Siapakah yang Akan Dipilih Demokrat Untuk Koalisi, Jokowi atau Prabowo?

0
180

Jakarta, namalonews.com- Syarief Hasan Wakil Ketua Umum partai Demokrat optimis bahwa poros ketiga nantinya akan terbentuk menjelang Pilpres 2019 nanti. Menurutnya sampai dengan saat ini, presidential threshold (PT) masih menjadi fokus Demokrat untuk membentuk atau tidaknya poros ketiga.
“Kalau dari jumlah (PT) itu bisa, kemungkinan ada tiga poros,” ujar Syarief, di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Senin 4 Juni 2018 kemarin.
Syarief juga menuturkan, bahwa Partai Demokrat akan membahas koalisi untuk pilpres sesudah Pilkada Serentak. Sejumlah tokoh, kata Syarif menjadi pertimbangan partainya untuk diusung di Pilpres 2019.
Mereka ydiantaranya adalah presiden petahana Joko Widodo, Gatot Nurmantyo, Prabowo Subianto sampai dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Dia juga mengaku bahwa partainya masih berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi.
“Kita belum bahas soal koalisi. Siapa capres dan cawapresnya. Insyaallah setelah Pilkada,” tutur Syarief.
Syarief menuturkan, Partai Demokrat akan membahas koalisi untuk pilpres setelah Pilkada Serentak. Sejumlah tokoh, kata Syarif menjadi pertimbangan partainya untuk diusung di Pilpres 2019.
Mereka adalah presiden petahana Joko Widodo, Gatot Nurmantyo, Prabowo Subianto hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Dia pun mengaku partainya masih berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi.
“Kita belum bahas soal koalisi. Siapa capres dan cawapresnya. Insyaallah setelah Pilkada,” tutur Syarief.
Akan tetapi, Syarief menampik nama Chairul Tanjung (CT) sudah diajukan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk diusung dalam partainya. Meskipun CT adalah orang yang telah memiliki banyak pengalaman dalam berbagai bidang, baik di dunia usaha, pemerintahan ataupun sebagai akademisi.
“Saya belum mendengar itu. Belum bahas. CT juga bagus. Saya pikir sangat berpotensi juga jadi salah satu dalam pembahasan capres dan cawapres,” kata Syarief.
Disamping itu, kata Syarief, peristiwa cium tangan Gatot Nurmantyo kepada SBY adalah menandakan sebuah hubungan emosional senior dan junior dalam militer. Bukan karena Gatot diusung sebagai calon presiden oleh Demokrat.
“Saya pikir tidak ada. Itu kan acara silaturahmi. Jangan diartikan yang lain-lain dulu lah,” ucap Syarief.
Semua nama-nama yang memiliki potensi untuk diusung menjadi capres dan cawapres itu pun akan digodok dahulu di Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Kita lihat aja nanti, koalisi yang terbentuk bagaimana,” pungkasnya.
Dilihat hingga saat ini sudah dapat dipastikan bahwa Partai Gerindra akan membangun koalisi dengan PKS pada Pilpres 2019. Dalam waktu dekat, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pertemuan itu memang telah direncanakan untuk membahas rencana koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa pihaknya akan mengintensifkan komunikasi dengan Demokrat supaya partai tersebut memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra.
Sejauh ini, kata dia, komunikasi terus dibangun.
“Saya kira nanti akan bisa komunikasi dengan baik, enggak ada masalah,” ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/6/2018).
Fadli juga mengatakan, pihaknya juga belum memikirkan mengenai tawaran cawapres kepada Demokrat. Pasalnya hingga saat ini belum terdapat kesepakatan apapun. Sejauh ini pihaknya masih dalam tahap menguatkan soliditas dengan PKS dan PAN.
“Ini bertiga dulu. Ini kan juga masih proses, belum resmi. Nanti kalau sudah kokoh atau di dalam proses menuju itu bersama-sama bisa, artinya kalau misalnya ada kesepakatan sama-sama bangun koalisi,” jelasnya.
Jika selanjutnya ada pembicaraan soal berbagi kursi menteri, Fadli mengatakan, semua partai koalisi nanti akan duduk bersama untuk membahas itu.
“Semuanya harus didudukkan, power sharing seperti apa. Jangan bicara nama-nama dulu lah, tapi pasti ada power sharing,” kata Fadli Zon.
