Pencitraan Jokowi, Menguras Uang Negara

0
158

Jakarta, namalonews.com- Selain mewacanakan tema revolusi mental, dalam hal penggunaan anggaran, Presiden Jokowi  juga sering menggembar-gemborkan istilah money follow program, penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Canangan gerakan nasional revolusi mental itu dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada saat menghadiri upacara Hari Ulang Tahun ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (1/12/2014).

Ada tiga sasaran dalam revolusi mental Jokowi yang akan diterapkan ke semua birokrasi dalam pemerintahannya.

Yang pertama, mengubah mindset cara berpikir dan cara pandang sebagaimana yang tadi sudah disampaikan presiden. Era birokrasi priyai sudah selesai, kita masuk ke dalam era birokrat yang melayani rakyat,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, di Silang Monas, Jakarta.

Sasaran kedua adalah strukur. Struktur organisasi dalam amanat bapak Presiden harus ramping, efisien, tidak boleh gemuk, dan tidak boleh ada organisasi-organisasi dalam pemerintahan yang menduplikasi fungsi,” ungkapnya.

Sasaran ketiga adalah kultur dan budaya. Budaya kerja yang lebih disiplin, bertanggung jawab, mengedepankan kebersamaan dan gotong royong,” jelasnya

Namun sayang, dalam perjalanannya istilah yang digaungkan Jokowi tinggal jargon semata.

Setidaknya itulah pengamatan Center for Budget Analysis (CBA).  CBA melihat bahwa bukannya money follow program yang berjalan, melainkan APBN digunakan untuk meningkatkan citra Jokowi hingga menguras keuangan negara.

Jajang Nurjaman, selaku Koordinator Investigasi CBA,  memaparkan seperti yang berikut ini.

Pertama, dalam dua tahun terakhir 2017 dan 2018, Pemerintah Jokowi menjalankan program mirip Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era SBY, yakni bagi-bagi sembako yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 21,2 miliar. Padahal, sebelumnya Jokowi sempat menyindir program tersebut tidak mendidik.

“Namun apa lacur. Mendekati tahun politik, Joko Widodo seperti menelan ludahnya sendiri dengan program bagi-bagi sembako,” ujarnya.

Kedua, lanjut Jajang, menjelang lebaran. Jokowi mengeluarkan PP No 20 tahun 2018 tentang tunjangan hari raya yang diperuntukkan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil lembaga nonstruktural. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang digelontorkan Jokowi sebesar Rp 35,7 triliun naik 68,9 persen dibandingkan THR tahun sebelumnya.

Sebagai catatan, tambah Jajang, THR yang dibagikan oleh Jokowi dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan. Misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural bisa memperoleh THR sampai Rp 24,980 juta, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp 3,401 juta.

Tidak berhenti sampai sini, kata Jajang, Jokowi melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga akan memberikan THR sebesar Rp 440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat kementerian pemerintahan pusat.

“Sedangkan honorer di tingkat pemerintah daerah yang betul-betul mengabdi kepada negara selama ini hanya gigit jari,” imbuh Jajang.

Dalam program THR ini, menurut CBA selain akan menguras keuangan negara, realisasinya hanya akan menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya yang selama ini jelas-jelas mengabdi kepada negara dan masyarakat.

“Misalnya guru honorer dan honorer di pemerintah daerah,” terangnya.

Pencintraan itu kian nyata ketika, misalnya, pejabat negara juga mendapatkan THR.

“Seluruh PNS dan seluruh pegawai honorer termasuk pejabat negara (yang menerima THR),” kata Sri Mulyani di Jakarta,  Senin (28/4/2018).

Besaran THR tersebut adalah sebesar gaji yang biasa diterima para PNS dan pejabat negara pada bulan sebelumnya.

“Jadi, kita lihat berdasarkan apa yang take home pay (total upah yang dibawa pulang) yang diperoleh PNS atau honorer dan itu dianggarkan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan besaran tunjangan yang mereka peroleh,” ungkap Sri Mulyani.

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 35,76 triliun untuk membayaran gaji pensiunan, tunjangan ke-13, dan THR, mengacu Undang-Undang APBN tahun 2018. Adapun rinciannya adalah yang di bawah ini.

Anggaran THR gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR untuk tunjangan kinerja Rp 5,79 triliun, THR untuk pensiunan Rp 6,85 triliun, gaji ke-13 sebesar Rp 5,79 triliun,‎ dan pensiunan ke-13 senilai Rp 6,85 triliun.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here