BPIP Terbentuk, Anggaran Seskab Melonjak

0
134

Jakarta, namalonews.com- Adanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan penambahan staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan anggaran Sekretariat Kabinet (Setkab) membengkak. Pada 2019, Setkab meminta tambahan anggaran menjadi Rp996 miliar.

Terkait hal tersebut, selaku Menteri Sekretaris Negara, Pratikno bersama  Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko mengadakan rapat dengan komisi III DPR. Rapat tersebut mengagendakan tentang anggaran kerja yang ditanggung masing-masing lembaga pada tahun 2019 mendatang.

Rapat yang dipimpin oleh Zainudin Amali, Ketua Komisi II DPR tersebut berlangsung pada hari Rabu. 06/06/2018 di ruang Rapat Komisi II Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Yang menarik, usulan anggaran tambahan Sekretariat Kabinet melebihi tiga kali lipat pagu indikatif. Pramono menjelaskan, kenaikan tersebut disebabkan, adanya perubahan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang telah menjadi lembaga setingkat kementerian.

Selain hal tersebut, Pramono meminta agar anggaran Setkab Tahun 2019 ditambah menjadi Rp966.492.082.000 dari pagu indikatif yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp390.264.573.000.

”Penambahan anggaran diperlukan karena adanya perubahan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP) menjadi badan otonomi yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” ujar Pramono, Selasa (6/6/2018), pada media.

Selain BPIP yang kini menjadi lembaga setingkat menteri, penambahan anggaran juga karena adanya penambahan Staf Khusus Presiden dan penambahan anggaran untuk 2 (dua) kedeputian di Setkab.

“Untuk internal Sekretariat Kabinet ada dua penambahan karena kami melihat terutama untuk dukungan kerja kabinet kemarin sampai kekurangan anggaran, karena memang aktivitas presiden dan wakil presiden yang begitu luar biasa,” kata politikus PDIP ini.

BPIP dibentuk pada 28 Februari 2018 berdasarkan Perpres 7/2018. Sejumlah pejabat yang duduk di BPIP antara lain Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, KH Maruf Amin, KH Said Aqil Siradj, Buya Syafii Maarif, Mahfud MD, dan Sudhamek.

Rupanya dengan terbentuknya BPIP terbentuk pula pro kontra sehingga menuia polemik setelah munculnya Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2018 yang ditandatangani Joko Widodo.

“Dengan telah ditetapkan BPIP menjadi badan yang terpisah dan otonom setingkat menteri maka kami ingin meminta tambahan anggaran sebagai berikut. Untuk BPIP angkanya jauh lebih besar dari sekretariat kabinet tiga kalinya. Anggaran BPIP sebesar Rp 914 miliar,” kata Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengaku, penambahan anggaran Setkab untuk BPIP tersebut sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini dikarenakan, BPIP merupakan lembaga pemerintah yang memiliki banyak kegiatan ke daerah-daerah dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.

“Nanti kan mengenai rincian akan dibahas secara detail antara Sekretariat Kabinet bersama BPIP bersama Mentei Keuangan dan juga DPR. Karena memang di BPIP ini kegiatannya banyak, dan ini menyangkut ideologi dan harus ke daerah-daerah, biaya transportasi yang cukup besar harus dianggarkan,” kata Pramono.

Anggaran Setkab yang melonjak drastis tersebut, tak ada satupun anggota maupun pimpinan Komisi II DPR yang menanyakan rincian kerja BPIP di tahun 2019. Zainudin Amali, sebagai pemimpin rapat mengatakan, “Jadi, terkait dengan kenaikan anggaran kerja BPIP sebesar itu akan dibahas secara rinci dengan masing-masing direktorat. Sehingga tidak ada pendalaman apapun dalam rapat ini tadi,” kata Amali.

Hasil simpulan rapat yakni, usulan anggaran dari Setneg, Setkab dan KSP akan dipelajari secara teliti bersama, juga menyimpulkan, pagu indikatif dan usulan penambahan anggaran akan dibahas secara mendalam pada RAPBN tahun 2019.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here