta berkualitas.

Selain itu, Bamoset juga mengharapkan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, terutama dengan mengedepankan ide, program, serta visi dan misi. Sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi kedepannya.

“Pastinya, semua partai politik akan all out melakukan kampanye terhadap pasangan calon yang mereka usungkan kepada masyarakat. Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat, yang akhirnya dapat menimbulkan ancaman keamanan,” ucap Bamsoet.

Bamsoet memastikan, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

“Langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak itu perlu disiapkan. DPR telah melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar pelaksanaan Pilkada, Pileg, dan Pilpres ini dapat berlangsung dengan aman dan lancara,” kata Bamsoet.

Diharapkan untuk pemilihan kepala daerah kedepannya, mulai dari bupati, walikota, hingga gubernur, tidak dilakukan secara langsung, tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden, tetap dapat dilakukan secara langsung.

Telah diketahui politik uang dan transaksional di Pilkada Bupati, Walikota, dan Gubernur sangat tinggi. Kerusakan yang ditimbulkan juga telah membuat khawatir masyarakat. Masyarakat terbiasa dibeli dengan menggunakan uang. Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap Pilkada bisa dilakukan tiap tahun, sehingga mereka bisa mendapatkan uang. Hal ini jelas merusak dan tidak bisa dibiarkan untuk tetap diteruskan.

Sebelumnya juga telah dijelaskan oleh MUI mengenai politik uang dan juga mengenai pemberian imbalan agar mau memilih, baik dalam pilkada maupun pemilu lainnya, hukumnya haram.

Bahwa memberikan sesuatu dalam bentuk apapun tidak dibolehkan sebab memilih adalah hal yang wajib setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Hukumnya haram jika seseorang memilih dan akan dibayar atau diberikan imbalan. Keduanya, baik orang yang diberi maupun pemberi melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Jadi permintaan dan atau pemberian imbalan dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan itu merupakan risywah (suap).

Sebaliknya jika meminta bayaran atau upah kepada seseorang yang akan ditetapkan dan dipilih sebagai calon anggota legislatif, kepala daerah dan jabatan publik lain sedangkan itu tugasnya, itu juga dihukumi haram.

Partai tertentu atau calon yang memakai Politik Uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam Pemilu benar benar terlihat merendahkan martabat rakyat.

Sebab suara dan martabat Rakyat ditukar dengan bahan makanan atau uang yang sebenarnya nilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama 5 tahun ketika dirinya menduduki kursi yang berhasil direbut menggunakan cara ini.

Hal seperti ini juga termasuk pembodohan massal, sebab rakyat telah dibodohi hanya dengan mementingkan kepentingan sesaat mereka.

Keugian mereka yang disebabkan kebijakan yang salah selama sang calon menjabat. Atau karena sistem yang tidak adil serta bersifat menindas kelas sosial tertentu yang ditutup rapat-rapat serta dikelola secara baik hanya bagi kepentingan sang calon menaiki tampuk kekuasaan.

Diketahui Politik Uang sengaja dipelihara dengan cara lebih dulu memelihara penderitaan rakyat supaya bisa dikelola setiap ada pesta demokrasi.

Para calon yang menggunakan Politik Uang guna mencapai tujuannya sesungguhnya sedang menyiapkan perangkap gunamenjebak rakyat. Sebab rakyat tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, namun hanya digunakan untuk memenangkan sang calon pemimpin saja.

Jika nantinya calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan sebab sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengembalikan semua kerugiannya yang telah dikeluarkan untuk menyuap para pemilih.

Kondisi akan menjadi lebih parah apabila misalnya, calon telah meminta bantuan konglomerat tertentu untuk menyediakan dana kampanye yang dipakai untuk menjalankan Politik Uang.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here