Kata Fadli, tujuan berkoalisi adalah untuk memenangkan kontestasi politik 2019. Pihaknya juga merasa bahwa realistis tetap mengusung Prabowo sebagai capres. Alasannya, karena hasil survei yang tinggi.
Terkait siapa sosok yang nantinya layak menjadi cawapres Prabowo, dirinya mengatakan, hal itu akan dibahas bersama parpol koalisi. Pihaknya nanti akan memilih sosok yang bisa melengkapi Prabowo.
“Kita lihat siapa yang bisa komplementer, yang bisa elektabilitasnya tinggi, plus minusnya seperti apa. Ada SWOT-lah karena tujuan kita bukan sekadar jadi capres tapi untuk menang,” jelas Fadli Zon.
Hasil survei yang dikumpulkan dari berbagai lembaga survei jelang Pemilu 2019 dalam dua bulan terakhir masih menempatkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan tingkat elektabilitas tertinggi.
Hanya saja, elektabilitas dari kedua tokoh nasional tersebut dapat dikatakan cenderung tidak mengalami perubahan secara signifikan. Bahkan, bisa dikatakan hampir stagnan.
Mengingat pemilihan presiden pada tahun 2019-2024 nanti akan berlangsung kurang dari setahun lagi, situasi ini harus benar-benar memperoleh perhatian tim Jokowi dan Prabowo.
Perlu adanya langkah-langkah terobosan yang diambil, dengan begitu Jokowi bisa unggul jauh atas Prabowo atau Prabowo bisa meningkatkan elektabilitasnya dengan signifikan.
Di luar kompetisi Jokowi-Prabowo, ternyata ada satu fenomena baru yang dapat mengubah konstelasi peta koalisi untuk Pemilihan Presiden 2019.
Nama Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) semakin menguat sebagai calon wakil presien, baik untuk Jokowi maupun Prabowo.
Bahkan tak kurang dari lima survei terakhir mengamini sosok yang akrab dipanggil AHY ini sebagai salah satu cawapres paling potensial untuk Jokowi maupun Prabowo.
Juga dalam survei terbaru Indikator, AHY dianggap sebagai cawapres yang paling pas untuk Jokowi dengan dukungan 16,3 persen responden. Adapun untuk cawapres Prabowo, AHY berada setelah Anies Baswedan.
Situasi elektabilitas Jokowi dan juga Prabowo yang tidak mengalami perubahan secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, dan semakin menguatnya AHY sebagai salah satu cawapres potensial untuk Jokowi dan Prabowo, patut untuk dicermati.
Jokowi selaku petahana mempunyai segala sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Setiap program pemerintah adalah sarana kampanye tidak langsung bagi kinerja Jokowi, dan ini bakal berpengaruh terhadap elektabilitasnya.
Sekarang ini, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi di berbagai survei memang cukup tinggi. Hanya, yang menjadi pertanyaan, mengapa elektabilitasnya tidak setinggi tingkat kepuasan masyarakat.
Kemungkinan terdapat tiga penyebab. Pertama, program pemerintah berjalan dengan baik, namun tidak menyentuh hal-hal mendasar di masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah.
Kedua, komunikasi politik tim Jokowi ke masyarakat tidak berjalan dengan baik. Pernyataan atau tindakan Jokowi yang viral justru bukan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja, bukan program pemerintah yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, melainkan hal-hal yang kurang relevan dengan masyarakat.
Contohnya pernyataan tentang kalajengking dan penggunaan motor bebek oleh Jokowi di Papua. Dengan kondisi itu, politik simbol yang menjadi salah satu andalan Jokowi di dua tahun awal pemerintahannya dan selalu ditunggu-tunggu masyarakat menjadi kurang efektif dalam setahun terakhir ini. Segmen kaum intelektual dan muda sangatlah kritis dalam hal ini.
Ketiga, kepuasan masyarakat tinggi bisa jadi karena sifat dasar sebagian besar masyarakat Indonesia yang cenderung permisif dan kurang berani menyampaikan kritik atau ketidakpuasan.
Perbaikan dari ketiga hal ini diprediksi bakal membuat perjalanan Jokowi menuju Pilpres 2019 lebih mulus.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here