Rapat DPR dengan Kementrian Membahas Tenaga Honorer

0
159

Jakarta, namalonews.com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Komisi I, II, IV, VIII, IX, X dan XI menggelar rapat gabungan dengan sejumlah kementerian membahas tenaga honorer K2, di Gedung Badan Musyawarah DPR RI,Senin (4/6/2018).

“Sampai sejauh ini yang berkembang di media massa, definisi tenaga honorer ini masih simpang siur. Oleh karena itu kami ingin menjelaskan definisi tenaga honorer apa,” ujar Setiawan Wangsaatmaja, Kemenpan-RB (Kementrian Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi).

“Sampai sejauh ini yang berkembang di media massa, definisi tenaga honorer ini masih simpang siur. Oleh karena itu kami ingin menjelaskan definisi tenaga honorer apa,” ujar Setiawan.

Katanya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 56 Tahun 2012, disebutkan bahwa tenaga honorer merupakan honorer yang bekerja setahun setelah 31 Desember 2005. Persoalan tenaga honorer K-2 secara payung hukum sudah selesai dengan adanya dua peraturan pemerintah tersebut.

Banyaknya tenaga honorer yang mengeluh soal gaji dan tunjangan hari raya, menurut Setiawan bukanlah kewenangan pemerintah. Sebab, tenaga honorer tersebut merupakan tanggung jawab pihak yang merekrutnya.

Setiawan kemudian menanyakan balik mengenai siapa yang merekrut tenaga honorer tersebut. “Ini berarti yang merekrutlah yang harus bertanggungjawab untuk itu,” katanya.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Utut Adianto ini dihadiri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB.

Penulis: Agus Yanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here