Amin Rais, Presiden Baru Tidak Merusak Demokrasi

0
190

Jakarta, namalonews.com- Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Joko Widodo yang kini menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 dapat mengajukan diri kembali untuk menjadi Presiden Republik Indonesia  periode 2019-2024 pada pemilu tahun depan. Pada pemilihan umum presiden tahun depan tersebut, pemungutan suara direncanakan berlangsung tanggal 17 April 2019.

Sehubungan dengan akan dilangsungkannya pemilihan umum presiden tersebut, menurut Amien Rais, politisi senior dari PAN, yang juga mantan ketua MPR itu, pada tahun 2019 akan terjadi pergantian presiden.

Amien Rais menyatakan hal itu ketika mengisi  ceramah di Masjid H.j. Sudalmiyah Rais, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/5/2018). Dalam ceramah itu, Amien Rais mengajak jamaah untuk berdoa agar tahun depan Indonesia memiliki presiden baru.

“Doakan tanggal 11 April tahun depan kita mempunyai presiden yang baru, yang tidak merusak demokrasi,” ujar Amien Rais.

Dia meyakini bahwa doa tersebut akan terkabul. Bahkan, dia menyebut, dalam dua tahun terakhir ini muncul tanda-tanda yang meyakinkan bahwa harapan itu semakin realistis.

Tanda-tanda yang dimaksud Amien Rais adalah ada tiga. Tanda pertama, mengenai Pilgub DKI. Tanda kedua, pemilihan umum di Malaysia. Dalam dua pemilu itu (pilkada DKI dan pemilu di Malaysia-ed), calon yang digadang-gadang bakal menang, ternyata malah kalah secara tidak terduga.

“Saya mengikuti Pemilu Raya (pemilihan umum-ed) di Kuala Lumpur. Tidak ada survei yang mengatakan bahwa Mahathir akan menang. Ternyata, Mahathir malah menang telak. Kalau Anda masih enggak percaya, Anda ini kata Rhoma Irama ‘terlalu’,” katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga melihat tanda-tanda lain (tanda ketiga)  yang menunjukkan bahwa rezim Joko Widodo akan jatuh. Hal ini terlihat dari banyak blunder yang dilakukan pemerintah.

“Saya mengamati, bahwa seorang pemimpin yang mau jatuh itu biasanya melangkah dari salah ke keliru. Dari keliru ke salah lagi, lalu bikin baru, terus ndlesep. Ini sudah kelihatan,” ujarnya.

Contoh blunder yang dia maksud, antara lain kebijakan daftar 200 mubalig rekomendasi Kementerian Agama.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Amien Rais termasuk tokoh yang lantang meminta Menteri Agama mencabut kebijakan itu.

“Menteri Agama, cabut itu rekomendasi mubalig. Tapi malah dipertahankan, katanya akan kita perpanjang. Jadi, betul-betul enggak paham,” tutupnya dalam ceramah terebut.

Sebelumnya, Amien Rais secara lantang meminta daftar 200 penceramah agama Islam  hasil rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) dicabut.

“Cabut!” ujar Amien Rais saat mendatangi Gedung DPR, Senin (21/5/2018).

Menurut Amin Rais, dikeluarkannya nama-nama penceramah agama Islam tersebut hanya akan membuat gaduh dan menambah kegusaran di masyarakat. Jika dikeluarkannya daftar tersebut adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, katanya, maka sebaiknya pemerintah dalam hal ini Kemenag untuk menyelesaikannya saja.

“Jadi saya mengimbau sesegera mungkin daftar 200 mubalig rekomendasi itu ditarik, dibatalkan, tidak akan diperpanjang lagi,” katanya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here