Superdahsyat! Rp 2,5 Triliun Belanja Pemerintah Tak Sesuai Ketentuan

0
329

Jakarta, namalonews.com- Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 25,5 triliun dan US$ 34.171,45 atau setara dengan Rp 478,4 juta (US$ 1= Rp 14.000) di delapan puluh empat  Kementerian/Lembaga (K/L)  tidak sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan yang berlaku  telah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Memang, tugas BPK adalah  memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sebagaimana diketahui bahwa BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas, pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945.

Permasalahan belanja  pemerintah  yang tidak sesuai dengan peraturan pundangan-undangan di delapan puluh empat  K/L tersebut terdiri atas aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Temuan  sebesar Rp 2,5 triliun  tersebut didapat dari hasil  pemeriksaan atau audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2017.

Ketidaksesuaian  belanja pemerintah pusat tersebut  mencakup belanja  barang, belanja  pegawai, dan belanja modal.

Adapun ketidaksesuaian  belanja barang dalam mata uang asing sebesar 34.171,45 dollar AS ditemukan pada Kementerian Pertahanan. BPK juga menemukan masalah belanja bantuan sosial pada lima kementerian/lembaga, dengan total dana sebesar Rp 2.250.255.894.341.

Belanja di tiga K/L, yakni: Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pertahanan menjadi perhatian besar BPK. Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, mengatakan, ada sejumlah penyebab dua lembaga yang disebut pertama dan kedua itu (Bakamla dan KKP)  diberi opini disclaimer.

Dia mengandaikan, pemeriksaan BPK merupakan pemeriksaan umum (general check up) di bidang kesehatan.

Sebuah lembaga mendapat opini  disclaimer, menurut Bahtiar Arif, karena dua hal. Pertama, lembaga itu menolak untuk memberikan ‘darahnya’ untuk diperiksa.

“Bagaimana lab bisa menyatakan sehat atau tidak sehat, dia disclaimer pasti. Itu satu kondisinya,” kata Bahtiar di Kantor Pusat BPK Jakarta, belum lama ini.

Kondisi kedua, menurut Bahtiar Arif, ada keanehan pada objek yang diperiksa. Dengan demikian, pemeriksa tidak memiliki keyakinan untuk memberikan opini.

Di Bakamla, BPK mendapati penyimpangan belanja Rp211 miliar berupa kekurangan volume realisasi pembayaran pembangunan kapal 80 meter yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp206 miliar. Ada juga peralatan pendukung yang kurang dalam hibah Stasiun Bumi Bitung dan Bangka Belitung sebesar Rp160 juta.

Di KKP, ada belanja yang tidak sesuai yang berupa pengadaan barang percontohan budidaya ikan lepas pantai sebesar Rp 114.871.468.536.

Ketidaksesuaian atau penyimpangan di Kementerian Pertahanan, BPK menyorotinya pada  dua mekanisme pelaksanaan anggaran yang berbeda dengan kementerian/lembaga lain. Dengan demikian, hal itu menyebabkan kompleksitas pertanggungjawaban terhadap laporan keuangannya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here