Duit dari Mana untuk Bayar THR dan PNS, Pakai APBD?

0
218

Jakarta, namalonews.com- Ketua MPR, Zulkifli Hasan, yang akrab dipanggil Zulhas, pernah mempertanyakan sumber dana pemberian THR dan gaji ke-13 dari pemerintah untuk pejabat negara, pensiunan, dan honorer baik guru maupun non PNS. Ketua Umum PAN itu mengaku mendapatkan keluhan dari kepala daerah.

“Pensiunan dapat penuh. Bukan hanya gaji pokok. Honorer baik guru dan honorer PNS. Saya mau tanya uangnya dari mana? Banyak yang tanya sama saya, para bupati bayar sendiri dengan uangnya. Jangan sampai blunder. Kalau ini terjadi bahaya sekali” kata Zulhas.

“Bukan menolak, tapi uangnya dari mana. Kalau silpa (sisa lebih anggaran) nanti bulan Agustus. Ini uang dari mana? Jangan sampai blunder. Itu kan dari pemerintah. Yang saya tanyakan uang dari mana?” kata eks Menteri Kehutanan RI itu, belum lama ini.

Bukan saja ketua MPR yang mengomentari  pemberian THR dan gaji ke-13 dari pemerintah tersebut.

Wali kota Surabaya Tri Rismaharini pun memberikan komentarnya.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini keberatan dengan aturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri soal pembebanan biaya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi PNS. Menurut beleid ini, dana yang digunakan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Berat ya, Mosok gawe APBD, Rek,” katanya, Senin, 4 Juni 2018.

Menurutnya, pemberian THR kepada PNS bukanlah wajib hukumnya. Sebab, tahun-tahun sebelumnya tidak seperti yang sekarang ini.

Nggak ini baru tahun ini. Tahun kemarin-kemarin nggak ada,” katanya.

Kata Risma, aturan soal memberikan THR dan gaji ke-13 itu sebenarnya baru saja dibuat. Aturannya bersumber pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Mendagri kepada Bupati/Walikota No. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD.

Mencari solusi hal itu, Risma akan membicarakan permasalahan tersebut dengan DPRD Kota Surabaya. Keputusan itu, menurutnya tak   bisa dibuat sendiri.

Yo piye. Aku bicara dulu dengan DPRD, nggak bisa aku mutuskan,” ujarnya.

Masalah tersebut ia ucapkan kembali.

Duwike (uangnya-ed) (soko endi (dari mana-ed)”, mosok APBD,” tambahnya.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here