Wakil Gubernur Ditegur, Tantangan Pun Meluncur

0
166

Jakarta, namalonews.com- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memberikan teguran kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno (Sandiaga). Teguran itu disampaikan oleh Tjahjo Kumolo, yang notabene adalah pembantu Presiden Jokowi, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, belum lama ini.

“Kami cukup terkejut, seorang wakil gubernur yang juga wakil pemerintah pusat di daerah, sampai membuat pernyataan oposisi. Soal dia beda pilihan presiden dulu, soal dia beda parpol (partai politik), menurut saya kok tidak sepantasnya wakil gubernur seperti itu,” kata Tjahjo.

Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah, menurut Tjahjo Kumolo, tidak pernah bersikap seperti Sandiaga. Apalagi, lanjutnya, membandingkan sebuah perbandingan yang tidak memiliki relevansi.

“Tidak ada hubungannya. (Pemilu Malaysia) itu urusan dalam negeri Malaysia. Urusan mantan Perdana Menteri Malaysia M. Najib. Tidak bisa dihubungkan dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo),” kata Tjahjo.

Ditambahkan Tjahjo bahwa pernyataan Sandiaga tersebut terkesan mengandung unsur provokasi yang bersifat fitnah.

“Sebagai teman saya, Pak Sandiaga kok kurang etis. Kecuali Pak Sandiaga pimpinan partai politik, beda lagi. Ini kan bukan, (Sandiaga) wakil gubernur,” imbuhnya.

Meski demikian, Tjahjo mengaku tak akan memanggil Sandiaga dalam rangka klarifikasi.

Enggak usah,” tandasnya.

Sebelum Tjahjo Kumolo mengungkapkan pernyataannya tersebut, pada Kamis, 10 Mei 2018, Sandiaga menyatakan bahwa yang terjadi di Malaysia adalah isu ekonomi terutama biaya hidup semakin tinggi, rakyat semakin terbebani, hingga akhirnya Najib Rajak terjungkal dari kursi perdana menteri. Kondisi ini, kata Sandi, sama dengan di Indonesia.

Sandiaga menjelaskan bahwa ia menyampaikan kritik itu pada  saat ada kegiatan dari Sekretariat Bersama (Sekber) Pemenangan Gerindra-PKS. Ketika itu, ia bertindak sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai Gerindra dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Ketika itu, Sandiaga mendapat pertanyaan mengenai apa yang bisa dipelajari dari pemilihan umum yang terjadi di Malaysia. “Saya sampaikan bahwa tidak bisa disamakan Indonesia sama Malaysia. Dua negara berbeda. Dua negara yang memiliki sistem berbeda,” kata dia.

Sandiaga juga mendapat pertanyaan lanjutan tentang apa persamaan kondisi kedua negara tersebut. Sandiaga pun menjawab bahwa di Malaysia, lapangan kerja semakin sulit dan biaya hidup semakin tinggi. Kemudian, ia menilai bahwa pemerintah Najib Razak tidak berhasil memecahkan kedua permasalahan tersebut.

“Sekarang (Malaysia) sudah di (bawah kekuasaan) oposisi. Sebelumnya, di Barisan Nasional adalah pemerintah yang masih pada saat berkuasa, tidak menyelesaikan permasalahan mengenai ekonomi,” ujar dia.

Menurut Sandiaga, hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Lapangan pekerjaan di negara ini dinilai masih sulit dicari. Di Jakarta khususnya, tingkat pengangguran masih tinggi. Masih ada sekitar 400 ribu warga hidup di bawah kemiskinan.

Sandiaga menambahkan, sejatinya ia tak hanya mengkritik pihak luar, dalam hal ini Jokowi. Pernyataan itu dinilai mengandung kritik terhadap dirinya sendiri.

“Dan saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri. Jangankan terhadap siapa pun di luar. Kepada Pemprov sendiri saya juga kritis. Apa yang salah, saya sebut salah. Apa yang benar, saya dukung gitu lho,” kata dia.

Menurut Tjahjo, peryataan itu tidak etis dilontarkan oleh seorang Sandiaga Uno.

“Tidak etis pernyataan Wagub DKI, Sandiaga Uno, dikaitkan dengan Presiden Jokowi dan mantan Perdana Menteri Malaysia. Disayangkan, kami cukup terkejut, seorang Wakil Gubernur yang menjadi wakil pemerintah pusat di daerah membuat pernyataan oposisi,” ucap Tjahjo di kantornya, Jakarta, Senin (28/5/2018).

“Itu urusan dalam negeri Malaysia, urusan mantan PM Pak Najib. Tidak bisa dihubungkan dengan Jokowi. Apa yang dihubungkan beda sekali,” jelas Tjahjo.

Karena itu, Tjahjo menyebut, apa yang disampaikan Sandiaga Uno ada unsur provokator dan fitnah.

“Saya kira ada unsur provokator yang bersifat fitnah. Menurut saya, Wagub ini kurang etis menyatakan sikap begini ke Jokowi. Kecuali kalau dia pimpinan parpol, beda lagi, bukan wagub,” tukasnya.

Atas teguran Mendagri tersebut, Sandiaga tidak tinggal diam. Tantangan pun meluncur dari wakil gubernur tersebut dengan menyatakan bahwa apabila ia tidak diperbolehkan, Mendagri seharusnya mencantumkannya dalam peraturan tertulis. Pasalnya, ketika menyampaikan kritik itu, ia merasa tak sedang menjalankan tugas sebagai wakil gubernur.

Apabila hal itu sudah dilakukan oleh Mendagri, Sandiaga  kan mematuhi aturan tersebut. Ia akan menyampaikan kebijakan itu kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang memberinya mandat sebagai ketua tim pemenangan.

“Itu tinggal ditulis saja. Kalau tidak diperbolehkan, saya akan lapor ke Pak Prabowo. Mohon maaf, tidak diperbolehkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Prabowo. Saya harus menyerahkan tugasnya dan saya akan nonaktif sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra,” jelas Sandiaga.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here