Penangkapan Bupati Purbalingga Tasdi

0
102

Jakarta, namalonews.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Tasdi selaku Bupati Purbalingga sebagai tersangka korupsi atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tim KPK turut menetapkan Hadi Iswanto yang menjabat sebagai Kepala Bagian ULP Purbalingga sebagai tersangka kasus korupsi.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sejumlah lima orang sebagai tersangka. Yang diduga sebagai penerima, TSD dan HIS,” terang Ketua KPK, Agus Rahardjo melalui konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, pada hari Selasa, 5 Juni 2018. Selanjtunya, diketahui bahwa tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Ketiga tersangka ini diduga menjadi pemberi hadiah atau janji, yakni terdiri dari Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata.

Dalam konferensi pers, Agus memberikan penjelasan bahwa kronologi dari kasus ini diawali dengan adanya dugaan awal bahwa Tasdi yang memerintahkan Hadi untuk membantu Librata Nababan pada acara  lelang proyek pembangunan kawasan Islamic Center Purbalingga (ICP) pada tahun anggaran 2017 – 2018.

“LN dan HK, mereka menggunakan PT. SBK (Sumber Bayak Kreasi) untuk maju pada lelang proyek tersebut,” jelas Agus. Pada sekitaran awal bulan Mei 2018, telah diketahui banyak terjadi pertemuan di sebuah restauran. Dalam acara tersebut, diketahui Tasdi sempat mengancam akan memecat Hadi apabila dirinya tidak membantu Librata dalam lelang proyek yang akan dilakukan tersebut.

“Pada pertengahan bulan Mei 2018, TSD diduga meminta commitment fee sebesar lima ratus juta rupiah yang juga disanggupi oleh LN. Pada tanggal 26 Mei 2018, PT. SBK telah ditetapkan sebagai pemenang pada lelang proyek,” terang Agus.

Pada hari Senin, 4 Juni 2018 yang lalu, Hamdani meminta kepada stafnya untuk melakukan proses transfer uang sebesar Rp 100 juta pada staf lainnya yang berada di Purbalingga. Agus menerangkan, uang yang ditransfer tersebut dicairkan di Bank BCA Purbalingga dan selanjutnya diserahkan kepada Ardirawinata.

Ardirawinata, pada sekitar pukul 17.00 WIB, menemui Hadi di jalan sekitar kawasan proyek Islamic Center Purbalingga (ICP). Pertemuan ini diduga sebagai pertemuan untuk menyerahkan uang dari Ardirawinata untuk Hadi.

“AN diduga telah menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah tersebut kepada HIS ketika berada di dalam mobil Avanza yang dikendarai oleh HIS. Setelah selesai melakukan penyerahan uang, AN dan HIS akhirnya berpisah,” terang Agus.

Sebelumnya, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah  mengamankan Ardirawinata di sekitar kawasan proyek tersebut. Sementara itu, pada sekitar pukul 17.15 WIB, Tim KPK juga mengamankan Tasdi dan ajudannya, Teguh Priyono, di rumah dinas bupati.

“Tim KPK yang lainnya melakukan pengejaran atas HIS (Hadi) yang bergerak ke kantor Sekda di Kompleks Pemkab Purbalingga. Dari tangan HIS, setelah penangkapan, tim KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp 100 juta rupiah yang dimasukan di dalam amplop coklat dan telah dibungkus dengan tas kresek berwarna hitam,” ujarnya.

Keempat tersangka dibawa ke Polres Banyumas untuk menjalani pemeriksaan awal. Sedangkan anggota tim yang lain, secara paralel, di Jakarta menangkap Librata dan Hamdani. Pada penangkapan ini, tim berhasil menangkap mereka berdua di dua lokasi yang terpisah. Tim KPK menangkap Librata ketika berada di rumah kontrakannya yang terletak di Jakarta Timur. Sedangkan Hamdani ditangkap di lobi sebuah hotel di Jakarta Pusat. Mereka berdua berhasil  diamankan sekitar pada pukul 18.20 WIB.

“Keduanya kemudian langsung dibawa ke gedung KPK untuk menjalani proses pemeriksaan. Sedangkan, empat tersangka yang diamankan petugas telah tiba di KPK sekitar pada pukul 05.00 untuk menjalani proses pemeriksaan,” jelas  Agus.

Pada kasus ini, dua orang yaitu Tasdi dan Hadi, ditetapkan sebagai tersangka dengan  disangkakan atas pelanggaran Pasal 12, huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 dan Pasal 12, huruf B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55, ayat (1), pertama KUHP.

Sementara itu, tiga orang lainnya, yaitu Hamdani, Librata, dan Ardirawinata disangkakan atas pelanggaran Pasal 5, ayat (1), huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55, ayat (1) pertama KUHP.

Banyak yang Tak Menyangka Tasdi Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Banyak pihak yang tidak menduga atas penangkapan Bupati Purbalingga, Tasdi, oleh Tim KPK atas dugaan penerimaan suap suatu proyek. Hal ini dikarenakan, Tasdi, sebelum kejadian, banyak dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang energik dan mampu berhasil membawa Purbalingga mentorehkan berbagai prestasi yang membanggakan.

Suroto, selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Purbalingga, menjelaskan bahwa selama dua setengah tahun menjabat sebagai bupati, Tasdi telah berhasil membawa Purbalingga mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan ini merupakan penghargaan opini WTP yang pertama kali didapatka leh Purbalingga. Predikat WTP diperoleh dua tahun berturut-turut oleh Purbalingga, yaitu pada tahun 2017 dan 2018 untuk administrasi anggaran tahun sebelumnya.

Selain hal itu, Suroto melanjutkan, Tasdi termasuk bupati yang giat dalam melakukan upaya pemberdayaan. Pembrdayaan yang dilakuka oleh Tasdi ini banyak melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti halnya sholat subuh berjamaah, gebrak gotong-royong, serta bupati mengaji.

Berdasarkan pada data yang ada, Tasdi telah membawa Purbalingga memecahkan 20 rekor Muri. Perolehan penghargaan pertama yaitu dengan pemecahan rekor wayang kelir terpanjang, sholat subuh berjamaah, penggunaan kebaya terbanyak, ASN terbanyak, sampai dengan ibu menyusui terbanyak.

Selanjutnya, pemecahan dua rekor Muri terakhir yang dicapai oleh Purbalingga yaitu Penanaman Pohon Suren dan Nasi Jagung 3G terbanyak se-Indonesia. Pemecahan dua rekor muri tersebut berbarengan dengan perhelatan acara Festival Gunung Slamet (FGS) yang dilangsugkan di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, pada hari Sabtu 23 September tahun lalu.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Prof. Dr. Mohammad Fauzan, S. H., M. Hum., menilai bahwa predikat WTP yang diberikan oleh BPK kepada suatu daerah tidaklah menjamin sebuah pemerintahan itu bersih dari berbagai praktek tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Prof. Dr. Mohammad Fauzan menambahkan, predikat WTP hanyalah hasil penilaian normatif dari BPK tetang standar pengelolaan keuangan negara yang memiliki prinsip anggaran berbasis kinerja, di mana sistem penilaiannya menggunakan sistem sampling mulai perencanaan, proses lelang, pelaksanaan, hingga tahap pertanggung jawaban.

“Jadi, BPK itu melihat pada realisasi jumlah anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan sudah sesuai, apabila ada selisih pun harus pada batas yang wajar,” tambah Prof. Dr. Mohammad Fauzan.

Penulis: Sulis Sutrisna/ Berbagai Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here